Saya agak tak emnegrti sebenarnya, apa bedanya "keturunan cina dengan keturunan tionghoa"? Sama aja dengan Ebtanas yang diganti UAN..isinya sama..intinya sama..
Kenapa tidak dihilangkan sama sekali saja penyebutan keturunan itu? katanya gak mo ada diskriminasi khan? Apa susahnya sih menghilangkan saja? mo keturunan batak kek, jaw akek, aceh kek, papua kek, cina kek, bule kek, kalo udah lewat proses pewarganegaraan, ya udah jadi WNI donk... -Dhanny- On 2/9/07, HKSIS <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
SUARA PEMBARUAN DAILY ------------------------------ Penyebutan Keturunan China Diminta Diganti Tionghoa [JAKARTA] Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin setuju digantinya istilah keturunan China menjadi Tionghoa, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 1958. Hal itu dinilai sejalan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Diskriminasi Ras dan Etnis yang tengah dibahas bersama DPR. Hal itu disampaikannya seusai rapat pembahasan RUU ADRE, Rabu (7/2), di DPR. "Dia (Hamid) mengatakan pada dasarnya penghapusan istilah keturunan China, dan diganti dengan Tionghoa bisa dilakukan," kata Wakil Ketua Pansus ADRE, Albert Yaputra dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Menurut Albert, tanggapan Hamid itu bisa memberikan kesan positif bagi investor, terutama dari China. "Artinya pemerintah telah memberikan respon yang baik," ucapnya. Namun, bagaimana penggantian istilah itu akan dilakukan, masih akan dibahas dalam ra- pat lanjutan pembahasan ADRE. "Setidaknya Menteri Hukum dan HAM sudah setuju," ujarnya. Ditambahkan Albert, penghapusan istilah keturunan China itu sejalan dengan semangat RUU ADRE, yang pembahasannya mulai dilanjutkan kembali, setelah sebelumnya sempat terhenti karena dianggap banyak materi yang sudah diatur pada UU lain. Dinilai pembahasan hanya terfokus pada masalah ras dan etnis. Diusulkan kemudian soal diskriminasi diperluas tidak hanya pada ras dan etnis, tapi juga penghapusan berbagai bentuk diskriminasi, sehingga mayoritas fraksi akhirnya sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU ADRE. Perluasan materi itu menurut Nursyahbani Katjasungkana, anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU ADRE dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), juga diterima oleh pemerintah. "Pemerintah juga fleksibel. Pada prinsipnya tidak ada persoalan," katanya. Menurut Yaputra, perluasan materi disepakati karena diskriminasi memang bukan hanya terjadi atas masalah ras dan etnis, tapi juga gender, agama, dan budaya. "Kita ingin agar semua bentuk diskriminasi ditiadakan," tandasnya. [B-14] ------------------------------ *Last modified: 8/2/07*
