BPK: Jangan Salahkan Pemberantasan Korupsi "Saya jadi bertanya-tanya soal komitmen Kalla dalam pemberantasan korupsi."
JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution menyatakan upaya pemberantasan korupsi jangan dijadikan alasan bagi terhambatnya laju perekonomian. "Ekonomi tidak jalan karena investasi tidak ada. Kalau ada pernyataan penanganan korupsi dan juga audit-audit BPK menghambat pembangunan, itu namanya mencari kambing hitam," katanya di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta kemarin. Anwar mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan efek samping berupa ketakutan pejabat untuk membuat keputusan. Akibatnya, perekonomian terganggu. "Kami mendukung pemberantasan korupsi, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan membuat ekonomi ambruk," kata Kalla dua hari lalu. "Tindakan tegas KPK juga bisa mengakibatkan ketakutan." Ketua BPK menilai pernyataan Wakil Presiden itu tidak tepat. "Jangan cari-cari alasan," ujarnya. Anwar berpendapat sebaliknya. Menurut dia, jika korupsi bisa diberantas, perekonomian akan lebih maju. Dia menambahkan, bobroknya ekonomi hingga terpuruknya kondisi Indonesia saat krisis pada 1997-1998 terjadi akibat korupsi yang terus-menerus dibiarkan. "Kita harus belajar dari kasus itu." Dia meminta pemerintah mencontoh Korea Selatan, yang berhasil pulih dari krisis dengan cepat karena menerapkan kebijakan tangan besi dalam memberantas korupsi. Bahkan dua Presiden Korea yang terbukti korup pun ditangkap. "Sedangkan di sini baru gubernur yang ditangkap. Di Korea sudah masuk penjara, di sini masih wacana," kata Anwar. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho sepakat dengan Anwar. Menurut dia, bila korupsi dapat diberantas, investasi akan masuk. "Selama ini investor takut karena birokrasi yang terlalu panjang dan korup, bukan sebaliknya." Emerson menilai pernyataan Jusuf Kalla tidak tepat dan kontradiktif dengan agenda pemerintah dalam memberantas korupsi. "Saya jadi bertanya-tanya soal komitmen Kalla dalam pemberantasan korupsi," katanya. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Almuzamil Yusuf mengatakan hal senada. Pemberantasan korupsi berkaitan dengan kepastian hukum. Jika ada kepastian hukum, investor akan tertarik untuk masuk dan pembangunan ekonomi bisa terdorong. Pemerintah, kata dia, seharusnya tidak perlu takut dengan langkah pemberantasan korupsi. "Bila prosesnya benar, mengapa harus takut?" ujarnya. AGUS SUPRIYANTO | POERNOMO Sumber: Koran Tempo - Kamis, 07 Desember 2006 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/
