REFLEKSI: Megapa Megawati waktu masih muda tidak berusaha memperoleh gelar "S".
HARIAN KOMENTAR 17 Maret 2007 Istana Bantah Jegal Megawati Kubu Pemerintahan SBY per-lu mengklarifikasi opini yang berkembang terkait syarat capres 2009 harus S1 (sarjana). Ditegaskan, Presiden SBY tak pernah berusaha menjegal Megawati Soekarnoputri su-paya tak bisa tampil dalam Pil-pres 2009 dengan mengubah persyaratan pendidikan capres menjadi minimal S1. Hal ini ditegaskan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang di-dampingi Jurubicara Kepresi-denan Andi Mallarangeng di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin (16/03). "Untuk meng-hindari pandangan keliru dari publik, maka perlu kami sam-paikan bahwa sampai saat ini RUU Pilpres belum pernah di-sampaikan kepada presiden," katanya. RUU tersebut masih disusun dan dibahas oleh tim khusus yang dibentuk oleh Departe-men Dalam Negeri. Tim ini sedang menggali pendapat dan masukan dari masyarakat baik dari para ahli maupun dari lembaga-lembaga negara. Selain RUU Pilpres, tiga RUU lainnya yang termasuk Paket UU Politik yakni RUU Parpol, RUU Pemilu dan RUU Susduk juga tengah dikonsultasikan dengan berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, parpol, dan LSM. "Siang ini dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI," jelas Sudi seperti dilansir dari rakyat merdeka online. Sudi menegaskan, SBY tak pernah ada niat untuk mengubah persyaratan calon presiden. Dalam pasal 6 huruf UU 23/2003 tentan Pilpres disebutkan bahwa capres dan cawapres harus memenuhi persyaratan pendidikan seren-dah-rendah SLTA atau sede-rajat. "Presiden tetap berpegang kepada ketentuan UU ter-sebut," tandas Sudi. "Presiden sangat menghargai berlangsungnya pelaksanaan demokrasi dengan baik dan tidak pernah terpikir untuk mencederainya. Apalagi, untuk menghalang-halangi seseorang ikut dalam pencalonan pre-siden," demikian Sudi. Sebelumnya, PDIP menilai, syarat calon kandidat yang ikut pemilihan presiden (Pilpres) minimal S-1 merupakan per-syaratan yang penuh rekayasa. Hal ini disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam temu wicara antara PDIP dengan Mahkamah Konstitusi di Hotel Hilton, kemarin sore. Presiden RI kelima itu meminta kepada semua pihak, agar menyerahkan mekanisme Pilpres itu kepada masyarakat. "Terserah masyarakat yang memilih," tegas Mega. Apalagi, lanjut istri Taufik Kiemas itu, sistem yang digunakan saat ini adalah sistem yang sangat berbeda dengan sistem yang dulu. "Sekarang kan Pilpres, dulu kan perwakilan, dulu kan ada rekayasa, tapi kalau sekarang hanya sedikit-sedikit saja," ucap Mega memancing tawa sekitar 300 peserta temu wicara.(zal/rm
