Siaran Pers JATAM, Jakarta - 5 Februari 2007 RIO TINTO MEMANCING DI AIR KERUH
Jakarta. Perusahaan tambang asing Rio Tinto, akan melanjutkan proses perijinan Kontrak Karya (KK) tambang skala besar Nikel di Lasamphala, Sulawesi Tengah. Rio Tinto menginginkan konsesi seluas 70 ribu ha, meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.(1) Padahal model KK telah melahirkan banyak masalah yang merugikan penduduk lokal, lingkungan juga pemerintah daerah. Bagaikan memancing di air keruh, Rio Tinto sengaja mendahului keluarnya RUU Mineral dan Batubara (Minerba) yang akan merubah model KK tersebut menjadi perijinan. Kontrak Karya pertambangan adalah bentuk perizinan pertambangan di Indonesia yang khusus untuk modal asing. Sudah menjadi pembicaraan umum bahwa hampir semua pertambangan skala besar dengan skema Kontrak Karya, bersengketa dengan penduduk lokal. Tidak saja perampasan tanah tetapi juga pelanggaran HAM, ketimpangan sosial, konflik horizontal dan perusakan lingkungan. Model Kontrak Karya juga menjadi pangkal sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan perusahaan pertambangan. Kontrak Karya yang seluruhnya diputuskan di Jakarta, mewariskan masalah yang berkepanjangan bagi pemerintah daerah. Mulai konflik horisontal, pendapatan ala kadarnya hingga menelantarkan tambangnya dengan kondisi lingkungan rusak berat. Ironisnya Kontrak Karya diperlakukan bagai kitab suci yang tak bisa diubah. RUU Minerba akan mengganti Kontrak Karya dengan perijinan. Hal ini akan menaikkan posisi pemerintah sebagai pengatur (regulator) dan bukan pihak yang melakukan kontrak. Dari sudut kepentingan nasional, model perijinan akan menguntungkan negara ketika terjadi sengketa dengan perusahaan. Selama ini penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional selalu berhasil dijadikan tameng perusahaan untuk menekan pemerintah. (2) Rio Tinto dan Menteri ESDM memancing di air keruh. Mereka sengaja mencuri waktu sebelum model perijinan pertambangan diberlakukan. JATAM mengecam keras rencana penandatanganan Kontrak Karya Rio Tinto. Menteri ESDM harus segera menghentikan tindakan yang akan merugikan negara tersebut ujar Siti Maemunah, Koordinator nasional JATAM menanggapi hal tersebut. JATAM juga menyerukan berbagai pihak menolak rencana penandatanganan Kontrak Karya tersebut. Sapri, mewakili Jaringan Ornop Sulawesi Tengah, menyatakan, Pada prinsipnya semua investasi baik pertambangan, energi, HPH, maupun perkebunan yang akan menyengsarakan rakyat dan menghancurkan lingkungan akan ditolak masuk Sulteng. Apalagi Sulawesi Selatan telah memiliki pengalaman panjang menghadapi dampak buruk pertambangan nikel PT INCO, yang Kontrak karyanya ditandatangani pada tahun 1968. Penduduk lokal mengeluhkan penggusuran lahan, penghancuran hutan, ganggguan kesehatan dan turunnya kualitas lingkungan danau Matano, Towuti, dan Mahalona karena tambang Nikel PT Inco. Secara global, Rio Tinto dikenal sebagai perusahaan tambang asing dengan reputasi buruk.(3) Di salah satu tambangnya yang sudah tutup, PT Kelian Equatorial Mining (KEM) di Kalimantan Timur, perusahaan telah mewariskan konflik horisontal berkepanjangan, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan parah. Kontak Media : Luluk Uliyah 08159480246 (1) Media Indonesia, 31 Januari 2007 (2) Dalam persoalan tumpang tindih konsesi tambang dengan kawasan hutan perusahaan tambang seringkali mengancam akan menuntut pemerintah ke Arbitrase internasional (3) Lihat catatannya di www.minesandcommunities.org
