Kultur Birokrasi Feodal Perlu Dirombak
Kultur birokrasi di Indonesia dirasakan masih feodal. Aparat birokrasi lebih banyak melayani penguasa dan mengawasi rakyat ketimbang melayani rakyat jelata. Pandangan itu disampaikan anggota Komisi II Agus Condro Prayitno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika ditemui di sela-sela pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik di Gedung DPR, Rabu (7/2). "Birokrasi kita itu masih warisan kolonial. Mereka lebih melayani raja atau Belanda ketimbang rakyat. Ini belum berubah sampai sekarang," ucap Agus Condro. Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam persandingan Daftar Inventarisasi Masalah juga mengusulkan lahirnya UU ini didasari sebuah misi memperbaiki orientasi dan kultur kinerja aparatur pemerintah dan lembaga pelayanan publik yang selama ini lebih cenderung menganut filosofi "minta dilayani", bukan "siap melayani". RUU Pelayanan Publik adalah usul inisiatif pemerintah. RUU tersebut sedang dibahas Komisi II DPR dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam rangka mencari masukan, Komisi II DPR mengundang Komisi Ombudsman Nasional dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Rapat dipimpin Ketua Pansus Sayuti Asyathri dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Dalam draf RUU usulan pemerintah, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. (SUT) Sumber: Kompas - Kamis, 08 Februari 2007 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jl. Polombangkeng No. 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id ======================================================== The Indonesian Society for Transparency http://www.transparansi.or.id E-mail: [EMAIL PROTECTED]
