Halo Bung Danny, masalah korupsi di indonesia ini bukan lagi masalah teknologi, model SoFi-nummer, masalahnya sudah menjadi begini,
misal industry / bisnis semua dikenakan biaya lebih tinggi, namun di depan mata ada jalur untuk lebih murah, Solar lebih murah, minyak tanah lebih murah, kalau ada satu-dua yang korupsi, maka biayanya lebih murah, semuanya kena. akhirnya yang jalur resmi tidak survive. Ini terjadi pada pabrik Sony, seharusnya yang impor dikenakan pajak lebih mahal daripada yang produksi dalam negri, karena korupsi selundupan lebih murah, lalu buat apa bikin pabrik? dalam satu Mall banyak kios lama non NPWP, ada peraturan baru yang baru sewa kios harus punya NPWP aktif, makanya kios-kios yang pindah / tutup tidak mudah mencari pengganti, bagaimana mungkin toko yang ini NPWP, yang seberang non NPWP. akhirnya yang NPWP tidak survive. jadi secara survivability yang waras, yang bener, seperti kalau anda pulang kampung ke glodok, maka yang waras tidak survive, anda nunggu KTP saja mesti lewat RT/RW Imigrasi, Naturalisasi, wah bisa nunggu anak anda menghasilkan cucu. salam, Goenardjoadi Goenawan --- In [email protected], "Danny Lim" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Haaaah ........ Indonesia negara terkorup nomor 6 di dunia dan anda > bilang SoFi-nummer tidak applicable di Indonesia? Contoh-contoh yang > anda berikan di bawah ini kriminalitas/korupsi dari kelas teri, > sedangkan SoFi-nummer dapat menangkap kriminalitas/korupsi kelas > kakap. Indonesia sebagai negara no. 6 terkorup di dunia, maka > ikannya bukan kakap lagi tapi sudah ikan paus. > > Pantas korupsi di Indonesia cerah meriah, sebab logika orang > Indonesia terbalik, yaitu "bila tidak mampu mendeteksi ikan teri, > janganlah coba mendeteksi ikan paus." Logika di Belanda 'tuh > sebaliknya lho, yaitu "bila anda tidak mampu mendeteksi ikan paus, > janganlah coba mendeteksi ikan teri", sebab kans suksesnya nihil. Di
