Koalisi demi keuntungan kekuasaan dan ekonomi finansial seperti ini tidak akan pernah harmonis, karena taruhannya triliunanRp. Namun mereka, dua kubu yang diwakili Presiden dan Wapres, yaitu TNI dan Golkar, jelas saling membutuhkan. Jadi skenario 2009 tak akan berubah, mungkin bintang-bintang sinetronnya bisa yang lain. PAN dan parpol Islam lainnya suka menyuarakan kritik atau masukan namun selalu sejak Orba menempel pada ABRI dan Golkar, demi kekuasaan. Kemunafikan? Atau sekedar a sense of political survival? Jangalah kita pakai istilah "pelacuran politik". Tak sopan! Sebelum ada koalisi kuat yang nasionalis dan agamis untuk menyetop gabungan Golkar-TNI, wajah perpolitikan, dan kemiskinan multi dimensi di RI, tak akan kunjung berubah! DM SUARA PEMBARUAN DAILY --------------------------------- Dituntut, Harmonisasi Hubungan Presiden dan Wapres Soetrisno Bachir [Foto: Antara] [JAKARTA] Tidak harmonisnya hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah menjadi konsumsi publik sepanjang 2006. Dituntut adanya harmonisasi, untuk menghindari terjadinya skeptisisme masyarakat serta gagalnya pembangunan bangsa. "Ketidakharmonisan antara presiden dan wakil presiden, telah menjadi konsumsi publik sepanjang 2006. Contoh buruk yang mencerminkan bagaimana pemimpin bangsa masih belum menunjukkan karakter sebagai negarawan sejati," kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir, pada konferensi pers refleksi akhir tahun 2006, di Jakarta, Kamis (28/12). Terjadinya disharmoni itu dikhawatirkan semakin memburuk, terutama menjelang Pemilu 2009. Sudah saatnya presiden dan wapres menunjukkan sikap yang lebih arif, dan bijak dalam menangani persoalan apa pun. "Rakyat kalau melihat pemimpinnya tidak harmonis, akan menimbulkan skeptisisme. Di bidang ekonomi, akan terjadi kegamangan, siapa yang mau didengar. Harus ada harmonisasi. Kalau pemimpin tidak sejalan, akan mempercepat kegagalan bangsa," ucapnya. Selain terjadinya disharmoni, pendekatan kepemimpinan nasional yang kurang tepat juga turut menyebabkan stagnasi, dan kemunduran di berbagai sektor. Secara implisit presiden telah mengakui hal itu, dengan menyatakan pada 2007 presiden akan lebih konkret dan tegas, kata Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi PAN DPR. Adanya persoalan terlihat jelas dari ketimpangan antara gambaran makro, dengan kondisi nyata di lapangan. Kinerja ekonomi makro menunjukkan kinerja ekonomi yang lumayan bagus, dengan pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, penurunan suku bunga, inflasi yang rendah, dan nilai tukar rupiah stabil, ucapnya. "Tapi kondisi makro ekonomi tidak mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi rakyat secara signifikan. Sebaliknya cenderung memburuk. Kemiskinan meningkat, angka pengangguran tinggi," ujarnya. Menurut Soetrisno, presiden harus membuktikan ketegasannya. "Presiden harus tegas sesuai janjinya. Menurut kami, perlu ada reshufle secepatnya untuk menggerakkan sektor riil. Ganti menteri-menteri dari partai politik manapun yang kinerjanya buruk," kata dia. Sementara itu, anggota FPAN DPR Sayuti Asyathri, mempertanyakan maksud pernyataan presiden akan lebih tegas, dan tidak lagi kompromistis. Presiden harus memperjelas, seperti apa ketegasan, serta kompromi yang dimaksudkannya. Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan hasil kompromi selama ini. Presiden dituntut untuk membuktikan ucapannya itu. Apalagi, terkait dengan kontrak politik yang dibuatnya sebagai pasangan presiden dan wapres. Sejauh mana presiden mampu membuktikan ketegasan, dan keengganan kompromi yang dinyatakannya. Sistem ketatanegaraan setelah empat kali amendemen Undang-Undang Dasar 1945, masih menyisakan sejumlah daerah abu-abu yang diakibatkan belum terbagi sempurnanya pembagian kewenangan. Sistem presidensil dipilih bukan tanpa maksud, katanya. "Pada model check and balances dalam hubungan ketatanegaraan, pasti ada wilayah yang bersentuhan, daerah abu-abu, antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain. Bahkan ada kewenangan yang belum sepenuhnya terbagi. Dibuat sistem presidensiil, dengan harapan presiden yang ambil inisiatif untuk mengisi kekosongan di wilayah abu-abu itu," katanya. Oleh karena itu, tambahnya, dibutuhkan ketegasan presiden. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi merupakan tuntutan dari sistem presidensiil, amanat untuk mendefinisikan kewenangan-kewenangan yang belum jelas itu. Tahun Penentu Sementara itu, mantan Ketua Umum PAN Amien Rais di Yogyakarta mengatakan, Oktober 2007 adalah tiga tahun masa kepemimpinan Yudhoyono-Kalla. Setelah itu, jika keduanya akan maju dalam pemilu berikutnya, maka waktu mereka akan lebih terkuras dalam mempersiapkan perebutan kursi kekuasaan. Tahun depan, juga sebagai tahun penentuan. Jika tahun tidak ada perubahan, maka ke depannya tidak akan ada lagi yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini. Hal tersebut disampaikan Prof Dr Amien Rais kepada wartawan usai memberikan refleksi akhir tahun yang digelar Pusat Peng- kajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) di Yogyakarta, Kamis (28/12). Amien juga menjabarkan, kalau masing-masing Yudhoyono-Kalla ingin maju lagi pada pemilu berikutnya, maka konsentrasi hanya ditujukan untuk menang kembali dan konsekuensinya, kepentingan rakyat terlupakan. Demikian juga dengan pernyataan presiden bahwa akan bertindak tegas dan konkret pada tahun depan, Amien mengaku pesimis. Menurutnya, pemimpin dalam usia yang sudah sedemikian tua belum tentu bisa melakukan perubahan yang radikal. "Lebih banyak akannya daripada konkritnya," ucapnya. Dalam pidato refleksi akhir tahunnya, guru besar Fisipol UGM ini juga mengungkapkan kegundahannya terhadap perkembangan kemandirian bangsa. Menurutnya, di level kepemimpinan, belum ada perubahan mental. Ditandai dengan masih tingginya tingkat korupsi, kata dia hal itu menunjukkan bobroknya mental bangsa, termasuk para pemimpinnya. [B-14/152] --------------------------------- Last modified: 29/12/06
__________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
