Kali ini saya acungkan dua jempol tangan kepada pak Panji. Di tulisan pak Panji di bawah ini tidak lagi saya temui slogan Pancasila, UUD RI dan NKRI. Pak Panji a.n. Ikatan Cendekiawan Demokrat Indonesia 45 di bawah ini telah mengulas problematik banjir di Jakarta secara profesional dan realistis. Bila pak Panji tokh masih menyinggung topik politik di akhir tulisannya, singgungan itu pun manis sekali bunyinya "Akhirulkata, bersahabat dengan alam itu juga adalah sikap politik yang konstruktif."
Betul pak Panji cs, manusia amat kecil dibanding alam. Manusia tidak bisa menundukkan alam tapi bisa mengenali sifat-sifat alam dan mengendalikannya, alias bersahabat dengannya. Pemerintah kolonial Belanda pun telah bersahabat dengan air di Jakarta, dan kesimpulannya perlu dibangun sistim drainase di sekitar Menteng dan Kemayoran waktu itu, serta Banjir Kanal I & II. Maka sampai sekarang daerah paling akhir yang akan terendam air di Jakarta (bila Jakarta seandainya tenggelam total) adalah daerah Menteng dan Kemayoran itu. Selebihnya pemerintah kolonial Belanda waktu itu menjadikan daerah Jakarta Selatan sebagai bumper, apabila ada banjir kiriman dari Bogor dan sekitarnya. Tanah Jakarta Selatan yang gembur subur itu amat cepat menyerap air. Namun tanah reserve banjir Jakarta Selatan itu kini telah habis ditutup hotel, mall, rumah villa, aspal, maka banjir kiriman dari Bogor dan sekitarnya kini menyelonong langsung ke pusat Jakarta. Orang Belanda bilang "eigen schuld, dikke bult" (benjol besar karena salah sendiri). Semoga DPRD Jakarta memfokuskan diri pada problematik banjir di Jakarta ini, alias betul-betul memilih gubernur/wakilnya yang punya program solusi menanggulangi air. Kasihan rakyat akar rumput yang lagi-lagi menderita. Rumah-rumah orang kaya sih telah diuruk/ditinggikan 3 meter di atas aspal, jadi meski pun Jakarta banjir jir jir jir, mereka tetap bisa enak-enakan nonton TV di rumahnya. Salam prihatin, Danny Lim, Nederland --- In [email protected], "Pandji R. Hadinoto" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Segarkan Politik Ibukota Jakarta > > Mencermati peristiwa alam berupa hujan deras seputar lebih daripada 12 jam terus menerus tanpa henti dari Kamis sore 1 Pebruari 2007 sampai dengan Jumat pagi 2 Pebruari 2007 yang kemudian berdampak banjir lokalan yang mendera Jakarta, pertanda sudah saatnya Politik Ibukota Jakarta perlu disikapi ulang. Apalagi bilamana kondisi paling ekstrem terjadi, yakni secara bersamaan waktu terjadi hujan lokalan di Jakarta disertai banjir kiriman dari hulu Jakarta dan laut pasang di hilir Jakarta. > Peristiwa alam yang berulang seharusnya dapat diperhitungkan apalagi kini telah dikenali adanya ilmu pengetahuan praktis tentang pengamatan siklus semisal 5 (lima) tahunan bahkan 25 (dua puluh lima) tahunan dsb, belum lagi praktek penginderaan jarak jauh oleh satelit. Dengan kata lain, alam yang berulah, manusia yang berakal adalah layak berupaya menangkal ulah alam itu, terlepas bahwa ulah alam itu juga seringkali dianggap sebagai dampak ulah manusia pula. > Dipahami, wilayah DKI Jakarta itu 40% berpermukaan dibawah muka air pasang laut, yakni yang kini dikenali sebagai Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Pusat. Oleh karena itulah sejak era Batavia sudah ada rekayasa Banjir Kanal Barat. Artinya, secara alamiah, situasi dan kondisi objektif itu tidaklah mudah dihindari atau diabaikan, apalagi koefisien resapan air juga semakin mengecil sebagai konsekwensi akumulasi pembangun-an sarana dan prasarana kota guna menampung sejumlah kegiatan warga kota Jakarta. > Dengan demikian, dapat dirunut, bahwa intensitas kegiatan warga kota Jakarta itulah yang menjadi akar masalah penurunan koefisien resapan air, karena untuk keperluan mendukung kegiatan2 itu, didirikan berbagai bangunan gedung dan jalan yang ujung2nya menutupi lebih rapat permukaan2 terbuka bagi resapan air. > Oleh karena itulah, kedepan perlu dipikirkan terapan koefisien resapan air lebih besar di Kota-kota Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dibandingkan di Kota-kota Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Upaya ini tampaknya tidak cukup dengan membangun sejumlah sumur resapan ataupun ruang2 terbuka seperti Lapangan MoNas, Lapangan Banteng dlsb, tetapi juga menurunkan tingkat kegiatan warga kota di Kota Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Untuk upaya yang terakhir inilah, maka Politik Ibukota Jakarta perlu disegarkan kembali, misalnya dengan mengurangi peran dan fungsi. Artinya perlu pergeseran, misalnya memberdayakan gagasan Megapolitan dengan orientasi berbagai peran dan fungsi yang kini ditanggung oleh Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Pusat dialihkan ke wilayah2 BoTaBek. Mungkin, perkiraan ini masih terlalu awal, Kota Jakarta Utara berorientasi Kota Pelabuhan Laut Interinsuler dan Kota Jakarta Pusat berorientasi Kota Pemerintahan Republik Indonesia. Boleh jadi, > kantor pusat DKI Jakarta direlokasikan ke wilayah BoTaBek, termasuk kantor2 pusat Perbankan Nasional dan Asing. Lebih ekstrem lagi, Istana Negara dan Istana Merdeka dijadikan museum nasional saja, karena berbagai identitas Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Pusat sebagai pertanda peradaban nasional perlu dilestarikan guna nation state & character building. Ini baru semisalnya, lebih baiknya lagi ya dilakukan satu kaji kelayakan nasional secara terpadu. Bagaimanapun, besaran daripada kerugian materiil dan immaterial akibat banjir kali ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, bukan ? Nah, inilah yang semoga juga menjadi Pekerjaan Rumah bagi para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan datang. Kapasitas pimpinan puncak daerah di DKI Jakarta kedepan tidaklah cukup sosok yang berciri solidarity maker dan politisi yang handal semata namun juga yang berkemampuan dan berwawasan teknis teknologi karena memiliki disiplin yang melekat juga tentang teknis teknologi > yang memadai, terutama menyangkut Pembangunan Tata Ruang Lingkungan Kota Yang Berkelanjutan. Artinya, yang bersangkutan kelak secara operasional dapat saja didukung oleh pembantu2nya yang antara lain menguasai praktek solidarity making dan kinerja lazimnya politisi yang handal. Yang penting Jakarta jadi Kota Hijau Berkelanjutan. > Perlu dicatat juga, bahwa penurunan tingkat intensitas kegiatan2 warga kota juga berarti penurunan tingkat intensitas tranportasi darat yang pada gilirannya mengurangi akumulasi kemacetan lalulintas kota, karena kalau tidak maka solusi memperbanyak busway, monorail dan subway, ujung2nya juga sia2 saja sebab belum tentu mampu mengatasi peningkatan intensitas kegiatan warga kota multi peran dan multi fungsi yang sekarang tidak terbatas ini di kemudian hari. Yang penting Jakarta juga jadi Bebas Polusi. > Sebagai urun rembug, semoga lontaran pemikiran ini dapat mengundang berbagai tanggapan yang konstruktif bagi perlindungan dan pengamanan kota Jakarta sendiri yang telah melegenda sejak bernama Nusakalapa, Sundakelapa, Jayakarta dan Batavia, dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan berupa bencana2 terutama berasal- usul alam yang bagaimanapun tidak terhindarkan apalagi destruktif. > Akhirulkata, bersahabat dengan alam itu juga adalah sikap politik yang konstruktif. > Jakarta, 4 Pebruari 2007 > Ikatan Cendekiawan Demokrat Indonesia 45, > Pandji R. Hadinoto / SekJen. eMail : [EMAIL PROTECTED] > > > > --------------------------------- > Check out the all-new Yahoo! Mail beta - Fire up a more powerful email and get things done faster. >
