RI dan penduduknya tak akan dapat menikmati suasana "adil dan makmur" selama
para ekonom neoliberal tetap berkuasa bersama para pedagang penguasa
yuyun harmono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Tim Widjojo Coen Husain Pontoh
Beberapa waktu lalu, harian Kompas memberitakan terbitnya dua buku yang
mengulas sosok Widjojo Nitisastro. Masing-masing bertitel "Kesan Para Sahabat
tentang Widjojo Nitisastro" dan "Tributes for Widjojo Nitisastro from 27
Foreign Countries." Kedua buku yang diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas itu,
memuat tulisan para kolega Nitisastro, dari dalam maupun luar negeri. Saya
membaca resensi dan juga apresiasi terhadap buku ini dari artikel yang ditulis
M. Chatib Basri, direktur LPEM UI (Kompas, Senin 27/2/2007) dan dari St.
Sularto, wartawan senior Kompas (Kompas, Sabtu 10/3/2007).
Artikel yang ditulis oleh dua generasi yang berbeda itu, secara umum bunyinya
sama: puja-puji terhadap Widjojo Nitisastro. Dalam artikelnya bertajuk "Arloji
Swiss Bernama Widjojo Nitisastro," Basri, misalnya, mengatakan, "
.Widjojo
bukanlah ilustrasi yang baik tentang kekuatan kata dan retorika. Ia tak
mengentak. Ia lebih banyak diam dan bekerja. Mungkin karena itu ia lebih mirip
arloji Swiss: rinci, bekerja dengan presisi, dan memiliki reputasi tinggi."
Sementara pada artikel "Widjojonomics Widjojo di Mata Sahabat," mengutip
menteri koordinator ekonomi Boediono, Sularto menulis "Beliau-beliau adalah men
of letters dan sekaligus men of affairs. Beliau-beliau telah memberikan bentuk
dan warna terhadap perkembangan pemikiran ilmu ekonomi di Indonesia dan
pelaksanaan kebijakan ekonomi di Tanah Air."
Tentu saja, sebuah penghargaan terhadap sosok yang kita kagumi bukan sebuah
kesalahan. Malahan wajar dan pantas. Tetapi, untuk seorang Widjojo, yang hidup
dan kiprahnya begitu berpengaruh dalam pembentukan postur ekonomi-politik rejim
Orde Baru (Orba), semata-mata menonjolkan sisi terangnya, sangat tidak memadai.
Bahkan, dalam taraf tertentu, meniadakan momen terburuk yang dijalani bangsa
ini. Tulisan ini, mau melihat kiprah salah satu dedengkot Orba ini, dari sudut
pandang yang lain.
Kolaborator Militer
Chile, dimasa pemerintahan rejim diktator jenderal Augusto Pinochet, punya
sekelompok ekonom yang dinamakan "The Chicago Boys." Demikian juga Argentina,
di masa kediktatoran junta militer, meyumbang nama José Alfredo Martínez de Hoz.
Sejarah kolaborasi ekonom-militer, rupanya melintasi jarak benua. Dalam konteks
ini, Indonesia bahkan mendahului sejawatnya di Chile dan Argentina. Dimasa
kediktatoran rejim Orba, jenderal Soeharto punya sekelompok ekonom yang oleh
David Ransom, dinamakan "Mafia Berkeley." Nama itu diberikan karena tiga dari
anggota kelompok paling berpengaruh ini dididik di Universitas Berkeley,
California, Amerika Serikat. Widjojo, adalah lulusan terbaik universitas
tersebut. Ekonom asal Amerika Serikat, Bruce Glasburner, yang pernah mengajar
di fakultas ekonomi universitas Indonesia (UI), di tahun-tahun awal Orde Baru,
menyebut para teknokrat ini sebagai "Tim Lima" atau "Team of Five." Mereka
adalah Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Subroto, Ali Wardhana dan Emil
Salim. Belakangan, Soeharto memasukkan tiga nama lagi yakni, Sumitro
Djojohadikusumo, Frans Seda, dan Radius Prawiro.
Saya tidak akan menggunakan istilah "Mafia Berkeley" tapi, menggunakan sebutan
yang juga digunakan oleh salah satu anggota kelompok itu, M. Sadli, "Tim
Widjojo." Menurut Sadli, anggota tim yang dipimpin oleh Widjojo Nititsastro ini
selain dirinya adalah Ali Wardhana, Emil Salim, Radius Prawiro, Subroto. J.B.
Sumarlin, Suhadi Mangkusuwondo, Adrianus Mooy dan Saleh Afif.
Seperti di Chile, kelompok Widjojo ini bekerja sama sangat erat dengan militer
untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari kemiskinan melalui jalan
kapitalisme. Seperti kata Sadli, "Kelompok dosen FE-UI ini sejak 1957 menjalin
kerjasama dengan TNI lewat Seskoad (Sekolah Jenderal) di Bandung, tempat
Soeharto pernah menjadi siswa pada 1952
.. Jenderal Soeharto lalu memborong
seluruh tim sebagai pembantunya ketika menyusun pemerintahan." Pada 1967, Ali
Wardhana, misalnya, menjadi Menteri Keuangan, Widjojo Nitisastro menjadi Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Radius Prawiro menjadi
gubernur Bank Indonesia, dan Sadli, sendiri, menjadi ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM).
Dalam memajukan ekonomi nasional, Tim Widjojo mengusung keyakinan bahwa hanya
melalui pasar bebas, hanya dengan cara mengintegrasikan diri ke dalam
kapitalisme, bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya.
Kata Emil Salim, pengintegrasian ke dalam kapitalisme itu merupakan jalan yang
"rasional," sebagai lawan dari konsep membangun ekonomi nasional yang berdikari
(berdiri di atas kaki sendiri) yang dianut oleh rejim Soekarno, yang tidak
rasional. Secara lebih konkret, menurut ekonom Rizal Ramli, kebijakan ekonomi
yang diusung oleh Tim Widjojo berisi empat strategi utama: (1) kebijakan
anggaran yang ketat dan penghapusan subsidi; (2) meliberalisasi keuangan; (3)
meliberalisasi industri dan perdangangan; dan (4) melakukan privatisasi.
Kita lihat, terjadi pergeseran pemikiran yang sangat ideologis dari rejim
Soekarno ke rejim Orba. Dengan demikian, adalah keliru penilaian yang diberikan
selama ini, bahwa rejim Orba melaksanakan politik deideologisasi dan
depolitisasi. Yang terjadi, justru penanaman ideologi kapitalisme secara lebih
seksama dan terencana. Dan, pada titik inilah peran dari Tim Widjojo menjadi
sangat penting yakni, sebagai perencana, penentu, dan pelaksana kebijakan
ekonomi di lapangan.
Hubungan antara Soeharto dan Tim Widjojo ini memang saling menguntungkan:
Soeharto membutuhkan para ekonom-teknokrat ini untuk menggerakkan dan
melegitimasi bangunan rejimnya yang berdarah-darah dan otoritarian. "Lihat
ekonomi Indonesia bertumbuh pesat 6 sampai 7 persen per tahun, tingkat inflasi
berada pada level di bawah dua digit, lapangan kerja bertambah, pendapatan per
kapita penduduk meningkat tajam, pertumbuhan sektor industri telah melebihi
pertumbuhan sektor pertanian, dan bla..bla
bla." Dari sukses itulah, dukungan
rakyat terhadap rejim ini didulang. Sementara itu, Tim Widjojo butuh rejim
Soeharto agar mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa diganggu oleh demonstrasi
buruh yang diupah sangat rendah, demonstrasi mahasiswa, dan demonstrasi petani
yang lahannya dicaplok untuk mendirikan pabrik, atau oleh perseteruan di
kalangan faksi elite. Tanpa dukungan politik tangan besi ini, saya tidak yakin
Tim Widjojo bisa merengkuh sukses.
Segera setelah bangunan kekuasaan Orba terkonsolidasi, hasil kerja Tim Widjojo
mulai membuahkan hasilnya. Inflasi yang pernah mencapai angka 600 persen
berhasil ditarik hingga di bawah angka dua digit. Investasi asing berkembang
pesat, dan pada saat yang sama, bantuan dari IMF dan Bank Dunia mengucur deras.
Setelah terjadi lonjakan harga minyak dunia pada 1970an, performa ekonomi
betul-betul mengkilap. Tim Widjojo inipun memperoleh kehormatan tak terkira
sebagai arsitek ekonomi Orba. Sukses ekonomi ini membuat Bank Dunia memasukkan
Indonesia ke dalam deretan "the Asian Economic Miracle." Pada titik inilah,
figur-figur ini seolah menjelma seperti dewa, yang tutur kata dan lakunya
menjadi perlambang dan digugu oleh generasi sesudahnya.
Tapi, apa yang terjadi dibalik sukses ekonomi itu? Tampilan ekonomi yang
menakjubkan itu ternyata sangat rapuh. Jalan kapitalisme yang diidam-idamkan
oleh Tim Widjojo akan membawa Indonesia ke luar dari lumpur kemiskinan dan
keterbelakangan terbukti gagal. Benar terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
benar terjadi arus masuk investasi asing yang besar tapi, itu semua sangat
semu. Kesenjangan pendapat begitu tinggi, utang luar negeri menggunung,
kerusakan lingkungan demikian parah, dan korupsi begitu merajalela. Akumulasi
kapital yang terjadi, benar-benar berlangsung secara primitif: bunuh,
penjarakan, rampas, kangkangi.
Kapitalisme yang berkembang di masa Orba, yang diarsiteki Tim Widjojo, adalah
kapitalisme cangkokkan, kapitalisme yang dibangun di atas timbunan ratusan ribu
mayat rakyat Indonesia. Karena cangkokkan, maka terjadi dua keadaan: pertama,
ekonomi Indonesia tidak pernah menjadi ekonomi kapitalis yang maju melainkan,
hanya sebagai ekonomi kapitalis yang tergantung: tergantung pada pasar luar
negeri, tergantung pada modal asing, tergantung pada utang luar negeri, dan
tergantung pada teknologi asing. Keadaan yang kedua, kapitalis-kapitalis yang
bertumbuh bukan mereka yang sungguh-sungguh mengabdi pada liberalisme, seperti
yang terjadi di Eropa pada abad ke-19. Kapitalis-kapitalis yang muncul di bawah
arahan Tim Widjojo ini adalah para kapitalis yang lemah, oportunis dan
pengkhianat. Mereka pada awalnya bukanlah kapitalis, mereka menjadi kapitalis
karena posisinya sebagai kelas penguasa (the ruling class). Sebagian dari
mereka muncul dari dalam elite birokrasi (birokrat kapitalis),
sebagian lainnya muncul dari dalam elite militer (militer kapitalis) dan
sebagian yang lain karena kedekatannya dengan Soeharto (kroni kapitalis).
Gabungan antara ekonomi kapitalis yang tergantung dengan kapitalis yang lemah,
oportunis dan pengkhianat itu, menyebabkan ekonomi Indonesia langsung bangkrut
begitu terjadi krisis pada pertengahan 1997. Setelah tahun-tahun itu, ekonomi
Indonesia sangat sulit untuk kembali pulih (semakin tergantung pada modal
asing, semakin tergantung pada utang luar negeri, semakin tergantung pada pasar
luar negeri, dan semakin tergantung pada teknologi asing). ''Kita semakin
ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, distribusi pendapatan paling
timpang, stok utang paling besar, dan landasan struktural dan industri yang
paling rapuh,'' ujar Rizal Ramli.
Dari sisi pendapatan per kapita, pada pertengahan tahun 1960-an, GNP perkapita
Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan dan Cina nyaris sama yakni, kurang dari
$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP per kapita negara-negara
tersebut pada tahun 2004 mencapai: Malaysia $4.520, Korea Selatan $14.000,
Thailand $ 2.490, Taiwan $14.590, Cina $1500, sedangkan Indonesia hanya sekitar
$1.000.
Distribusi pendapatan juga mengalami ketimpangan yang dahsyat. Sebagai contoh,
per tahun 1999 jumlah perusahaan di Indonesia sebanyak 36.816.409. Yang
tergolong besar sejumlah 1.830 perusahaan (0,01 persen). Yang menengah kecil
sejumlah 36.813.588 perusahaan (99,9 persen). Namun dalam pembentukan PDB
(pendapatan Domestik Bruto), perusahaan yang hanya 0,01 persen itu
menyumbangkan 40, 64 persen, sedangkan andil perusahaan menengah kecil yang
99,9 persen itu sebesar 59,36 persen. Tidak itu saja, perusahaan besar yang
menghasilkan PDB sebesar 40,64 persen itu hanya menyerap tenaga kerja sebesar
0,56 persen, sedangkan perusahaan kecil dengan PDB sebesar 59,36 persen mampu
menyerap tenaga kerja sebesar 99,44 persen dari seluruh angkatan kerja.
Menurut catatan koalisi anti utang (KAU), per Februari 2004 , kualitas Sumber
Daya Manusia Indonesia (IPM) berada di urutan 111 dari 177 negara; jumlah
penduduk di bawah garis kemiskinan nasional sebesar 38.394 ribu orang dan yang
memiliki rumah hanya 32,3 persen. Angka pengangguran juga meningkat dari 3.738.
ribu orang pada tahun 1994 menjadi 9.531 ribu orang pada tahun 2003. Bidang
pendidikan dan kesehatan tak kalah mengenaskan. Anak-anak usia pendidikan dasar
yang bisa menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar hanya 46,8 persen,
angka kematian ibu mencapai 307 orang setiap 100 ribu kelahiran, setiap 1000
kelahiran 35 bayi meninggal.
Pada sisi politik, kolaborasi antara Tim Widjojo dan rejim Orba ini, gagal
membuahkan sistem pemerintahan yang demokratis. Sebaliknya, rejim Orba malah
semakin terbirokratisasi, anti politik, militeristik, teknokratis, konservatif,
dan mengusung jargon-jargon hidup harmonis berbau bangkai. Mereka yang percaya
pada tesis bahwa keterbukaan ekonomi pada akhirnya melahirkan keterbukaan
politik, harus kembali ke kampus induknya untuk kembali melakukan penelitian
ulang. Mungkin itu sebabnya, Widjojo menjadi seorang pendiam, tak banyak bicara.
Refleksi
Tentu saja, krisis dan keterpurukan ekonomi Indonesia, tak bisa semena-mena
dibebankan kesalahannya pada Tim Widjojo. Penghakiman seperti ini, berimplikasi
serius bagi pembangunan gerakan progresif di Indonesia. Pertama, kita mesti
kembali pada kajian tentang sejarah struktur masyarakat Indonesia, yang
melahirkan kalangan liberal yang anti demokrasi ini. Apakah struktur masyarakat
yang melahirkan Tim Widjojo ini masih eksis atau sudah berubah dan ke arah mana
perubahan itu berlangsung. Kedua, kita tak boleh lupa bahwa akar soal
keterpurukan ini adalah diadopsinya jalan kapitalisme dalam pembangunan
nasional. Jalan itulah yang salah, dan Tim Widjojo hanyalah salah satu dari
banyak kelompok yang mempromosikan dan mengawal jalan tersebut. Dua soal ini
mengandung implikasi, semata-mata menumpahkan kesalahan pada Tim Widjojo, bisa
menyebabkan gerakan progresif terjebak pada konflik elite. Hal ini pernah
terjadi, ketika sebagian intelektual menganggap kegagalan ekonomi Orba
justru karena kerja-kerja Tim Widjojo mulai diganggu oleh kelompok B.J.
Habibie dan Ginandjar Kartasasmita yang dituding berpaham ekonomi nasionalis.
Menurut tesis ini, jika saja kerja Tim Widjojo tak diganggu, ekonomi Indonesia
tak akan terpuruk seperti saat ini. Tentu kita tahu, tesis ini sangatlah keliru
bahkan manipulatif, karena baik Habibie maupun Ginandjar Kartasasmita tak
pernah sekalipun mempersoalkan jalan kapitalisme yang ditempuh rejim Orba.
Terakhir, keterpurukan ekonomi Orba atau lebih tepatnya bangunan kekuasaan Orba
haruslah dipandang sebagai masalah ekonomi dan politik sekaligus. Sebagai
misal, keruntuhan rejim Orba tak serta-merta diikuti oleh perubahan haluan
ekonomi nasional dari pro-kapitalisme menjadi anti-kapitalisme. Justru yang
terjadi, semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia ke dalam sistem
kapitalis-imperialis melalui penerapan kebijakan neoliberal.
Keadaan ini bermakna, kelompok progresif hanya akan bisa secara efektif melawan
kekuasaan rejim neoliberal saat ini, melawan warisan Tim Widjojo, jika terlibat
secara aktif dalam pergerakan politik praktis. Slogan "we can change the world
without power," harus diganti menjadi "we cannot change the world without
power." Tim Widjojo hanya efektif ketika gagasan mereka diterima, didukung, dan
dijalankan sepenuhnya oleh rejim Orba. Begitu pendulum jarum jam mulai bergeser
ke faksi elite yang lain, kinerja Tim Widjojo pun menurun dan posisinya sebagai
salah satu penentu kebijakan bergeser ke pinggiran.***
Kepustakaan:
Jhon Tafbu Ritonga, "Kekeliruan Pandangan Profesor Sadli," Waspada Online, 3
April 2004.
M. Shodiq Ramadhan, "Mafia Berkeley dan Cengkeraman Kapitalisme Global di
Indonesia," 12 Juni 2006: http://www.gemapembebasan.or.id
Republika, 6 Juni 2006.
Tempo, 10 Juli 2005.
http://indoprogress.blogspot.com/2007/03/tim-widjojo.html
--
Yuyun Harmono
Outreach Koalisi Anti Utang (KAU)/Anti Debt Coalition Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790 Indonesia
Telp. 021-79193363,Fax. 021-7941673,
Hp. 081807867506
website : www.kau.or.id
blog : antiutang.wordpress.com
