http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=berita%7C0%7CX
Senin, 12 Maret 2007 "Baru Bisa Mimpi" Jurnalis: Henny Irawati Jurnalperempuan.com-Jakarta. Republik Mimpi yang sekarang berganti nama menjadi Kerajaan Mimpi turut merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret lalu. Dalam episode yang diputar semalam (11/3) di MetroTV itu, hadir sejumlah penggiat-penggiat organisasi perempuan, di antaranya Masruchah, Yeni Rosa Damayanti, Mariana Amiruddin, Mursiyah Safril, dan pendiri Puan Amal Hayati Ibu Shinta Nuriyah. Dalam acara yang diramaikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan PAPRI ini Mantan Ibu Negara tersebut menyampaikan keperihatinannya terhadap kondisi perempuan saat ini, terutama pada kasus kekerasan pada perempuan yang semakin meningkat. menyampaikan keprihatinan saya pa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. "Baru saja masuk ke kami (Puan Amal hayati) dua kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," katanya mencontohkan. Kemiskinan (atau pemiskinan) perempuan yang terjadi secara global dinilainya sebagai salah satu pemicu. "Sedangkan perempuan yang ingin keluar dari lilitas kemiskinan justru menjadi korban eksploitasi." Ibu Shinta mencontohkan keadaan buruh migran perempuan dan mereka yang bekerja di industri hiburan. Nia Syarifuddin dari Aliansi Nasional Bhinneka tunggal Ika menyambungnya dengan pendidikan yang mahal dan bidang kesehatan yang hanya mendapat anggaran sangat minim. Akibatnya, lanjut Nia, di keluarga yang memiliki perekonomian terbatas akan lebih memprioritaskan pendidikan untuk laki-laki. Tentu saja la ini berdampak buruk pada perempuan. Begitu juga di bidang kesehatan. Angka kematian ibu di Indonesia yang masih tinggi bisa menjadi salah satu tolak ukur yang konkret. Sementara itu, Mariana Amiruddin dari Yayasan Jurnal Perempuan dan Masruchah dari Koalisi Perempuan Indonesia mempertanyakan kembali komitmen pemerintah untuk memenuhi Konvensi Internasional yang telah diratifikasi pada tahun 2000, yakni Millenium Development Goals (MDGs). Tahun 2015 nanti menjadi tahun pembuktian bagi pemerintah Indonesia apakah telah mampu memenuhi target MDGs. Demi mewujudkan hal itu, pemerintah didorong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, lingkungan, bencana, keterwakilan di politik, kekerasan, dan sebagainya. Sayangnya, bilamana melihat kondisi perempuan yang sekarang pemerintah harus bekerja lebih keras dalam sisa 8 tahun yang tersedia. Hal ini disebabkan pekerjaan rumah mereka diperparah dengan adanya kebijakan yang justru mendiskriminasi perempuan, sebut saja RUU Pornografi, Undang-undang Perkawinan, Perda-Perda Syariat. Berkait dengan Undang-undang perkawinan, Masruchah menyontohkan maraknya poligami yang dilakukan pejabat publik, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. "Sempurnalah penderitaan perempuan," ungkap Ibu Shinta dengan miris. Pemegang otorita negara, dalam hal ini pemerintah, dan tokoh-tokoh agama justru membuat keadaan perempuan makin sulit. Siapkah pemerintah dengan pemenuhan target MDGs? Semoga kita jangan "baru bisa mimpi".*
