http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=165596
Mengakhiri Konflik di Kota Poso
Oleh Oksidelfa Yanto
Selasa, 30 Januari 2007
Sudah lebih dari 7 tahun rakyat Poso dilanda konflik. Berbagai
upaya damai terus dilakukan pemerintah terhadap mereka-mereka yang bertikai.
Pertemuan di Malino pada akhir Desember 2001 yang kemudian menghasilkan
komitmen bersama bernama "Deklarasi Malino", merupakan upaya rekonsiliasi yang
dilakukan pemerintah untuk kelompok yang bertikai guna menciptakan Poso yang
aman dan damai.
Kendati berbagai perundingan dan kesepakatan damai terus saja
ditawarkan, pada kenyataannya semua itu tidak dapat mengubah situasi yang
bergolak di tanah Poso menjadi lebih baik. Konflik terus menyelimuti kota
tersebut. Cita-cita damai masyarakat di dalamnya tampaknya semakin jauh dari
harapan.
Lihat saja, dalam dua pekan terakhir ini, Poso kembali bergejolak.
Hal itu setidaknya berawal dari penggerebekan yang dilakukan Densus 88
Antiteror terhadap 29 DPO (daftar pencarian orang) yang diduga sebagai penyebab
terjadinya kerusuhan Poso. Penggerebekan itu akhirnya berbuntut panjang.
Mencermati kejadian berdarah itu, tentu saja semua masyarakat Poso
menunggu penyelesai damai di daerahnya. Sebab kita yakin rakyat Poso selalu
dicekam ketakutan yang tiada henti, apalagi akibat konflik itu banyak
masyarakat sipil yang menjadi korban. Jadi tidak ada alasan lagi bagi para
pihak, untuk menunda-nunda penyelesaian masalah Poso. Besarnya harapan rakyat
Poso akan terwujudnya kedamaian di bumi mereka, harus diupayakan sesegera
mungkin.
Agenda penyelesaian Poso harus ditindaklanjuti secara cepat dan
tepat waktu. Bila tidak, masyarakat akan terus dilanda kecemasan atas
kemungkinan terjadi lagi serangan yang dapat mengancam nyawa mereka.
Memang untuk mengembalikan kondisi Poso seperti sediakala tidaklah
mudah, dibutuhkan waktu yang panjang. Namun bagaimana pun kesengsaraan yang
dialami rakyat Poso harus disudahi.
Semua ini harus dipikirkan pemerintah dan para pihak yang terkait
dengan kesungguhan dan keseriusan. Jangan lagi pemerintah saling mengobral
retorika. Pilihan pemerintah sekarang hanya tinggal satu, yaitu bagaimana
membawa masyarakat Poso bergerak melangkah ke depan, menuju masyarakat yang
damai dan aman. Bukan masyarakat yang penuh konflik sepanjang waktu.
Kepemimpinan Presiden SBY-JK akan dipertaruhkan untuk menuntaskan penderitaan
rakyat Poso.
Agar kedamaian benar-benar bisa terwujud di bumi Poso, upaya
terpenting dan urgen adalah penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
Siapa pun pelaku yang bikin keributan, apalagi kekerasan harus dijatuhi sanksi
hukum yang berat agar menimbulkan efek jera.
Karena itu, penanganan konflik Poso membutuhkan dukungan politis
dan hukum yang lebih kuat dari pemerintahan yang saat ini berkuasa. Ini harus
disepakati bersama dan diimplementasikan secara nyata di tengah masyarakat.
Di samping itu, baik pemerintah, tokoh masyarakat maupun tokoh
agama harus selalu berupaya meningkatkan komunikasi dan saling pengertian
antara kelompok-kelompok yang bertikai. Karena bagaimana pun penyelesaian
konflik Poso tidak cukup hanya dengan mengedepankan pendekatan hukum dan
keamanan semata, tetapi pendekatan individual.
Lebih dari itu, penyelesaian konflik Poso harus juga mengedepankan
pendekatan komunikasi di antara elemen-elemen masyarakat. Hal itu merupakan
tugas dari tokoh-tokoh di Poso, disertai berbagai elemen masyarakat yang ada.
Budaya komunikasi ini harus diupayakan secara terus-menerus.
Sehingga masyarakat bisa saling menerima segala perbedaan yang ada, baik
keragaman suku, budaya maupun agama yang ada. Masyarakat harus diyakini bahwa
perbedaan yang ada merupakan suatu kekayaan yang tidak terhingga nilainya.
Sekali lagi, pemahaman tentang perbedaan itu harus dipupuk. Caranya
dengan saling hormat-menghormati di antara sesama warga yang ada. Sebagai poin
tambahan, pemerintah pusat juga sudah saatnya memberikan perhatian dalam
membangkitkan perekonomian di Poso. Sebab bisa saja faktor kesenjangan sosial
menjadi penyebab utama berbagai konflik yang terjadi selama ini.
Akhirnya kita sadar bahwa penyelesaian yang utuh semua persoalan
Poso tentu saja bukan hanya sekadar melakukan perundingan atau pun negosiasi.
Namun yang tidak kalah penting dilakukan adalah bagaimana kehadiran pemerintah
di bawah kepemimpinan duet SBY-JK, sepanjang waktu dapat memberikan manfaat
yang sangat berarti bagi seluruh warga Poso.
Inilah tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla untuk mengambil hati dan meyakinkan rakyat Poso, bahwa mereka
berdua adalah presiden dan wakil presiden pilihan rakyat. Mereka berdua juga
benar-benar mampu mengayomi rakyatnya.
Semoga konflik di kota Poso akan dapat segera diakhiri dan damai
akan terwujud di masa-masa mendatang.***
Penulis adalah staf di CSIS Jakarta
