Rakyat Harus Tetap Waspada dan Mengkonsolidir Gerakannya
Seruan Awal Tahun 2007 PBHI
Salam Demokrasi
Busung lapar, upah buruh yang murah, harga beras dan minyak yang tetap
tinggi, bencana, dan berbagai macam penderitaan dan penindasan terhadap rakyat
terus massif sepanjang tahun 2006 hingga di awal 2007, merupakan fakta dari
bangkrutnya negara dan jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari
negara,. masih akan terus berlanjut.
Demi perubahan kebijakan yang mendasar itulah gerakan rakyat pada umumnya dan
pembela hak asasi manusia (human rigths defender) pada khususnya harus bisa
mengenali dengan baik struktur pelanggaran hak asasi manusia Indonesia,
kebijakan maupun aktornya.
Ambruknya rezim developmentalis Orde Baru, kemudian disusul dengan
reorganisasi modus operandi nasional kapitalisme
internasional/internasionalisasi modal (imperialisme baru/neo liberalisme: TNC,
IMF, World Bank, WTO, AS ). Jika internasionalisasi modal develomentalism
ditopang oleh militer (rezim militer Orde Baru) maka pasca Orde Baru
internasionalisasi modal dilindungi lewat mekanisme demokrasi prosedural (lewat
undang-undang).
Artinya ada praktek capital violence (penindasan modal) yang berakibat
pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya, justru pelanggaran tersebut
dilindungi oleh negara lewat hukum (judicial violence) dan lewat kekerasan
(kriminalisasi dan represifitas terhadap perjuangan rakyat miskin).
Untuk itu, menjadi tidak cukup jika tuntutan pertanggungjawaban hanya
ditujukan kepada pihak eksekutif (pemerintahan SBY-JK), tetapi harus ditujukan
juga kepada legislatif (DPR), yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung),
aparat represif negara (TNI, Polisi, Sat Pol PP, Polisi Hutan), masyarakat
politik (utamanya oligarkhi partai-partai besar), aparat ideologi negara
(intelektual tukang: Mafia Barkeley), dan mereka yang dulu mendukung kekuasaan
Orde Baru atau partai yang kalah dalam pemilu tetapi turut serta melegitimasi
penindasan modal dan penindasan negara.
Untuk itu PBHI dalam rangka perjuangan kemerdekaan nasonal, demokratisasi,
dan pembelaan hak asasi manusia, menyerukan kepada segenap elemen gerakan
rakyat untuk terus mendesakan agenda-agenda reforma agraria, upah yang layak,
jaminan sosial, pendidikan gratis, dan lain-lain yang merupakan amanat
penderitaan rakyat, sekaligus menjadikan agenda-agenda tersebut alat untuk
menilai petualangan politik (advonturisme) kaum oportunis, kekuatan lama
(ancient regime), dan oligarki kekuasaan yang mulai pasang kuda-kuda dalam
rangka perjuangan kekuasan lewat demokrasi prosedural Pemilu 2009.
Hidup Rakyat
Jakarta, 22 Januari 2006
Johnson Panjaitan
Ketua Badan Pengurus PBHI
info lebih lanjut hubungi:
Gunawan (Kadiv Kajian dan Kampanye PBHI)
Kantor Pusat PBHI
Perkantoran Mitra Matraman A2/18
Jl. Matraman Raya 148
Jakarta Timur 13150
Tel. (021)859 18064
Fax. (021)859 18065
Email: [EMAIL PROTECTED]
Web: http//www.pbhi.or.id
---------------------------------
Now you can scan emails quickly with a reading pane. Get the new Yahoo! Mail.
---------------------------------
What kind of emailer are you? Find out today - get a free analysis of your
email personality. Take the quiz at the Yahoo! Mail Championship.
