Dianggap Terkorup, Ketua DPR Berang
JAKARTA - Tudingan lembaga Transparency International Indonesia yang mengatakan parlemen Indonesia menempati urutan teratas lembaga terkorup membuat Ketua DPR Agung Laksono berang. Tudingan itu, menurut Agung, harus disertai penjelasan yang proporsional dan obyektif agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. "Di mana letak penilaian itu, apakah sekadar persepsi masyarakat atau apa," ujarnya kemarin. Agung menilai hasil survei lembaga itu tidak memiliki parameter yang jelas. Ia meminta masalah yang menyangkut hukum dijelaskan secara pasti. "Agar jelas mana yang korupsi dan mana yang tendensius," katanya. Namun, menurut Agung, hasil survei itu tetap akan dijadikan bahan koreksi. "Nanti biar tim peningkatan kinerja Dewan yang menindaklanjuti," ujarnya. Hasil survei Transparency International Indonesia menyatakan parlemen--baik di tingkat pusat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, maupun DPRD--merupakan lembaga terkorup pada 2006. Dalam skala indeks korupsi itu, parlemen mendapatkan nilai tertinggi, yakni 4,2 dari indeks 1 sampai 5. "Tahun lalu parlemen menempati urutan kedua dengan nilai 4,0. Artinya, parlemen semakin korup," ujar Ketua Dewan Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis saat mengumumkan hasil survei "Barometer Korupsi Global 2006" di kantor Transparency International Indonesia, Jakarta, Sabtu lalu. Menurut Todung, parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak hanya diduga melakukan korupsi uang, tapi juga korupsi moral. Misalnya anggota parlemen tidak hadir dalam rapat. Namun, Agung tidak setuju jika dugaan korupsi itu dikaitkan dengan berbagai program studi banding ke luar negeri yang sering dilakukan anggota Dewan. Sebab, kata dia, studi banding itu merupakan program resmi DPR. Menurut dia, banyaknya jumlah peserta studi banding yang sering kali diikuti banyak anggota Dewan tidak bisa dikategorikan korupsi. "Tapi ke depan akan diperbaiki," katanya. Agung balik menilai justru lahan korupsi potensial itu lekat dengan lembaga eksekutif dibanding legislatif. Sebab, kata dia, DPR tidak memegang dan mengelola anggaran. Karena itu, ia meminta Transparency International Indonesia terbuka dan jujur dalam mengungkap hasil survei itu. "Jangan separuh-separuh," kata Wakil Ketua Umum Golkar ini. Penolakan juga diungkapkan Wakil Ketua DPD La Ode Ida. Dia menyatakan saat ini setiap penggunaan anggaran sudah dikontrol dengan ketat. Studi banding ke luar negeri, kata dia, perlu dilakukan untuk memasyarakatkan lembaganya. "Malah kunjungan ke luar negeri itu wajib karena DPD lembaga baru," ujarnya. La Ode khawatir, hasil survei itu akan menghancurkan lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Secara terpisah, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung meminta DPR mengedepankan transparansi dalam setiap pembuatan kebijakan dan penyusunan anggaran. "Transparansi itu yang menentukan persepsi publik," katanya. Selain itu, Akbar meminta hasil survei Transparency International Indonesia diselidiki lebih lanjut, apakah berdasarkan persepsi publik atau tidak. "Itu harus jelas," katanya. aqida s | eko aw Sumber: Koran Tempo - Selasa, 12 Desember 2006 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/
