From: Nursyahbani Katjasungjkana <[EMAIL PROTECTED]> Date: Feb 6, 2007 1:16 AM Subject: banjir dan tangggungjawab pemerintah
teman FPK dan Media, mau curhat saja nih. sejak saya tinggal di Jakarta tahun 1980 saya sudah bergulat dengan banjir, bahkan cerita banjir selalu memenuhi ingatan saya : kakek nenek dan paman-bibi serta anak-anak mereka tinggal di bantaran kali Ciliwung di kampung Melayu ( gang Asem dan kebon sayur I). saat saya masih tinggal bersama ibu saya, cerita banjir dari orangtua dan saudara2nya selalu datang lewat surat : membacanya saja sangat ngeri apalagi melihat air bergulung-gulung kecoklatan dan naik dengan deras an atau pelan2 sama saja, sama sama buruk akibatnya. saat saya mahasiswa, tiap tahun saya selalu jadi tim relawan HMI, organisasi mahasiswa yang saya ikuti, untuk memberikan bantuan kepada para korban di kota Lamongan. waktu tu saya masih percaya bahwa banjir adalah kehendak alam yang trak bisa dirubah apalagi ditolak oleh manusia. belakangan pemda Lamongan malah bis amengendalikan banjir di kotanya dan sekarang seoingat saya tak ada lagi banjir. Jakarta, yang katanya penuh dengan orang pintar, ternyata tak mampu mengendalikan air.banjir kali ini malah lebih buruk dari tahun 2002, dimana kita juga dibuat marah oleh Gubernur Sutyoso, yang trenyata pandai membuat patungisasi tapi tak mampu kendalikan banjir yang trebukti tidak saja menyengsarakan rakyat tapi melumpuhkan perekonomian nasional. dalam kebanjiran, di hari-hari pertama, tak tampak pemerintah melakukan respon yang memadai bahkan di beberapa tempat pemerintah sama sekali tidak hadir dalam penderitaan rakyat itu.beberapa teman mengirim sms saya : pingin sekali memenjarakan Sutyoso di penjara yang penuh dengan air banjir, seumur hidup !. bahkan ada juga yang mengharapkan lebih buruk dari itu. diantra kesusahan itu, yang tampak jelas adalah solidaritas masyarakat. mereka bergotong royong mengatasi keadaan : sediakan makanan, pakaian, dan apa saja yang bisa dilakukan. tadi sore ketika mobil saya parkir untuk menjemput sesama pengurus PKB yang akan tinjau korban di pengungsian Rawa Buaya dan Semanan, seorang ibu bernama ibu Sri,tiba2 bertanya kepada saya apakah saya akan meninjau korban banjir, saya katakan ya betul ( mungkin dia tahu karena mobil dua teman saya itu penuh dengan makanan dan air bersih). tiba-tiba dia berlalri dan mengambil dua karton aqua gelas untuk ditipkan kepada korban, katanya. saya ingin memotretnya untuk dokumentasi saya tapi dia berlari kencang menolak sambil berkata : ah saya hanya sumbang 2 karton air kok mau di potret segala, malu ah, katanya. tapi setelah saya paksakan bahwa saya perlu untuk bisa mengunjunginya lagi suatu hari, dia mau.meski dengan tersipu malu. waktu saya tunjukkan hasil jepretan saya dia tertawa lebar, tetap bilang aduh saya malu aaah. dalam perjalanan ke lokasi, saya masih memerlukan bahan-bahan bantuan lainnya terutama susu untuk anak-anak dan sanitary napkin untuk ibu2 ( satu hal penting yang tak pernah terpikir oleh pemberi bantuan kecuali kelompok perempuan). Saat membayar di kasir, seorang ibu dari suku TIonghoa yang kemudian memberikan namanya kepada saya : Evelyn,( dengan terpaksa karena saya meminta dengan sangat) menyetakan ingin menitipkan bantuan keada korban "berupa 4 karung beras. aduh, sebuah mutiara lain dalam kehidupan Jakarta yang kejam ini muncul berkilauan. saya terharu, oleh perbuatan dua ibu tadi, kalau saja semua pejabat berperilaku seperti ini : berempati pada penderitaan orang lain yang notabena rakyat yang memberi mandat kepadanya, mungkin negeri ini sudah makmur sejka 40 tahun yang lalu. saat temannya saya ceitakan peristiwa ini, teman saya nyeletuk : emangnya Sutyoso mendapat mandat rakyat mbak ? dia kan dipilih DPRD dan disponsori Megawati, jadi itu bukan gubernurku tapi gubernurnya Megawati dan DPRD itu. wuh benar juga yaaa? adakah pilkada langsung akan mengatasi persoalan tiadanya tanggungjawab pemerintah dan Gubernur ini karena mereka meresa tak diplih rakyat melainkan para anggota DPRD atas perintah partainya ? hanya sang waktu yang bisa menjawab yang jelas dalam pidato awal tahun SBY, masalah pengendalian bencana alam ini sama sekali tidak disinggung sehingga lagi-lagi kita menyaksikan betapa tak jelasnya politik pemerintah menangani dan melindungi lingkungan hidup dan tentu saja terkait juga dengan kesejahteraan masyarakatnya. oleh karena itu ajakan salah satu anggota FPK untuk lakukan gugatan secara hukum terhadap pemda DKI/Gubernur, sangat layak untuk dipertimbangkan salam, NKS
