Semoga Ujungnya Bukan Revitalisasi Seperti sudah menjadi pakem, setiap muncul sebuah persoalan yang menjadi perhatian luas masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah tim. Tentu saja, sebelum tim dibentuk, rangkaian rapat digelar. Nama tim lantas disesuaikan dengan persoalan yang hendak diuraikan dan diungkapkan secara benar.
Oleh karena persoalan datang silih berganti, seperti sedang mengantre, Presiden tidak pernah kehabisan mencari nama tim yang kemudian dibentuknya. Terakhir, mendapati serentetan musibah transportasi yang memilukan, karena hingga kini belum juga tuntas, Presiden membentuk Tim Nasional untuk Evaluasi Transportasi. Hilangnya Kapal Motor Penumpang Senopati Nusantara dengan 628 penumpang dan awak serta pesawat AdamAir (96 penumpang dan enam awak) menggerakkan Presiden untuk memperbaiki manajemen pengelolaan transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian. Semua persoalan bidang transportasi selama 10 tahun terakhir yang banyak menimbulkan persoalan, katanya, akan dilihat, diinvestigasi, dan dievaluasi. Beberapa hari sebelumnya, mendapati persoalan pelayanan makanan bagi jemaah haji di Arafah dan Mina, Arab Saudi, akhir Desember 2006, Presiden membentuk tim juga yang diberi nama Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1427 Hijriah (2006). Mantan Menteri Agama di era Presiden Abdurrahman Wahid, KH Tolchah Hasan, diminta "turun gunung" menjadi ketua tim yang diberi waktu bertugas tiga minggu hingga satu bulan ini. "Untuk bangsa dan umat," ujar Presiden mengenai permintaannya kepada Tolchah untuk "turun gunung" memimpin tim yang dibentuknya melalui keputusan presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat pekan lalu. Tim dengan tujuh anggota ini mulai bekerja dengan rapat terlebih dahulu dan juga berangkat ke Arab Saudi, Senin (8/1) siang. Tim akan berada di Arab Saudi (Mekkah dan Jeddah) selama dua minggu. Di Arab Saudi, tim akan bertemu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, meminta penjelasan, dan mencari data-data yang diperlukan. Untuk keperluan investigasi, tim akan bertemu dengan pihak ANA for Development and Enterprises yang bertanggung jawab melayani kebutuhan makan bagi sekitar 200.000 anggota jemaah haji Indonesia, tetapi tidak memenuhi tanggung jawabnya itu. Mengutip Presiden Yudhoyono saat mendampingi Tolchah memberi keterangan pers seusai diterima Presiden, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, "Presiden akan menindak penyimpangan dan kelalaian sesuai ketentuan dan derajat kelalaian yang ditemukan." Kutipan Presiden itu seperti pakem yang rutin juga dikatakan juru bicara kepresidenan setelah sebuah tim dibentuk. Namun, apakah kemudian kehendak untuk menindak penyimpangan dan kelalaian hasil temuan sebuah tim dilakukan atau tidak, sejauh ini belum nyata adanya. Belum ada yang ditindak meski sejumlah penyimpangan terjadi. Masih hangat di ingatan masyarakat saat bagaimana semburan lumpur panas akibat operasi PT Lapindo Brantas (milik Bakrie Group) kian tak terkendali dan mengusir secara paksa rakyat tidak bersalah, yang lebih dahulu tinggal di sekitar lokasi semburan lumpur panas. Ketika itu, setelah rapat di Kantor Presiden, Presiden membentuk Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo. Saat kini lumpur semakin tak terkendali dan mengusir semakin banyak rakyat yang tidak bersalah dan melumpuhkan sejumlah aktivitas ekonomi, tidak jelas juga apa hasil evaluasi tim ini. Hasil kerja aparat yang sejak awal diberi tugas secara khusus oleh Presiden untuk melakukan investigasi juga sama tidak jelasnya dengan penanganan semburan lumpur yang hingga kini tidak terkendali. Apa kabar Tim Munir? Sekadar menengok ke belakang, dari sekian banyak tim yang dibentuk, tim pertama bentukan Presiden adalah Tim Investigasi Kasus Munir atau lebih dikenal dengan Tim Pencari Fakta Kasus Munir yang diketuai Brigadir Jenderal (Pol) Marsudhi Hanafi. Tim dibentuk Presiden setelah mendapati desakan dan masukan sejumlah pihak yang prihatin dengan kematian Munir. Munir mati tidak wajar di dalam pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam. Dalam penjelasan tertulisnya ketika itu, Kepala Komunikasi Perusahaan PT Garuda Indonesia Pujobroto mengatakan, Munir meninggal dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam via Singapura sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandar Udara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Meskipun tim dibentuk, bahkan telah diperpanjang masa tugasnya, upaya mengungkap misteri pembunuhan aktivis hak asasi manusia ini tetap gelap dan tak jelas ujung pangkalnya hingga kini. Hasil temuan tim investigasi yang memberikan sejumlah laporan dan rekomendasi kepada Presiden Yudhoyono juga seperti misteri. Publik bahkan tidak diberi keterangan resmi. Menurut Andi, temuan dan rekomendasi tim Munir tidak diumumkan karena publik secara luas sudah mengetahuinya. Terhadap kasus Munir, yang menurut Presiden Yudhoyono akan menjadi ujian sejarah mengenai berubah atau belumnya Indonesia, Presiden kemudian menyerukan revitalisasi. Apa jabaran revitalisasi tidak dirinci. Meski tidak dirinci, Polri yang menjadi aktor kunci pengungkapan kasus itu mengaku memahami dan menindaklanjuti. Untuk sejumlah persoalan, setelah membentuk tim dan menerima laporan tim dalam sebuah rapat, pakem berikut yang kemudian diserukan Presiden adalah kata revitalisasi. Oleh karenanya lantas ada sejumlah kata revitalisasi dalam banyak persoalan negeri ini, seperti revitalisasi pertanian dan nelayan, revitalisasi nilai Pancasila, revitalisasi pendidikan, dan revitalisasi pos pelayanan terpadu. Semakin sempit Tahun telah berganti dan usia negeri ini bertambah. Kesempatan Presiden untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia mengenai janji perubahan semakin sempit. Kenyataan ini tampaknya disadari. Di pengujung tahun 2006, Presiden memberi sinyal positif berupa tekad, untuk tidak menyebutnya sebagai janji. Dalam pidato menyambut Hari Ulang Tahun Ke-69 Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, ia menyatakan akan melakukan tindakan konkret, langsung, dan menggunakan bahasa terang dalam mengelola masalah di negeri ini. Ia mengaku, dua tahun cukup untuk kompromi dan berorasi. "Saya kira sudah saatnya seperti itu. Dengan demikian, pers bisa mengaudit apa yang dilakukan negara. Kurang katakan kurang, baik katakan baik. Dengan demikian, tidak ada dusta di antara kita," ujarnya, disambut tepuk tangan hadirin. Niat untuk tegas dan melakukan tindakan konkret Presiden saja sudah mendapat sambutan positif dan dukungan begitu luas. Apalagi kalau niat itu sungguh-sungguh diwujudkan di tiga tahun sisa masa lima tahun pengabdian. Berpegang pada tekad atau resolusi 2007 Presiden Yudhoyono, sangat wajar jika kini rakyat berpegang pada janji perubahan dan berharap tidak lagi dikecewakan. Selang beberapa hari setelah tekad untuk bertindak konkret, langsung, dan menggunakan bahasa terang disampaikan, Presiden Yudhoyono membentuk dua tim baru, yakni Tim Nasional untuk Evaluasi Transportasi serta Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2006. Tim dibentuk karena semua pihak ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Dari hasil investigasi dan evaluasi, semoga rakyat tidak sedang menunggu diujarkannya kembali kata revitalisasi. Tindakan konkret Presiden Yudhoyono pada tahun 2007 ditunggu realisasinya dengan berpegang pada hasil investigasi dan evaluasi dua tim yang dibentuknya. Alam dengan kearifannya telah bosan terus-menerus disalahkan. Rakyat ingin melihat ketegasan mewujud dengan adanya penindakan terhadap kelalaian dan penyimpangan yang telah banyak merugikan seperti telah dijanjikan. Tahun 2007 mulai ditapaki, rakyat pun berharap perubahan sungguh-sungguh mulai mewujud. Janji telah diucapkan, kerja (bukan sekadar rapat) harus dilaksanakan. (Wisnu Nugroho) Sumber: Kompas - Selasa, 09 Januari 2007 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/
