saya memahami semua yang kalian perdebatkan di sini.
saya sependapat, HPN itu bukan hanya milik PWI. menurut saya, malah milik semua
orang, bukan hanya wartawan yang tergabung dalam PWI atau organisasi wartawan
di luar PWI.
oleh karena itu, sebaiknya penyelenggara HPN adalah kita semua yaitu panitianya
(di negeri kan 'wajib' membentuk panitia tuk setiap kegiatan) terdiri atas
wartawan anggota PWI, AJI, IJTI dan lainnya (maaf, saya tak hapal namanya).
Dengan demikian, akan timbul rasa kebersamaan dan seluruh wartawan menajdi
sinerji karenanya dan manfaatnya akan jauh lebih besar dan bagus bagi semua.
mungkin kalian sependapat, kalo tidak ya juga gapapa lah. Ini kan cuman
pendapat aku pribadi.
kalo masalah korupsi mengorupsi, wah maaf, aku tak bisa komentar. lain kali aza
ya
damai selalu dari aku tuk kita semua
ahmad su'udi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Dugaan
saya ternyata benar: Anda memang bagian dari
kegiatan yang menyedot uang rakyat tersebut.
Bung Charles, apa yang saya sampaikan tak sekedar
menduga-duga, tetapi sudah terindikasi. Ada fakta awal
yang menguatkan adanya dugaan praktek korupsi dalam
penggunaan dana rakyat pada penyelenggaraan Porwanas
di Riau. Asumsi saya, jika Porwanas di Riau dengan
dana Rp 6 miliar sudah membuka peluang besar terjadi
penyimpangan, konon lagi dengan dana Rp 10 miliar,
sebagaimana yang akan digelar di Kaltim.
Anda bisa saja sangat yakin tidak akan terjadi
penyimpangan dan mengaku bisa tidur tenang, tetapi
satu hal yang harus Anda ingat, di negeri ini para
koruptor tetap saja bisa tidur tenang, apakah itu
berarti di negeri ini tak ada tindak korupsi?
Negeri ini juga terlalu banyak belajar dengan cara
studi banding ke mana-mana, tetapi apakah ada yang
terperbaiki? Ternyata justru sebaliknya. Kondisi
negeri ini terus bertambah parah. Jadi, meskipun
Panitia Porwanas Kaltim belajar dari Riau, saya justru
khawatir justru pelajaran negatif yang ditiru.
Kalau saya cetuskan ide reorentasi Porwanas
tujuannya adalah kesetaraan dan kebersamaan. PWI, PJI,
AJI dan IJTI adalah sama: organisasi profesi. Tidak
layak kegiatan bernama Hari Pers Nasional hanya untuk
PWI. Tak layak juga sebuah kegiatan yang
mengatas-namakan wartawan secara nasional hanya
melibatkan wartawan dari sebuah organisasi.
Reorentasi yang saya cetuskan bukan untuk meratakan
keterlibatan organisasi wartawan lainnya dalam
menikmati APBD/APBN, Anda terlalu naif. Alangkah
baiknya jika kegiatan wartawan secara nasional (kalau
saya cenderung dikemas semisal jambore) menggunakan
anggaran patungan dari perusahaan media. Saya yakin
perusahaan media sekelas RCTI, SCTV, Kompas, TransTV,
MetroTV dan lainnya mampu mengucurkan dana. Tak perlu
dana miliaran, yang penting kebersamaan dan
pengingkatan kualitas profesionalitas wartawan
tercapai.
Menurut saya, untuk sehat tak perlu ikut Porwanas.
Saya setiap pekan main bola tiga kali. Alhamdulillah
membuat badan bugar.
Mengenai manipulasi kartu pers oleh PWI dalam setiap
Porwanas, itupun tak pernah dijadikan pelajaran.
Terulagn selalu. Akibatnya kericuhan, bahkan sampai
adu jotos mewarnai nyaris di setiap penyelenggaran
Porwanas. Kalau kondisinya seperti itu, apakah sebagai
wartawan (kecuali Anda bukan wartawan betulan) tidak
merasa malu? Porwanas jadi ajang menipu dan adu jotos!
Terakhir sedikit ralat, BPK itu bukan Badan Pengawas
Keuangan, tetapi Badan Pemeriksa Keuangan.
salam orang riau yang resah
ahmad s.udi
--- charles siahaan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Halo,
>
> Bung Ahmad, Anda begitu fasih menduga-duga bakal ada
> korupsi di Porwanas Kaltim. Sepertinya Anda termasuk
> wartawan yang gemar melempar isu, fitnah dan
> petakompli, tanpa mau merasakan apa dan bagaimana
> perasaan lawan bicara Anda.
> Semua yang menggunakan uang rakyat, wajib
> dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan Panitia
> Porwanas Kaltim dengan Rp10 Miliar-nya.
> Alhamdulilah, sebagai sekretaris panitia Konvensi
> Media Massa, saya bisa tidur nyenyak sekali. No
> problem.
> Panitia Kaltim juga belajar dari panitia
> Porwanas Riau -- kampung Anda itu. Agar tidak
> terjerat kasus korupsi, yang pertama dilakukan
> adalah memadukan niat bersama-sama bahwa tidak boleh
> ada korupsi di sini. Maka sistim pengelolaan
> keuangan mengikuti aturan baku pemerintah. Ada orang
> BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan Bawasprov. Untuk
> pembelian barang-barang juga tetap mengacu UU No 80
> tahun 2003 tentang tender.
> Sikap Anda yang ingin sekali mereorientasi
> Hari Pers Nasional dan Konvensi Media Massa adalah
> sikap yang terpuji. Itu patut diperjuangkan bersama.
> Tapi rasanya dalam undangan yang kami terima dari
> panitia pusat PWI, hampir semua organisasi wartawan
> yang Anda sebutkan diundang. Atau apakah reorientasi
> yang Anda maksud bahwa organisasi wartawan lain juga
> ingin jadi penyelenggara HPN atau Konvensi dengan
> menggunakan dana APBD / APBN?
> Kalau dalam setiap Porwanas ada manipulasi
> soal identitas wartawan, nah itu memang adalah
> persoalan lain dari manajemen pengelola media massa.
> Tidak ada kaitan dengan Porwanas... Sampai sejauh
> ini, yang saya tahu tentang Porwanas adalah Pekan
> Olahraga Wartawan Nasional. Dalam kamus bahasa
> Indonesia "olahraga" adalah kegiatan yang
> menyehatkan badan. Jadi, saya tidak naif soal itu.
> Terima kasih atas fitnahnya..
>
>
> Charles Siahaan
>
> =============
>
>
> ----- Original Message ----
> From: ahmad su'udi <[EMAIL PROTECTED]>
> To: [email protected]
> Sent: Tuesday, January 2, 2007 7:58:18 AM
> Subject: [mediacare] Untuk Charles Siahaan - Re:Kita
> Munafik Soal Jurnalistik
>
> --- charles siahaan <nunukannews@ yahoo.com> wrote:
>
> Sepertinya Anda merupakan bagian dari kelompok yang
> mendulang keuntungan dari Porwanas? Mungkin Anda
> panitia Porwanas di Kaltim? Kalau benar, saya yakin
> akan banyak keuntungan finansial yang akan Anda raub
> dari kegiatan tersebut.
>
> Sebab, sebagai orang Riau, saya mengikuti dari awal
> tahapan dan proses penyelenggaraan Porwanas dua
> tahun
> silam di daerah saya itu. Dananya, jika dibanding
> dengan Kaltim, hanya Rp 6 miliar. Dengan jumlah itu
> sudah memunculkan dugaan kasus korupsi yang kasusnya
> sampai sekarang digantung Polda Riau. Sejumlah eks
> panitia Porwanas masih belum tenang, karena
> sewaktu-waktu bisa jadi tersangka korupsi. Konon
> lagi
> Porwanas di Samarinda dengan dana Rp 10 miliar,
> betapa
> besarnya potensi disalah-gunakan.
>
> Di kalangan internalan PWI Riau, meskipun saya bukan
> anggota PWI, tetapi rekan sejawat saya banyak dari
> organisasi itu, merebak rumor yang menguatkan memang
> ada kelompok yang mengambil keutungan besar dari
> kegiatan tersebut. Kelompok tersebut langsung
> membeli
> sejumlah mobil begitu Porwanas usai. Mereka inilah
> yang berulang kali diperiksa Polda Riau.
>
> Anda katakan Porwanas ajang olahraga, bikin sehat
> sekaligus menunjukkan prestasi di luar kemampuan
> melakukan investigasi dan membuat berita. Pernyataan
> Anda ini teramat naif, memangnya untuk bisa olahraga
> dan bikin sehat harus ikut Porwanas? Harus
> menggunakan
> dana rakyat puluhan miliar? (Saya katakan puluhan
> miliar, karena sesungguhnya Porwanas merampas uang
> rakyat tak hanya di Kaltim sebagai tuan rumah,
> tetapi
> di seluruh Indonesia, di mana seluruh kontingen
> Porwanas pasti didanai APBD).
>
> Ingat Bung Charles, di setiap penyelenggaraan
> Porwanas
> selalu ada manipulasi. Banyak atlit profesional,
> bukan
> wartawan yang dibekali PWI kartu biru agar bisa
> bertanding. Keberadaan para wartawan gadungan inilah
> yang setiap kali Porwanas memicu baku pukul,
> sebagaimana yang terjadi di Porwanas Riau dua tahun
> silam.
>
> Apakah realita seperti ini yang Anda sebut
> menyehatkan?
>
> Selain itu, sudah saatnya Hari Pers Nasional dan
> Konvesi Media di-reorinteasi. Karena selama ini
> pelaksanaanya monopoli PWI, padahal dinegeri ini
> organisasi wartawan tak sekedar PWI, ada AJI, PJI,
> IJTI dan lainnya. Ironis, di saat kelompok lain
> sudah
> meninggalkan prilaku monopoli warisan Orba, justru
> PWI
> masih menikmatinya.
>
> Bagi saya, tidak masalah wartawan bikin kegiatan
> berskala nasional, tetapi sebaiknya jangan Porwanas,
> sebab kurang nyambung dengan tuntutan profesi.
> Ubahlah
> Porwanas menjadi Jambore Wartawan Nasional misalnya.
>
> Dengan jambore target kebersamaan jauh lebih bisa
> dicapai. Selain itu pasti lebih murah, tak perlu
> mengandalkan uang rakyat untuk penyelenggaraannya.
>
> Kalau saya terkesan emosional, memang benar. Betapa
> tak emosional, karena ada kelompok yang secara
> terang-terangan menggunakan profesi jurnalistik
> untuk
> melakukan panipulasi dan pembodohan dengan
> menggunakan
> uang rakyat bermiliyar rupiah setiap dua tahun.
>
> Terakhir, saya ingin mengajak kita semua merenung
> dengan tulus, tanpa pretensi apapun, terutama
> pretensi
> keuntungan finansial, kemudian menjawab dengan
> jujur,
> "Apakah benar Porwanas masih harus dipertahankan? "
>
> Salam orang riau yang risau
>
> ahmad s.udi
> www.riauterkini. com
>
> > Dear,
> >
> > Saya melihat ada sikap emosional kalangan yang
> > mengaku - ngaku sebagai jurnalis "betulan" ketika
> > membicarakan Porwanas. Uang rakyat, menggerogoti,
> > korupsi, bodrek, dlsb. Nyaris tidak ada tempat
> > positif untuk even para "wartawannya" Tarman Azzam
> > itu.
> > Padahal, ini kan olahraga. Bikin sehat. Tempat
> > untuk beradu sehat, sekaligus menunjukkan prestasi
> > di luar kemampuan melakukan investigasi dan
> membuat
> > berita. Kalau uang untuk penyelenggaraanya berasal
> > dari uang negara yang uang rakyat, pernahkah kita
> > berpikir bahwa ketika kita naik bis kota, membeli
> > bensin, kita juga sudah memakan uang rakyat?
> > Porwanas IX di Samarinda berlangsung selama 10
> > hari mulai tanggal 1 - 10 Pebruari 2007, dengan
> > biaya Rp10 Miliar. Tapi ada agenda lainnya sepeti
> > menyelenggarakan Hari Pers Nasional (HPN),
> Konvensi
> > Media Massa dan Rakernas SIWO.
> > Bagi (tentu sebagian) rakyat di Kaltim yang
> > kaya sumber daya alam, penyelenggaraan Porwanas
> > sebagai even nasional di daerah adalah hal yang
> > membanggakan. Bukan orang Jakarta, Surabaya dan
> > Bandung saja yang bisa menjadi tuan rumah, sebab
> > warga Kaltim juga mampu. Porwanas yang Rp10 M itu
> > masih sangat kecil dibanding dengan Popnas di
> Kaltim
> > yang rencananya menghabiskan Rp24 M dan PON tahun
> > 2008 yang menelan biaya lebih Rp300 Miliar.
> > Apa makna dari gaya orang Kaltim yang terkesan
> > menghambur uang rakyat itu? Atau mengapa uang itu
> > tidak digunakan untuk membantu orang miskin yang
> > sangat memerlukan?
> > Sejarah mencatat, kekayaan alam di Kalimantan
> > Timur pada masa lalu selalu dihambur-hamburkan
> oleh
> > orang - orang di Jakarta. Mereka mengeruk kekayaan
> > alam, untuk membangun berbagai fasilitas olahraga,
> > monumen membuat even-even nasional dan
> > internasional, sehingga Kota Jakarta dan
> > daerah-daerah di Pulau Jawa berdiri megah. Senjang
> > dengan daerah-daerah di Kaltim atau Timur
> Indonesia
> > yang menjadi sumber duitnya. Karena Jakarta lebih
> > modern, alhasil media dan juga para jurnalisnya
> > menjadi lebih pintar-pintar karena memang
> kondisinya
>
=== message truncated ===
__________________________________________________________
Do you Yahoo!?
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
http://new.mail.yahoo.com
---------------------------------
Never miss an email again!
Yahoo! Toolbar alerts you the instant new Mail arrives. Check it out.
