20 Januari 2007 Tiga Mantan Presiden Dapat Rumah * Biaya Pengalihan Rp 605 Juta Belum Dibayar Jakarta, Tribun Batam-
Tiga mantan Presiden RI ternyata diam-diam telah mendapatkan jatah dari negara berupa tanah dan rumah yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah dinas mantan Presiden RI Megawati di Jl Teuku Umar 27 Jakarta, kini resmi milik Mega. Dengan luas tanah mencapai 2700 meter persegi dengan bangunan seluas 874 meter persegi, rumah Mega ini bernilai Rp 11,39 miliar. Sedangkan jatah rumah milik mantan Presiden RI keempat Gus Dur yang terletak di kawasan elit Mega Kuningan nilainya mencapai Rp 20,55 miliar. Di kawasan itu Gus Dur diberi pemerintah tiga bidang tanah bernomor dua, 10 dan 11. Mantan presiden RI ketiga BJ Habibie memilih membeli rumah di kawasan elit Jl Patra Kuningan, Jakarta. Harganya Rp 17,43 miliar. Ada dua blok (kavling) yang dibeli pemerintah dan diperuntukan buat BJ Habibie. Kavling itu bernomor lima dan tujuh. Rumah milik Habibie itu kini sedang dibangun. Rumah ini dipastikan bakal megah dengan 12 kamar yang luas. Pemberian jatah rumah kepada para mantan presiden RI itu dilakukan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam Pasal 8 UU No 7/1978 disebutkan, 'Kepada bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya'. Selain itu masih menurut Pasal 8, mereka juga mendapatkan sebuah kendaraan milik negara berikut pengemudinya. Anehnya, berdasarkan bocoran dari BPK --ikhtisar hasil pemeriksaan semester II 2005 dan hasil diserahkan ke DPR Maret 2006-- yang diperoleh Tribun, pemerintah belum menyetorkan biaya Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 605,40 juta. Selain itu bendaharawan negara juga tak memunggut Pph Rp 60,52 juta dan tidak memotong PPN atas jasa notaris Rp 10,96 juta. Akibatnya negara dirugikan Rp 676,86 juta. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Biasanya transaksi jual beli ini dilakukan berdasarkan hukum --di depan notaris-- untuk proses ganti nama, ganti kepemilikan. Jenis-jenis transaksinya menyangkut jual-beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah. Mereka yang menjadi obyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Itu artinya pembeli (negara) yang harus membayar. Sedangkan penjual dikenakan PPH25 sebesar 5 persen dari NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang mengatakan, temuan BPK tahun 2006 tersebut akan diketahui apakah ditindaklanjuti oleh pemerintah atau tidak bisa dilihat dari hasil pemeriksaan semester (Hapsem) berikutnya dan kemungkinan akan dipaparkan pada semester I 2007. Meski demikian, Aritonang mengatakan, pemerintah dalam hal ini tidak komunikatif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. "Itu tidak masalah... Yang penting adalah masalah dan itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah," kata Aritonang. Sampai saat ini, BPK masih menganggap kewajiban PPN, PPnBM, Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PPh yang belum dipungut tersebut adalah kesalahan administrasi, sehingga pada semester berikutnya pemerintah harus menindaklanjutinya. Akan tetapi kalau tetap tidak ditindaklanjuti, maka hal itu bisa saja akan dimasukkan dalam perkara pidana. Lalu siapa yang harus membayar? "Kalau yang membayar Pak Habibie, Gus Dur atau Bu Mega itu ya.... tidak mungkin. Mereka maunya ya... menerima saja. Jangan sampai mereka mendapatkan tanah dan rumahnya tapi tidak mempunyai uang untuk membayar. Karena kebijakan itu dari pemerintah, maka konsekuensi pemerintah yang harus membayar," ujarnya. Selain itu, ke depan BPK berharap agar aturannya semakin diperjelas, terutama yang menyangkut pajak, apakah pemerintah atau pihak yang menerima yang membayar pajak. "Klausul mengenai itu harus diperjelas siapa yang bertanggung jawab," ujar Baharuddin mengkritik. Menurut Aritonang, meskipun yang harus membayar pemerintah ke pemerintah, hal itu harus tetap dilakukan agar sistem administrasi di negeri ini semakin baik. "Istilahnya membayar dari kantong kiri ke kantong kanan ini harus dilakukan, karena nantinya akan melengkapi transaksi dalam administrasi, sehingga dalam laporannya tidak ada laporan yang mengganjal," terangnya. (JBP/bec/ewa/yat/ahf/why/ade)</ --------------------------------- Never miss an email again! Yahoo! Toolbar alerts you the instant new Mail arrives. Check it out.
