Kemanakah kita harus mengadu? Siapakah yang dapat merubah mental bangsa 
kita? Manusia mungkin berusaha berbuat baik, tapi yang jahatlah yang 
kita lakukan. Rasanya tipis harapan untuk menantikan adanya perkembangan 
ke arah yang positip di Indonesia. Saya pikir tidaklah berlebihan jika 
keadaan ini dipertanyakan kepada kaum Islam yang mendominasi kursi-kursi 
jabatan di Indonesia, mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur dan 
presiden serta masing-masing wakilnya, bahkan dikursi-kursi pejabat yg 
disebut sebagai wakil rakyat. Siapakah mereka yg bertugas menjaga 
keamanan rakyat dan yang menjalankan ataupun mengawasi Undang-undang 
Negara? Semua bidang ini dikuasai ataupun dinominasi oleh 
saudara-saudara yang beragama Islam.

Sayang ini bukan hanya karena 85% bangsa kita beragama Islam, tapi 
diperkuat oleh jalur KKN yang masih terus melaju dan menguat . Maka 
himbauan saya bagi setiap Intelektual muslim, bersikaplah fair dan 
satria. Berjuanglah demi kebaikan bersama. Berilah kesempatan bagi 
setiap orang menjalankan skillnya, tanpa mempermasalahkan agama orang 
tersebut, asal orang itu benar menjalankan tugasnya demi pembangunan 
bangsa. Pada saat yang bersamaan tindaklah mereka yg bekerja hanya demi 
keuntungan diri sendiri, tanpa mempertanggungjawabkan jabatan yg telah 
dibebankan kepadanya.

Masih sangat banyak hal yang sangat mengenaskan di Negara ini. 
Masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negri, kenapa? 
Sebab menjadi pegawai negeri berarti, ada jaminan terima gaji setiap 
bulan walaupun tidak kerja dan kalau kerja berarti bisa memeras rakyat 
yg sedang memerlukan jasanya alias ada lowongan untuk korupsi. Sementara 
menjadi pegawai swasta, hanya terima gaji sesuai dengan mutu dan 
kwalitas kerja, walau fasilitas jaminan keselamatan maupun kesehatan 
sipekerja sering tidak memadai. Ditambah lagi, karena pekerja swasta 
umumnya belum dibenahi dengan fasilitas-fasilitas jaminan dihari tua dll.

Maka tidaklah suatu yg ganjil lagi bagi rakyat Indonesia untuk 
mempertuhankan para pegawai negeri ini. Minggu lalu misalnya, saya 
meminta salah seorang anggota keluarga saya untuk mengurus satu surat yg 
saya perlukan dari pihak pemerintah. Jawaban yang saya terima, "Sekarang 
sudah hari Kamis, besok hari Jumat. Biasanya pegawai di sana kalau hari 
jumat, olah raga, jadi kita harus tunggu sampai hari Senin" katanya.

Nah ini dia, hari Jumat adalah hari olah raga, sholat jumat dan 
istirahat. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Kesimpulannya mereka 
"bekerja" 4 hari, tapi bisa makan 7 hari bukan? Inilah enaknya jadi 
pegawai negri di Indonesia.  Untuk itu mereka sedia menogok 
berjuta-juta, asal jadi pegawai negri. Uang sogok itu dari mana? diutang 
dulu bukan? Maka tidak heran kalau mereka bisa "kerja empat hari, selain 
mikir biaya makan selama 7 hari plus biaya week end merayakan kesuksesan 
kerja seminggu, mereka juga harus berusaha cari pemasukan untuk membayar 
utang.

Cukup pilu memang mengenang keadaan Indonesia. Saya masih punya banyak 
keponakan di sana. Satu ponakan saya sangat ganteng dan pintar. Sayang 
ayahnya meninggal ketika dia masih SMA. Dia tidak bisa masuk Universitas 
negri, kenapa? (Semua anda tau alasannya). Dia hanya bisa ambil kursus 
computer. Kegagahan dan keramahannyapun tdk begitu membantunya, tdk 
cukup untuk jadi selibritis dan tdk berani bertarung di kancah pramugara 
tanpa KKN. Akhirnya dia dapat kerja jadi tukang ketik di kantor polisi.

Dia "bekerja" dari hari Senin-Sabtu, mulai jam 08 sampai jam tak tentu. 
Dia harus selalu stand by di depan komputer, kalau-kalau ada laporan yg 
harus dia ketik. Selama sang komandan belum pulang, entah dari mana atau 
karena urusan apa, dia tidak boleh pulang, sebab kadang pada malam hari 
masih ada yg harus dia ketik. Saya tanya si ponakan, gajimu berapa? 
Jawabnya: "tigaratus ribu tante." Nafas saya sesak, airmata saya 
menetes. Tiga ratus ribu rupiah sama dengan kurang dari tigapuluh euro 
sama dengan gaji dua jam mahasiswa yg membersihkan tangga-tangga 
apartemen di Jerman.

Ponakan saya yang sudah mengeluarkan biaya sekian banyak untuk les 
komputer, kerja 6 hari seminggu, kadang sampai tengah malam, jangankan 
bisa beli baju kerja, cukup makan pun tidak.

Saya bergurau, menghibur diri sendiri: Kapan kamu kawin? Jawabnya, mau 
kawin dengan siapa tante? Mau dikasih makan apa? Lalu kenapa kamu ngak 
cari kerja lain? Jawabnya: Siapa tahu ada pengangkatan pegawai, boss 
saya bisa mencalonkan saya? Sebuah pengharapan??????????????

Adakah solusi yang lebih baik?

Budi Dharma wrote:
> Pertama, subyek imel ini merupakan plesetan dari artikel di situs 
> KOMPAS yang aslinya berjudul : “Maia ngamuk, Dhani dilempar remote”. 
> Beberapa milis lalu meributkan hal ini dengan menyangkutpautkan dengan 
> masalah KDRT segala. Saya tidak mau memperlebar problem internal rumah 
> tangga ini karena arahnya malah bikin wartawan infotainment “girang” 
> karena dapat bahan gossip.
>  
> Sudah lama rakyat menahan kesabaran untuk ngamuk atas musibah di 
> negeri ini yang silih berganti. Banjir, longsor, lumpur, sampai 
> kecelakaan transportasi hanya masuk media massa untuk bisa “diambil 
> hikmahnya” dan terus berulang. Ketika rakyat menuntut keadilan, 
> meminta bertemu para wakil parpol di parlemen untuk curhat soal 
> kemalangan yang menimpa mereka, eh malah menghindar dan sebagai 
> gantinya “diadu” dengan aparat keamanan. Kalau rakyat marah, apa yang 
> bisa dilakukan ? Atau dalam kasus ini apa yang musti dilempar ke 
> pejabat negara tersebut ? Piring, botol, telur busuk, tomat, lumpur, …
>  
> Btw, kadang saya prihatin ( atau mungkin lebih tepatnya : malu ! ) 
> kalau sampai presiden sendiri yang turun tangan melakukan sidak lalu 
> menemukan kekacauan birokrasi maupun bobroknya pelayanan pemerintah 
> daerah terhadap rakyat. Maksudnya prihatin ( sekaligus malu ) adalah 
> jadi apa kerjanya mereka para aparat di daerah itu ? Apa “tugasnya” 
> pak camat, pak bupati, pak gubernur, dan anggota DPR(D) itu : membuat 
> aturan agar pajak pendapatan daerah dikerek setinggi mungkin biar 
> mereka bisa nikmatin kenaikan gaji, tunjangan, insentif, dan tur 
> jalan2 yang “dilegalkan” via APBD ?
>  
> Untuk kaum Tionghoa, masih saja kalau ngurus perijinan ini itu masih 
> dimintai surat SBKRI. Untuk kaum lemah, ngurusin surat miskin aza 
> berbelit-belit bahkan sudah menjadi rahasia umum musti ada uang 
> sogokan dulu. Beginilah kalau pengabdian untuk pelayanan kepada public 
> dianggap sebagai pekerjaan atau obyekan mengeruk keuntungan kantong 
> pribadi. Tidak mau berkorban, tetapi sering mengorbankan rakyat.
>  
>  
> Budi - Jkt
>  
>
> ------------------------------------------------------------------------
> Sekarang dengan penyimpanan 1GB
> http://id.mail.yahoo.com/ 
> <http://sg.rd.yahoo.com/mail/id/footer/def/*http://id.mail.yahoo.com/>
>  

Kirim email ke