Penyelidikan Mark Up Biaya Hotel Presiden, Timtas Tipikor Periksa Manajemen Shangri-La
JAKARTA - Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) bergerak cepat untuk menyelidiki dugaan mark up biaya penginapan rombongan presiden di KTT ASEAN di Cebu, Filipina, 12-14 Januari 2007. Meski belum genap sepekan, tim jaksa telah memeriksa empat pihak yang bisa mengungkap kasus yang menghebohkan Istana Kepresidenan tersebut. Empat informan itu adalah dua staf bagian rumah tangga Sekretariat Negara (Setneg) dan dua orang manajemen Hotel Shangri-La perwakilan Jakarta. Saat ini, tim penyelidik yang diketuai Bambang Setyo Wahyudi tinggal menjadwalkan pemeriksaan AK, wartawan The Jakarta Post yang menulis berita dugaan mark up tersebut. "Tim penyelidik nggak perlu ke Cebu. Cukup dari (manajemen) Hotel Shangri-La di Jakarta," kata Ketua Timtastipikor Hendarman Supandji seusai mengikuti pelantikan Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Umum dan JAM Pengawasan di Gedung Kejagung, kemarin. Di Cebu, rombongan SBY menginap di Hotel Shangri-La's Mactan Island Resort and Spa. Ditanya apa yang diperoleh dari pemeriksaan manajemen Hotel Shangri-La, Hendarman menolak menjawab. "Saya belum membuat laporan. Saya ditugasi Pak Presiden, saya perlu melapor dulu kepada beliau," ujarnya diplomatis. Sebuah sumber menyebutkan, manajemen Shangri-La ditanyai terkait biaya akomodasi rombongan SBY, termasuk tarif resmi hotel. Informasi tersebut akan di-cross check dengan anggaran biaya penginapan rombongan SBY yang dikeluarkan staf kepresidenan. "Jika ada selisih harga, maka akan ditelusuri benarkah itu mark up. Sebaliknya, jika tidak ada selisih, maka urusannya akan beres," jelas sumber tersebut. Menurut Hendarman, selain memeriksa staf kepresidenan dan manajamen Shangri-La, Timtas Tipikor menjadwalkan pemeriksaan terhadap penulis berita dugaan mark up, AK, yang juga wartawan The Jakarta Post. Tim penyelidik awalnya telah meminta AK datang untuk diperiksa, namun yang bersangkutan minta penundaan. "Dia minta kami (Timtas Tipikor) melayangkan surat resmi. Saat ini, surat itu sedang kami buat," jelas jaksa alumnus Fakultas Hukum Undip ini. Hendarman menolak menjawab ketika ditanya materi kesaksian AK yang sekadar mendengarkan kesaksian orang lain. Yakni, saat staf kepresidenan berusaha melobi resepsionis hotel agar bersedia membuat kuitansi dengan biaya yang digelembungkan. Dihubungi secara terpisah, AK bersedia menjalani pemeriksaan di depan tim penyelidik untuk membeberkan kesaksiannya. Namun, dia minta surat pemeriksaan dilayangkan melalui prosedur resmi. "Saya sih, siap saja," ujarnya singkat. Berita adanya permintaan mark up staf kepresidenan atas biaya hotel di The Shangri-La's Mactan Island Resort and Spa Filipina sempat beredar di situs berita Filipina www.inquirer.net dan media masa nasional The Jakarta Post. Media tersebut menulis, staf Setneg itu meminta pihak hotel Shangri-La untuk menggelembungkan biaya hotel rombongan presiden. Permintaan itu ditolak manajemen hotel. Mendapat jawaban itu, staf Setneg itu tetap berusaha membujuk dengan menawarkan 40 persen mark up ke pihak hotel.(agm) Sumber: Jawapos - Jumat, 26 Januari 2007 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ -------- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id
