Istana Selidiki Dugaan Markup
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran kabar adanya dugaan markup yang dilakukan staf kepresidenan. Tepatnya terkait penyimpangan biaya menginap di Hotel Shangri-La, Cebu, Filipina, saat Presiden SBY dan rombongan menghadiri KTT ASEAN pada 12-14 Januari lalu. "Presiden menginginkan, kalau memang betul ada datanya, segera diungkapkan dan dituntaskan. Kalau benar, walaupun belum terjadi transaksi, pasti akan ditindak. Kalau beritanya tidak benar, tolong diluruskan," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden kemarin. Menurut Andi, Istana sudah meminta keterangan dari general manager hotel. Sedangkan pihak hotel, kata dia, telah membantah ada orang Indonesia yang mencoba meminta markup biaya hotel. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan (Rumgapres) Ahmad Rusydi juga membantah adanya usaha stafnya melakukan markup kuitansi pembayaran hotel di The Shangri-La s Mactan Island Resort and Spa. "Pihak hotel juga telah mengirim bantahan tentang berita itu," kata Rusydi. Dia juga menyatakan telah menyelidiki kalangan stafnya. Hasil sementara, tidak ditemukan indikasi yang memalukan itu. "Rate hotel itu sudah jelas. Sebelum berangkat sudah ada kontrak. Jadi, tidak mungkin bisa di-mark up," katanya. Berita adanya permintaan markup oleh staf kepresidenan atas biaya hotel di The Shangri-La s Mactan Island Resort and Spa Filipina sempat beredar di situs berita Filipina www.Inquirer.net dan sebuah media cetak nasional berbahasa Inggris. Media tersebut memberitakan bahwa seorang staf Setneg yang menyertai kunjungan SBY diduga meminta Hotel Shangri-La me-mark up biaya hotel rombongan presiden. Permintaan itu ditolak manajemen hotel. Tapi, staf Setneg itu justru menawarkan 40 persen keuntungan yang akan didapat dari markup tersebut. Rombongan SBY ke Cebu lebih dari 100 orang, termasuk beberapa wartawan. Sewa kamar di Shangri-La sebesar USD 250 hingga USD 400 per malam. Di Inquirer (media Filipina), Shangri-La di Mactan juga membantah rumor adanya staf kepresidenan RI yang meminta markup kepada manajemen. Direktur Komunikasi Shangri-La Sharon Samarista berjanji menyelidiki laporan tersebut karena sudah ada pemberitaan di media. "Mereka memang tinggal di sini, tapi tidak ada permintaan tersebut. Saya tidak mendengar rumor itu," tegasnya. Pihak manajemen juga menjelaskan bahwa tidak ada markup dengan semua delegasi. Rate hotel juga sudah dinegosiasikan dengan pemerintah Filipina melalui panitia ASEAN Summit Ke-12. Semua delegasi mendapat rate yang sama. Jubir ASEAN Summit 12 Victoriano Lecaros juga menyatakan keraguannya bila ada seorang staf delegasi Indonesia yang melakukan usaha mark up dan membagi keuntungan yang didapat. (tom) Sumber: Jawapos - Jumat, 19 Januari 2007 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/
