Ulasan yang menarik. Sedikit "pelurusan", Gunnar Mirdal ("Asian Drama") bukan
dari Pakistan. Karl Gunnar Muyrdal, ekonom asal Swedia, (1898-1987), 1974 raih
Hadian Nobel untuk Ekonomi.

Para pseudo-pemimpin yang berwajah malaikat atau iblis namun bertingkahlaku
iblis sukar untuk dienyahkan hanya melalui khutbah atau makalah. Perlu tindakan
jelas dalam bidang politik. Saya kira bukan melalui revolusi, yang tidak ada 
syarat-
syaratnya, cukup ketika pemilu dan pilpres mayoritas pemilih jangan bergolput 
dan
memilih pemimpin yang benar pemimpin. Yang mana? Tanya kpd hati nurani
masing-masing, dan hati nurani tsb akan di tes, apa baik atau tidak, setelah 
nantinya
kita lihat para pemimpin yang kita pilih tsb memang akan bekerja untuk bangsa
dan rakyat ini, atau tidak. Jadi, hati nurani manusia pun bisa dibohongi, 
apalagi kalau
dengan teknik yang canggih.

Salam, bdg

  ----- Original Message ----- 
  From: Sunny 
  To: Undisclosed-Recipient:; 
  Sent: Sunday, February 04, 2007 10:22 PM
  Subject: [nasional-list] Pemimpin Berwajah Malaikat



  http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/05/0901.htm


  Pemimpin Berwajah Malaikat
  Oleh SOEROSO DASAR 

  REALITAS kehidupan saat ini, sungguh mencengangkan kita. Betapa tidak, 
sebagian besar penduduk negeri yang pada umumnya merupakan umat Muslim adalah 
terdiri dari kelompok miskin. Data BPS (Biro Pusat Statistik), tahun 2005 
penduduk miskin di negeri ini berjumlah 35 juta orang lebih. Pada tahun 2006 
meningkat menjadi 39,05 juta orang. Itu kalau kita gunakan kriteria yang 
disodorkan oleh BPS. Tetapi menurut Bank Dunia, di mana penduduk miskin diukur 
dengan penghasilan kurang dari 2 US $ per kapita per hari, jumlahnya ternyata 
membengkak lebih dari 110 juta orang. (lihat: Refleksi Akhir Tahun 2006 Hizbut 
Tahrir Indonesia). Jadi, persoalan besaran kemiskinan di Indonesia hanya 
persoalan permainan angka dan tolok ukur saja. Kita mau menggunakan data yang 
mana, BPS atau Bank Dunia. Kalau pemerintah tentu saja data yang digunakan 
adalah data yang secara politis mendukung dan menguntungkan programnya. 
Sehingga besaran angka kemiskinan merupakan pledoi (pembelaan) pemerintah 
terhadap hasil pembangunan. Seorang ekonom terkenal dari Pakistan Gunnar Mirdal 
dalam bukunya Asian Drama secara sinis pernah menulis, "Pembangunan ekonomi di 
negara berkembang, umumnya justru tidak pernah mewujudkan pemerataan 
pendapatan, sekalipun semua pemerintahnya mengibarkan bendera keadilan sosial". 
Tesis Mirdal tersebut semakin terbukti. Di negeri ini, menajamnya diparsitas 
pendapatan (gap) antara yang kaya dan duafa begitu mencolok. Masalah 
ketimpangan distribution of national income merupakan "malapetaka" pembangunan 
negeri. Ketimpangan yang terjadi menahun dan kronis, belum juga berakhir. 
Jurang pemisah lahir dari rahim pembangunan itu sendiri, merupakan kealpaan 
proses pembangunan. Sudah berkali-kali manajemen pemerintahan negeri diubah, 
kebijakan mikro maupun makro diganti, namun tetap saja diparsitas pendapatan 
terlihat mencolok. Jurang pemisah semakin nyata apabila kita membenchmarking 
antara kehidupan desa dan kota. Lantas pertanyaan yang menggelitik adalah 
pembangunan ini untuk siapa? Dan siapa yang menikmati hasil pembangunan ini? 

  Akar terjadinya ketimpangan karena adanya kepincangan dalam perkembangan 
pelaku-pelaku ekonomi (economic actors). Realitas ini menimbulkan concentration 
of economic power. 

  Dampaknya jelas, proses alokasi faktor-faktor produksi, investasi, menjadi 
timpang. collective preference (kepentingan yang berhubungan dengan kebutuhan 
umum) dianggap kurang strategis. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi merupakan 
"embrio" dari suatu bentuk monopolistik. Kelompok modal asing pun bermain dan 
mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi negeri, sehingga memperoleh share yang 
mengesankan. (lihat Blok Cepu, Freeport, dan lainnya). 

  Sementera itu, konsep pertumbuhan yang konon katanya cenderung ditinggalkan 
karena "tidak menetas ke bawah" (trikle down effect), dalam realitas terus 
berlanjut. Boleh saja pertumbuhan tinggi, tetapi apakah mampu menyerap tenaga 
kerja, dan menyelesaikan masalah? Hukum yang selama ini dianut, bahwa 
pertumbuhan 1 (satu) persen akan menyerap tenaga kerja 400.000 orang hanya 
isapan jempol. Sektor riil jalan ditempat, dan pengangguran pun terus 
membengkak. Sisi lain yang memilukan hati kita adalah demonstrasi gaya hidup 
sebagian penduduk yang mendiami piramida sosial di atas. Tiket kemuliaan 
manusia cenderung diukur oleh harta, hedonisme, bukan prestasi. Tuhan-tuhan 
baru pun muncul, berhala-berhala dalam bentuk benda dipuja, sebagai akibat 
samping dari proses pembangunan. Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. 
Maka wajar kalau korupsi merebak di segala lini, dilakukan berjemaah. Indonesia 
menjadi surga bagi para koruptor. Bumi menjadi gelap karena padamnya 
cahaya-cahaya dan tenggelamnya matahari serta bulan. 

  Bahkan Hans Vrs von Balthasar dalam "Doa" mengatakan, "Kita hadir pada zaman 
yang kering spiritual. Tuhan telah menjadi tanda-tanda yang kabur, dan 
kata-kata kitab suci dianiaya oleh kaum skeptis dan rasionalis. Hati manusia di 
zaman robot ini remuk redam, tidak percaya lagi pada perenungan (kontemplasi). 
Bila orang berdoa, itu karena putus asa dan sia-sia, mereka melangkah di jalan 
keputusasaan. Godaan untuk menolak dan putus asa itu amat besar, sedemikian 
berat menindih mereka dan tetap saja sensitif terhadap pertanyaan arti hidup, 
sehingga perlu menggunakan segenap kekuatan yang ada untuk melawan arus.

  Sistem nilai sudah bergeser. Itu terjadi serta merupakan suatu proses panjang 
yang terus menerus. Akrobat-akrobat politik ditampilkan lebih telanjang saat 
ini tanpa malu dan risih. Semuanya membuat rida Allah semakin jauh. Etika dan 
estetika menjadi suatu yang mahal sekali harganya. Pertumbuhan ekonomi bisa 
saja di dongkrak dalam waktu sekejap. Tetapi masalah moral, mental, gotong 
royong, budaya adiluhung, kerja keras, sifat-sifat relegius, sopan santun, yang 
semuanya melekat pada sistem nilai, demikian rusak sehingga memerlukan waktu 
lama untuk ditata kembali. Sebuah musibah negeri otak kiri. Dalam kegalauan 
kita melihat proses pembangunan yang tidak beranjak, dan konflik intern baik 
vertikal maupun horisontal terjadi di negeri ini, tampilan elite susah ditebak. 

  Semuanya kita merupakan pemimpin, yang nanti akan diminta 
pertanggungjawabannya. Meminjam istilah Ichlasul Amal, mantan Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, "Kita rindu terhadap para elite politik dan 
pemimpin negeri ini yang berwajah malaikat dan berhati malaikat. Sebab yang 
kita jumpai justru wajah-wajah syaitan yang berhati iblis, dan wajah malaikat 
yang berhati syaitan. Sehingga sulit untuk membedakan khutbah yang disuarakan 
oleh wajah yang bermacam-macam itu.***

  Penulis, peneliti senior PPKSDM Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. 
(tulisan ini pendapat pribadi


   

Kirim email ke