Koran Republika ยป Opini Kamis, 22 Februari 2007
Sindrom Jakarta
Dradjat Suhardjo
Pengelola Program Pascasarjana FTS Perencanaan Universitas Islam Indonesia
Banjir Jakarta telah memperingatkan kembali betapa rentan dan berisikonya
tinggal di Jakarta. Pada Februari 2002 bencana banjir dengan skala yang lebih
kecil juga telah terjadi, dan akan terjadi kembali yang lebih besar bahkan
telah ada yang memprediksi tahun 2050 jakarta akan tenggelam (Susanti, 2007.
Republika 13 Pebruari). Berbagai pendapat merupakan bentuk sumbangan pemikiran
sebagai ungkapan keprihatinan yang mendalam mengapa bencana itu mesti terjadi
dan berulang.
Bentuk usulan solusi juga bermacam-macam. Ada yang berskala mikro misalnya
dengan merekayasa secara lokal di Jakarta dengan menanggul Ciliwung,
meningkatkan saluran drainase, dan membuat danau tampungan. Dalam sekala meso
atau menengah misalnya dengan penataan hulu hilir Jakarta, Bogor, Puncak dan
Cianjur. Sejauh yang dapat saya amati, analisis dan usulan solusi secara makro
pada tingkat kebijakan secara nasional belum saya dapatkan. Bencana banjir
Jakarta secara substantif adalah masalah nasional yang telah menciptakan
kecemasan apakah Jakarta masih mampu sebagai hunian yang aman, nyaman, dan
berkelanjutan yang saya sebut sindrom Jakarta.
Saya berpendapat, banjir Jakarta akan masih terus berulang, bahkan bakal
semakin dahsyat, sepanjang solusinya masih pada tingkat mikro maupun meso.
Solusi skala makro pada tingkat nasional secara komprehensif adalah keniscayaan
yang wajib ditempuh. Jakarta maupun Pulau Jawa dengan luas 120 ribu km persegi
atau 6 persen dari wilayah NKRI telah menampung 120 juta atau 60 persen dari
penduduk Indonesia.
Pendekatan kapasitas tampung atau carrying capacity adalah kerangka dasar
solusi yang harus dipertimbangkan. Perhitungan tingkat kelayakan ketersediaan
air dari hidrolog yang pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru untuk Pulau
Jawa adalah 600 kpt/km persegi. Idealnya Pulau Jawa maksimal didiami 72 juta
jiwa. Kini dengan penduduk 120 juta berarti nisbah antara luas lahan dan
penduduk adalah 1000 kpt/km2. (Sunyoto, 2007. Kedaulatan Rakyat 9 Februari).
Ini berarti kapasitas tampung telah melewati lebih dari 60 persen. Perlu
dipahami bahwa air adalah unsur utama bagi kehidupan yang memerlukan jaminan
ketersediaan secara kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas bagi kehidupan yang
berkelanjutan.
Kelalaian mendasar
Sebelum usulan solusi saya sumbangkan, perlu disimak paradigma pembangunan
yang selama ini digunakan untuk membangun Jakarta khususnya dan NKRI pada
umumnya. Sejak merdeka di tahun 1945 ada kelalaian yang sangat mendasar bagi
para penyelenggara pemerintahan. Enam presiden yang memerintah belum satupun
yang melaksanakan pendidikan dengan kuota pembiayaan 20 persen APBN. Selera
dari presiden sangat kental mempengaruhi jalannya pemerintahan.
Sukarno yang paling visioner dengan gagasan ibu kota negara dipindah ke
Palangkaraya, pada kenyataannya hanyalah baru taraf wacana yang tanpa
realisasi. Kepentingan praktis dan ekonomis jangka pendek selanjutnya mewarnai
gaya para presiden selanjutnya. Ungkapan budaya Jawa mangan ora mangan kumpul,
atau makan atau tidak pokoknya berkumpul terus dianut. Dampaknya adalah semua
pembangunan terkonsentrasi di Jawa.
Paradigma pergerakan penduduk menengarai bahwa suatu kawasan bila makin mudah
dijangkau akan makin berpotensi menjadi daerah urban. Keadaan akan makin
dipercepat bila terdapat pembangkit ataupun daya tarik yang berupa lapangan
pekerjaan yang menjanjikan. Sarana dan prasarana transportasi yang dibarengi
penciptaan lapangan kerja di Jawa, khususnya Jakarta, sangat mempercepat
konsentrasi penduduk dengan segala dampaknya seperti peningkatan kebutuhan air,
dan konsumsi bahan bakar. Selama setengah abad, penduduk telah bertambah
menjadi dua kali lipat dengan pola yang sama, yakni menumpuk di Jakarta secara
lebih luas di Jawa. Pola ini selain membebani Jawa juga menumbuhkan kekecewaan
anak-anak bangsa di luar Jawa.
Kelalaian yang sangat fatal adalah kita tidak mau belajar dari negara yang
berkembang dan telah menciptakan bangsa perkasa. Ambil contoh misalnya Amerika
Serikat. Pada awal merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1776 sampai 1830
konsentrasi penduduk masih di sekitar New York. Paham akan kelemahan kondisi
tersebut dimulailah migrasi besar-besaran ke pantai barat bagian California
yang memang kaya sumber daya alam (SDA) seperti minyak, emas, dan batubara.
Tahun 1920 tuntas`sudah distribusi dan integrasi sumber daya manusia (SDM)
penduduk Amerika di mana kepadatan tertinggi di pantai barat yang hampir 50
persen luas seluruh Amerika.
Dari berbagai latar belakang etnik ternyata mampu menjadi bangsa perkasa.
Semboyan e pluribus unum yang berarti dari banyak menjadi satu, ditulis dalam
lambang negara elang botak yang menggenggam spanduk dengan tulisan tersebut
sebagai perekat yang teguh bagi bangsa Amerika. Kita juga punya lambang Garuda
yang tampak lebih perkasa dengan mencengkeram spanduk bertuliskan Bhinneka
Tunggal Ika. Kita juga punya pembukaan UUD 45 yang kata awal juga sama
maknanya dengan deklarasi kemerdekaan Amerika yang berbunyi all men are
created equal dengan padanan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala
bangsa. Pada implementasinya kita baru mampu menciptakan simbol yang tak mampu
menerjemahkan dan melaksanakan.
Ketika kita pusing dengan banjir ibu kota, tetangga kita Malaysia telah dua
puluh tahun lalu merancang pindah ibu kota ketika Kualalumpur sudah kurang
kondusif sebagai pusat pemerintahan. Kini Pucong Putrajaya tinggal finishing
untuk menjadi pusat pemerintahan yang baru menggantikan Kualalumpur.
Kemungkinan pindah
Alternatif terbaik menurut saya, pusat pemerintahan harus pindah. Upaya
teknologi untuk mempertahankan Jakarta adalah konsekuensinya biaya tinggi
dengan ancaman banjir yang tidak akan pernah surut. Di samping telah
menimbulkan kesenjangan yang lebar antara Jawa dan luar Jawa juga mengancam
integritas NKRI. Pilihan pindah menurut saya adalah di Kalimantan Timur dengan
pertimbangan keterjangkauan yang adil untuk seluruh wilayah NKRI di samping
memang kaya akan SDA.
Wilayah utama pengembangan Indonesia barat adalah Riau, sedangkan Indonesia
timur adalah Papua yang memang kaya SDA. Lalu apakah mungkin? Jawabnya adalah
wajib, kecuali kalau kita ingin Jakarta menjadi kota tinggal kenangan pahit
yang ditinggalkan sementara kekacauan telah merebak.
Mempertahankan Jakarta pada hakikatnya adalah telah melanggar konsep dasar
batas kemampuan tampung ekosistem dan konsep dasar ekonomi, yakni tidak menaruh
telor dalam satu wadah. Wadah tersebut adalah Jakarta dengan Pulau Jawa yang
dijejali penuh telor yang mulai pecah belah. Sementara wadah-wadah yang lain
sebatas sebagai pajangan dengan menyimpan api dalam sekam. Akankah kita
membiarkan Jakarta ditelan bencana?
Lenyapnya kota karena bencana alam dan bencana karena manusia sendiri memang
sudah terjadi. Kota Pompeye lenyap ditelan letusan gunung Vesuvius, sementara
di negeri kita juga pernah terjadi terkuburnya kerajaan-kerajaan Pekat dan
Tambora karena meletusnya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa pada tahun 1815.
Kejadian tersebut secara dominan adalah alami walaupun faktor manusia tetap
ada, yakni belum cerdas memilih lokasi pusat kerajaan.
Jakarta bila terjadi adalah mirip kota Babilon yang ditinggalkan karena
salinitas air tanah menjadi tinggi akibat eksploitasi yang berlebihan. Secara
bertahap matilah kota Babilon di Suriah. Jakarta akan ditinggalkan karena
banjir yang tak dapat lagi terkendali. Faktor utamanya adalah manusia sendiri
yang tidak cepat tanggap dengan terjadinya degradasi lingkungan. Apakah di
Jakarta akan terjadi? Menurut saya sangat mungkin.
Usaha jangka pendek adalah meminimalkan korban bila terjadi banjir lagi,
jangka menengah tidak mengizinkan lagi membangun kompleks industri, dan alih
guna lahan untuk budidaya. Sedang untuk jangka panjang adalah memindah ibu kota
negara ke Kalimantan Timur yang harus segera dimulai minimal pada tingkat
studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Ikhtisar
- Penyelesaian banjir dan berbagai bencana lingkungan di Jakarta, masih
bersifat jangka pendek dan jangka menengah.
- Pertambahan penduduk yang telah jauh melampaui kapasitas normal, membuat
degradasi lingkungan di Jakarta harus diselesaikan secara komprehensif dalam
jangka panjang.
- Konsentrasi penduduk yang masih tetap di Jawa, khususnya Jakarta, perlu
dipecah dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan di tempat lain.
- Wacana soal pemindahan pusat pemerintahan bisa mulai dipikirkan untuk
mengawali pemerataan penduduk Indonesia.
---------------------------------
Looking for earth-friendly autos?
Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center.
