Bung Wido, citra agama Islam bisa buruk lewat komentar2 asbun tipis 
logika (bahkan 'null argumentation') oleh mereka2 yang sering 
mengatas-namakan atau menyandang simbol2 Islam spt Thoha 
Abdulrahman. Demikian pula citra Hidayatullah. 

Pak Ustadz Thoha, jangan cuma reaktif dong, ttp juga kreatif dg pola 
pikir logis.

Saya tanggapi komentar2-nya yang menurut saya asbun sbb:

--- In [email protected], "Wido Q Supraha" <[EMAIL PROTECTED]> 
wrote:
>
> Thoha Abdurahman: "Kolom Agama di KTP Jangan 
Dihilangkan"           
> 
> Senin, 12 Maret 2007 
> 
> Tokoh Muslim di Jogjakarta meminta kolom status agama yang ada 
pada Kartu
> Tanda Penduduk (KTP) tetap dicantumkan alias tidak dihapus
> 
> Hidayatullah.com--Tokoh Muslim di Jogjakarta, Thoha Abdurrahman, 
berpendapat
> sebaiknya kolom status agama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) tidak
> dihapus, dan membiarkan format identitas diri seperti yang sudah 
ada selama
> ini.
> 
> "Saya tidak setuju dengan wacana penghapusan kolom agama pada KTP 
itu, lebih
> baik justru status agama seseorang diperjelas dengan tetap 
mencatumkannya
> dalam KTP," kata Ketua Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Provinsi Daerah
> Istimewa Jogjakarta (DIJ), Ahad (11/3).

L: Mana argumentasi ttg manfaat 'bertambah jelas'nya agama seseorang?

> Menurut dia, penghapusan kolom agama, tidak 
> menjamin akan terbebas dari diskriminasi atau
> potensi menimbulkan perpecahan maupun konflik horizontal.

L: Mana data dan fakta yang mendukung ucapan2-nya? Justru data dan 
fakta2 memberikan banyak contoh2 perlakuan diskriminatif akibat 
keberadaan kolom agama (mis. sweeping thd mereka yang kolom agama di 
KTP tertentu).
  
> "Justru dengan tanpa pencatuman status agama
> seseorang dalam KTP, akan dimanfaatkan oleh 
> seseorang untuk membuat onar terutama di daerah
> konflik, karena dapat bebas bolak-balik tanpa 
> dicurigai," ujarnya.

L: ???? Asbun yang memalukan. Gimana sih redaksi Hidayatullah kok 
tulisan asbun begini bisa lolos? Jangan2 anggota2 redaksinya 
samimawo :-) 

Boleh atau tidak boleh bolak-baliknya seseorang kan dilihat dari 
identitasnya, bukan oleh agamanya? Kalau dilihat dari identitasnya, 
seseorang berasal dari luar Ambon (tak perduli Islam atau Kristen) 
datang ke Ambon, ya pantas dicurigai.  
 
> Menurut dia, penghapusan diskriminasi maupun 
> konflik horizontal tidak mesti harus mengorbankan
> diri dengan menghilangkan status agama pada KTP. 

L: Eee, ee, e, DIRI siapa yang diKORBANkan? Ini pola pikir ndak 
pernah belajar nulis ttp asbun. Menghindari ekses2 buruk, sekecil 
apa pun ekses2 tsb, merupakan pedoman umum dalam penetapan suatu 
kebijakan.

> yang penting adalah penyadaran agar tidak ada
> perlakuan diskriminatif yang berpotensi menimbulkan konflik.

L: Kalau cuma 'penyadaran', tak perlu ada polisi dong. Cukup diberi 
kesadaran agar masing2 warga tidak berbuat jahat.

> "Sebenarnya konflik yang terjadi di sejumlah 
> daerah di Indonesia disebabkan oleh ulah dan
> campur tangan pihak asing yang menginginkan 
> bangsa ini terpecah belah. Mestinya seluruh 
> bangsa harus mewaspadai semua itu,"
> katanya.

L: He, he, he akhirnya kembali menyalahkan pihak 'asing'. Kalau pola 
pikir prejudice dimiliki secara BERSAMA-SAMA oleh banyak orang, maka 
diagnosa yang paling tepat: mereka ter'brain-washed'.

> Ia mengatakan, jika semua umat menjalankan 
> ajaran agama dengan baik diyakini tidak akan 
> terjadi konflik. 

L: Ya, ya ya, juga tak ada maling, tak ada koruptor, tak perlu ada 
polisi, dst.

> Umat Islam menjalankan syariat Islam dengan benar 
> dan baik maka mereka akan menghindari konflik dan
> sikap diskriminatif (DELETED)
> karena syariat Islam memang tidak mengajarkan 
> pertikaian maupun konflik antarumat

L: Logika yang sama dari pak Ustadz

1. Umat Islam menjalankan syariat Islam dengan benar 
dan baik maka mereka akan menghindari KORUPSI
karena syariat Islam memang tidak mengajarkan 
KORUPSI.

2. Umat Islam menjalankan syariat Islam dengan benar 
dan baik maka mereka akan menghindari MENCURI
karena syariat Islam memang tidak mengajarkan 
MENCURI.

Tolong carikan negara dg hukum SI dan dengan keadaan morat-marit spt 
Indonesia (beda kaya dan miskin sangat tinggi) tetapi warganya tak 
ada yang korupsi atau mencuri. Korea Utara? Cina?

Salam

Kirim email ke