Kasihan nasib kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. Harusnya yang jadi tersangka bukan dinas pendidikan, panitia lelang pengadaan ataupun kepala sekolah. Yang patut jadi tersangka dalam kasus yang dimuat di berbagai media massa sebagaimana dalam berita dibawah ini adalah PT RKK yang merupakan kepanjangan tangan dari PT. Bintang Ilmu.
Tapi mungkin pula peristiwa ini bisa terjadi karena adanya pejabat dinas pendidikan setempat yang melakukan persekongkolan dan sekarang menuai hasilnya ======================================= From: <dikbud-ow...@yahoogroups.com> Subject: Ratusan Kepsek SDN Diperiksa Date: Monday, May 30, 2011, 6:41 AM http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/402139/ SUKABUMI– Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabuparten Sukabumi, segera memeriksa 138 kepala sekolah dasar negeri (SDN) pada, Senin (30/5) dan Selasa (1/6). Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku melalui program dana alokasi khusus (DAK), 2010 sebesar Rp12,8 miliar. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Cibadak Dedy Supardy mengatakan, pemeriksaan ratusan kepala sekolah ini merupakan langkah awal pasca peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan. Dalam proses ini,138 kepala sekolah akan dimintai keterangannya sebagai saksi. “Pemeriksaan yang ditujukan kepada kepala sekolah ini untuk mengurai proses pendistribusian, penerimaan serta jumlah buku-buku perpustakaan. Karena jumlahnya banyak, maka pemeriksaan para kepala sekolah terpaksa dilakukan selama dua hari.Dengan begitu, pemeriksaan selanjutnya sudah bisa ditujukan pada pejabat dari lingkungan dinas pendidikan atau pengusaha selaku pelaksana proyek,” jelas Dedy kepada SINDO. Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Marihot Silalahi menerangkan proyek pengadaan buku DAK 2010 ini dikerjakan PT Rosda Remaja Karya (RRK). Dalam prosesnya, terdapat indikasi tindakan melawan hukum dan kerugian negara. Hingga batas waktu pelaksanaan proyek yakni pada,5 Januari 2011, PT RRK tidak memenuhi kewajibannya. PT RRK diduga tidak mengirim buku sesuai dengan jumlah yang tertuang pada nilai kontrak. Hampir sebagian besar sekolah hanya menerima buku sekitar 3.000-4.000 eksemplar. Sementara jumlah keseluruhan buku yang harus diterima pihak sekolah sebanyak 4.540 eksemplar. “Perhitungan sementara kerugian negara mencapai Rp641 juta.Angka kerugian ini didasari dari jumlah buku yang tidak dikirimkan pada 138 sekolah dasar. Hingga batas waktu pengerjaan, PT RRK belum menuntaskan pengerjaannya. Sementara seluruh anggaran pada proyek itu sudah terserap habis.Dalam kasus ini kami melihat adanya kelalaian,baik dari pengusaha maupun dinas pendidikan,”jelas Marihot. toni kamajaya
