G33 JANGAN HIDUPKAN KEMBALI WTO! SAATNYA PEMERINTAH MENJALANKAN KEDAULATAN PANGAN!
Menyikapi Konferensi Tingkat Menteri G33 di Jakarta pada tanggal 20-21 Maret 2007, ada beberapa hal kritis dan penegasan informasi dari kaum tani pada umumnya, dan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) sebagai organisasi petani, yakni: 1) Update situasi; Medio Juli 2006, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) resmi kolaps dalam frame Agenda "Pembangunan" Doha, yang bahkan menurut kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, adalah Anti-Pembangunan. Perundingan mandeg sehingga rejim perdagangan multilateral ini mati suri—hingga saat ini. Namun upaya menghidupkan kembali WTO terus diusung oleh lembaga internasional (WTO sendiri, IMF, Bank Dunia), agen-agen neoliberal baik dari NGOs maupun akademisi, bahkan negara-negara yang tidak membela rakyatnya (AS, EU, Brazil, India, Jepang, Australia, dll). Dari sekian banyak batu sandungan WTO, salah satu yang paling besar adalah pertanian—dan isu produk khusus atau SP/SSM yang diusung G33 ada di dalamnya. Selanjutnya, G33 akan mengadakan Konferensi Tingkat Menteri di Jakarta—yang diatur untuk menetapkan posisi G33. Menurut FSPI, seluruh isu pertemuan akan didominasi oleh SP/SSM. Namun tidak berhenti di substansi SP/SSM belaka, namun akan ada dorongan, intervensi, bahkan paksaan dari banyak pihak. Pascal Lamy, Dirjen WTO yang bulan lalu didemonstrasi habis-habisan oleh petani dikabarkan akan datang lagi ke Jakarta. Juga negosiator dari negara G4, dan ketua komisi negosiasi pertanian. Hal ini menunjukkan banyak kepentingan untuk menghidupkan kembali Agenda "Pembangunan" Doha yang sudah ditentang rakyat seluruh dunia sejak tahun 2001, mulai dari Seattle (1999), Cancun (2003), hingga Hong Kong (2005). Momentum untuk membangkitkan WTO dari kuburnya ini ditempuh dengan berbagai cara, dari lobby hingga metode yang kasar dan penuh tipuan. Pascal Lamy dan banyak agen-agen neoliberal mengatakan untuk "menghidupkan kembali Agenda Doha sebelum akhir Juni", atas dasar mengejar pembaruan kebijakan fast track dalam Kongres Amerika Serikat. Hal ini ternyata bohong, karena kedua hal tidak berhubungan sama sekali, dan bahkan fast track AS seharusnya disetujui 90 hari sebelumnya, jadi deadline WTO—dalam hal ini Lamy—adalah 31 Maret! Untuk itu kami menuntut keras negara-negara miskin dan berkembang, terutama G33 agar tidak termakan tipuan Pascal Lamy dan agen neoliberal lain. Agenda "Pembangunan" Doha adalah anti-pembangunan dan WTO sebagai induknya sudah menjadi puncak perlawanan rakyat dari seluruh dunia. 2) Tentang SP/SSM; Selanjutnya, walaupun isu SP/SSM dianggap melindungi rakyat—terutama petani—di negara miskin dan berkembang, namun secara kritis banyak yang harus tetap dipertanyakan. Walau bagaimanapun SP/SSM masih tetap di dalam kerangka WTO, sementara usulan ini sangat rentan untuk dipertukarkan (trade off) dengan negosiasi lain. Hal ini juga dikarenakan oleh posisi negara-negara G33 yang lemah dan tidak mau melawan dominasi negara dan kepentingan perusahaan transnasional raksasa di baliknya. Pertanian, dalam konteks ini, juga jangan dianggap sebagai komoditas belaka karena sebagian besar pertanian di berbagai belahan dunia adalah kehidupan dan kebudayaan yang luhur. Dalam grand design WTO produk pertanian—bahkan hingga manusia—dianggap hanya bernilai ekonomi semata dan karena itu hanya didominasi dan dikuasai oleh segelintir kelompok, yakni produsen besar dan perusahaan transnasional macam Cargill, Tyson, Monsanto, DuPont, Caroen Pokphan, dan sebagainya. Bahkan jika proposal SP/SSM dengan 20 persen dari total tarif disetujui di dalam WTO (yang merupakan tuntutan maksimal), negara miskin dan berkembang masih akan dirugikan lebih lanjut dari liberalisasi jasa di dalam GATS, liberalisasi industri di dalam NAMA. Dalam negosiasi pertanian, bahkan masih banyak ketidakadilan yang nyata yang akan menihilkan SP/SSM, seperti subsidi milyaran dolar US yang disembunyikan dalam kotak-kotak (Green Box, Blue Box dan Amber Box); terutama dipraktekkan dengan licik oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jadi, pemerintah negara miskin dan berkembang seharusnya berdiri di depan rakyatnya, melindungi segenap bangsa dan kesejahteraan umum, dalam kerangka keadilan sosial. Untuk itulah tuntutan maksimal seharusnya adalah untuk mengusir WTO dari pertanian, dalam kerangka pembangunan yang lebih integral lagi. 3) Tentang alternatif rakyat; Di seluruh dunia, perjuangan melawan WTO dan lembaga neoliberal lain yang menghancurkan kehidupan rakyat eskalasinya naik pesat akhir-akhir ini. Dan tidak sekadar melawan, rakyat pun menciptakan alternatif-alternatif baru untuk mewujudkan tata ekonomi global yang berkeadilan sosial. La Via Campesina (1996) telah memulai prinsip-prinsip yang disebut dengan kedaulatan pangan (food sovereignty); yang memuat alternatif rakyat dalam sistem produksi dan pasca produksi pertanian. Untuk menjadi catatan, reforma agraria (agrarian reform) yang menjadi perjuangan kaum tani selama ini adalah prasyarat bagi kedaulatan pangan. Selanjutnya, kedaulatan pangan tidak menegasikan perdagangan lokal, regional maupun global, namun tidak dalam kerangka perdagangan bebas a la WTO yang menghalalkan dumping hasil overproduksi, orientasi ekspor, dan model produksi monokultur yang tidak berkeadilan bahkan membunuh petani pelan-pelan. Baru-baru ini, organisasi rakyat dari seluruh dunia telah bertemu dalam Forum Dunia untuk Kedaulatan Pangan, Nyeleni 2007, untuk menguatkan perjuangan dan memperluas aliansi melawan WTO (lihat www.nyeleni2007.org). Alternatif-alternatif lainnya yang berkeadilan, berperspektif kearifan lokal juga terus dimajukan oleh rakyat, seperti model perdagangan ALBA (Alternatif Bolivarian untuk Amerika) yang berdasarkan solidaritas, dan lainnya. USIR WTO DARI PERTANIAN! TEGAKKAN KEDAULATAN PANGAN! Henry Saragih, Sekretaris Jenderal FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI) ----------------------- Kontak lebih lanjut: Henry Saragih (Sekretaris Jenderal FSPI); 08163144441, Achmad Ya'kub (Deputi Pengkajian Kebijakan dan Kampanye); 0817712347 Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta – Indonesia 12790 Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426 Email. [EMAIL PROTECTED] Website. www.fspi.or.id -- Mohammed Ikhwan Policy Studies and Research Dept. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) http://www.fspi.or.id Mobile. +6281932099596
