Banjir terjadi karena kesalahan kita semua, tetapi yang lebih salah lagi adalah pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur segala sesuatunya di negeri ini.
Apa salahnya ? banyak dan banyak sekali antara lain tidak menjalankan undang-undang atau peraturan yang sudah dibuat. Malahan U2 atau peraturan yang dibuat sengaja dipakai untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun golongan. Sehingga muncullah : - hutan dibabat habis. - pemukiman baru muncul di daerah resapan. - pemukiman baru muncul tanpa adanya sumur resapan disetiap perumahan dan tidak adanya area resapan. - Saluran air disetiap perumahan, cenderung saluran irigasinya dibalutin dengan semen sampai dasar sehingga air yang masuk ke saluran tersebut dengan deras mengalir ke arah hilir tanpa ada yang meresap ke dalam tanah. - Masyarakat dibiarkan membuang sampah seenaknya ke dalam saluran air atau sungai tanpa ada sanksi tegas dan jelas. - Masyarakat dibiarkan membangun di atas dan dibantaran selokan air/sungai. - Halaman bangunan kantor-mall-rumah dsbnya, disemen atau di aspal sehingga tidak memberi air untuk meresap ke dalam tanah. - Dstnya. Bagaimana untuk mengurangi banjir ?, terapkanlah semua U2 atau peraturan yang dibuat dengan tegas dan jelas tanpa pandang bulu. Dan pemerintah harus berani menerapkan sanksi atau hukuman terhadap pejabat atau aparat yang bermain mata begitu juga kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Ngak malu sama anak kecil yang berceloteh...., Belanda aja yang daratannya dibawah permukaan laut ngak pernah dengar tuh kebanjiran...!!!!!!. JANGAN SALAHKAN ALAM, DAN JANGAN SALAHKAN BOGOR, maluuuuuu dong.... selalu nyari kambing hitam - kapan berubahnya ! Slm, hr ----- Original Message ---- From: Sunny <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, February 5, 2007 6:26:02 AM Subject: [mediacare] Banjir, Salah Siapa? http://www.hariansi b.com/index. php?option= com_content&task=view&id=22338&Itemid=36 Banjir, Salah Siapa? Written by Redaksi Feb 03, 2007 at 09:00 AM Ibukota RI, Jakarta terendam banjir. Itu adalah berita besar yang terpampang di hampir seluruh media. Banjir, memang melumpuhkan Jakarta, menenggelamkan rumah warga dan menyebabkan ribuan warga mengungsi. Sungguh menyedihkan bahwa simbol negara kita bagaikan tercekam dalam penderitaan. Kereta api lumpuh. Sarana transportasi macet total. Ada apa dengan banjir? Sungguh amat disayangkan bahwa kita sebagai warga negara tak pernah belajar dari pengalaman. Beberapa tahun lalu, Jakarta pernah mengalami hal yang sama. Jakarta dan sekitarnya terendam oleh banjir besar selama seminggu. Kemacetan dan kelumpuhan multisektor terjadi. Bertahun-tahun kemudian Jakarta dilanda oleh banjir secara sporadis. Hingga kini banjir kemudian terjadi lagi. Tinggi banjir yang bahkan mencapai 3 meter telah menyebabkan kota Jakarta dan sekitarnya bagaikan lautan air. Danau besar terbentuk di mana-mana dan lautan manusia yang menderita juga bertambah. Persoalan ini memang persoalan klasik. Sayangnya, antisipasi tidak pernah datang. Penataan banjir bagaikan persoalan kecil dibandingkan dengan pengembangan perumahan, pembangunan koridor baru busway atau menjelang pilkada di jantung Indonesia itu. Padahal, seandainya bisa menjadi barometer, gagalnya antisipasi banjir di sana adalah sebuah kegagalan dalam menunjukkan keseriusan membangun yang dimulai dari pemerintah pusat sendiri. Banjir dalam skala besar tidak mungkin terjadi jika tidak ada kerusakan besar. Itu adalah kenyataan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Kerusakan besar memang terjadi di mana-mana, terutama di Jakarta. Daerah penyangga tidak cukup kuat untuk menjadi daerah resapan dan penahan luapan air. Daerah itu telah diubah menjadi bangunan tinggi dan kuat. Semua yang bisa dikonvensi akan dikonvensi, atas nama pembangunan memang menjadi sebuah kalimat yang selalu diamini oleh pelaksana pembangunan. Bukan saja di Jakarta, di hampir semua kota besar, lahan kosong, pepohonan hijau, bahkan pinggiran sungai, dijadikan objek pembangunan. Dibangunlah di atasnya pemukiman, mall, pusat bisnis dan lain sebagainya, yang memang secara ekonomis amat menguntungkan. Tetapi yang terjadi memang sebuah pertukaran yang tidak selamanya menguntungkan. Alam punya batas toleransi sendiri. Maka kerugian yang diberikan pada manusia diganti dengan meluapnya air dimana-mana ketika musim penghujan datang. Maka fenomena yang kita saksikan adalah alam membuktikan kekuatannya. Kita teringat dengan puisi yang berasal dari suku kuno di pedalaman Amerika Latin. Mereka menyatakan, pepohonan jangan ditebang, karena pohon berdiri di atas debu nenek moyang. Itu adalah ekspresi kehidupan yang di era modern semakin langka maknanya. Kebalikannya justru terjadi. Pohon dianggap gangguan dan tidak perlu sama sekali. Bahkan jika mau, pohon kemudian diciptakan manusia dalam bentuk pajangan. Manusia merusak alam, maka alampun membalaskan sakitnya dirusak. Itulah yang kemudian terjadi ketika banjir ini terjadi. Entah untuk kesekian kalinya alam menyatakan hal ini dan entah untuk sampai kapan, kebijakan pembangunan akan lebih berpihak kepada upaya memperbaiki lingkungan. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang manapun, banjir yang terjadi di Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan pusat sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, adalah masalah kita bersama. Sebuah iklan punya jargon, tanya kenapa. Kita, seharusnya tak perlu bertanya-tanya mengenai banjir yang terjadi ini. Tidak perlu, kenapa tanya. Yang perlu adalah melakukan sesuatu untuk mencegah terulangnya banjir ini di masa depan. (***) Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
