Bung Roeslan yb.,
di Universitas Indonesia saya lihat dua tahun yang lalu cukup banyak dibahas
dan dijadikan referensi
karya-karya sosiolog dan filosof Jerman Juergen HABERMAS, lahir 1929, misalnya
Legitimationprobleme
im Spaetkapitalismus (Masalah Legitimasi di Kaptalisme Senja?) dll. Kebetulan
yang bicara
ttg JH ini mereka yang peduli dengan ekologi, dan memakai JG dalam
tesis-tesisnya.
Saya ingin tahu apa PKB yang menyatakan diri sbg Partai Hijau juga terpengaruh
oleh Habermas.
Salam, Bismo DG
----- Original Message -----
From: Roeslan
To: [EMAIL PROTECTED] ; HKSIS
Sent: Tuesday, March 20, 2007 11:30 AM
Subject: RE: [nasional-list] Istana Bantah Jegal Megawati
KOMENTAR:
Bahwa presiden SBY mau menjegal Megawati itu wajar-wajar saja, bagi saya tak
mengherankan. Saya kira kita semua telah memahami bahwa kekuasaan negara
sekarang ini ada ditangan presiden SBY yang disokong oleh mayoritas DPR yang
dimilikinya. Dalam masalah kekuasaan yang harus kita ketahui dan sadari
adalah: posisi sosial seseorang, praktek sosial, modal dan pertarungan
strategi. Kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat lebih merupakan
penjelasan mengenai kepentingan dan kegiatan hatinurani yang selalu tak
terbuka. Hati nurani itu adalah akumulasi dari budaya dan
pengalaman-pengalaman, yang berkonstelasi di dalam bawah sadar yang berada
dalam demensi pertama, yaitu intern indivudu seseorang, yang relatif bersifat
menetap dan memegang kendali perilaku manusia, namun demikian fleksibel sesuai
dengan ruang dan waktu, ruang dan waktu untuk singkatnya dalam konteks ini
bisa dinamakan arena. Jadi dalam arena itu terjadilah pertarungan antara
kepentingan individu antar manusia, yang termanifestasikan dalam pertarungan
antara kelompok yang mendominasi dan kelompok yang terdominasi. Konkritnya
yaitu pertarungan antara Partai pemerintah dan PDI-P dan lebih konkrit lagi
yaitu pertarungan antara SBY dan Megawati.
Diatas tadi sudah saya singgung tentang modal, disini modal dapat di
ibaratkan sebagai senjata dan skill yang dimiliki oleh para petarung yang akan
merebutkan kekuasaan yang ada dalam arena itu. Siapa yang mempunyai modal lebih
kuat akan menenpati posisi pendominasi, sedangkan yang mempunyai modal sedikit
menjadi yang terdominasi. Modal bisa berwujut apa saja, misalnya otoritas,
jabatan, gelar atau apa saja.
Di arena luas, diluar DPR dalam rangka menghadapi pemilu 2009 nampaknya
PDI-P mempunyai modal masa rakyat lebih besar dari Partai Demokrat milik SBY,
tapi dalam arena DPR , SBY menempati kedudukan sebagai pendominasi dan Megawati
menenpati kedudukan sebagai yang terdominasi, ini disokong oleh kenyataan bahwa
yang mendominasi DPR adalah partai pemerintah, sehingga PDI-P menempati
kedudukan sebagai partai yang terdominasi (oposisi)
Pertarungan dan strategi.
Suatu arena akan selalu menjadi ajang konflik antar individu atau antar
kelompaok yang berusaha mempertahankan atau mengubah sistim sosial dalam
masyarakat. Seperti apa yang sudah pernah kita alami dikala "lengsernya" orde
baru dan didirikannya pemerintahan "reformasi" disitu nampak jelas bahwa
sebagian besar dari pelaku dalam pemerintahan reformasi selalu berada dalam
posisi untuk melestarikan status quo, sedangkan sebagian yang lainnya
mengininkan adanya reformasi total. Dari sini yang perlu kita cermati adalah
pengalaman jalannya reformasi itu, sehingga kita tidak heran lagi bahwa
sebagian besar dari pelaku-pelaku yang berada dalam pertarungan perebutan RI
1 dalam pemilihan 2009 di arena DPR akan berusaha melestarikan status quo.
Untuk mencapai tujuan itulah, maka di DPR dihembuskan agin segar untuk SBY
dengan senjata yang dianggapnya ampuh dalam bentuk rumusan " Calon Presiden
harus Sarjana". Mungkin saja ide itu bukan keluar dari SBY, tapi ide seperti
itu tidak mungkin bedasarkan sesuatu yang hampa tanpa mengandung maksut
strategi politik tertentu.
Tentang perumusan "Calon Presiden harus Sarjana"
Perumusan yang di ajukan oleh DPR pendukung setia SBY adalah bukan
merupakan senjata yang ampuh. Dalam mengurus suatu negara pemimpin yang kita
butuhkan hendaknya adalah:
1.. Mempunyai keyataan praktek sosisl sebagai hasil dinamika dialektis dari
intern individunya, yaitu kesadaran hati nurani dalam menerima dan menaggapi
dunianya (demensi intern individu) .
2.. Memiliki Faktor biaologi yang sempurna, yaitu : kecerdasan dan kepekaan
otak , sehingga dapat "melihat" saling hubungan yang sinergetis antar corpus
yang satu dengan corpus lainnya yang tidak kelihatan, dengan demikian tidak
akan keliru dalam menagkap hakekat yang sebenarnya antara siapa wong cilik dan
siapa konglomerat hitam.(demensi ekstern individu)
3.. Lingkunngan atau kelompok sosialal dimana dia bergabung (demensi intern
kolektif individu)
4.. Wacana tentang sistem masyarakat yang di dicita-citakan (demensi
ekstern kolektif)
Ini berarti bahwa praktek sosial itu mempunyai empat demensi, yang satu sama
lain mempunyai saling hubungan erat dan pengaruh timbal balik antara satu
dengan yang lainnya.
Kita semua tahu bahwa di Indonesia banyak orang "pinter" dan mempunyai gelar
S1 samapi S 3 dst, yang titelnya berganda, sehingga tak tahu lagi dimana
titel-titel itu mau ditempelkannya; didepan dan dibelakang namanya sudah penuh
sesak. Tapi sepintas lalu kalau saya "lihat" mereka ini banyak yang tak
mengenal hakekat >holargi didalam segala corpus baik yang riil, apalagi yang
fiktif<, sangat disayangkan kondisi ini!!!
Oleh karena itulah tidak mengherankan jika Indonesia yang kaya raya alamnya
ini,wong ciliknya belum pernah bisa ikut menikmati kekayaan alam ibu pertiwi
yang di anugrahkan oleh Tuhan YME kepadanya.
Rupana para elite bangsa kita belum mau menyadari kenyataan ini mereka masih
gandrung pada gelar-gelar yang kenyataannya telah membawa negara ini menjadi
ambrlul adul dan dedel duel.
Oleh karena itulah yang harus kita harpkan hendaknya adalah Presiden yang
berpandangan dan berkesadaran Universil-holistis system. Artinya seorang
Presiden yang benar-benar sudah dapat menyatukan antara perasaan dengan
pengetahuannya, dapat menjalinkan atau memadukan berbagai tingkatan kesadaran
bangsanya menjadi suatu system kesadaran. Seorang Presuden yang dinamik, hidup
dan sadar sesadar-sadarnya tentang adanya keteraturan terhadap UUD 45 dan
Pancasila 1 Juni 1945. Seorang Presiden yang tidak berada diluar keteraturan
kesadaran Biru (spirituil) dan Hijau (ekologi). Seorang Presiden yang dapat
memerima dan memahami teori dan keadaan yang aktuil dan satunya antara pekataan
dan berbuatan. Seorang Presiden yang dapat menuntaskan kemiskinan di jaman
generasi kita sekarang ini tanpa menimbulkan malapetaka bagi generasi bangsa
yang berikutnya. Inilah yang seharusnya diperjuangakan oleh para anggota DPR,
bukan masalah gelar S1 dst. Ini jangan diartikan bahwa saya anti pada
kesarjanaan, yang saya maksiud adalah kesarjanaan bukanlah syarat satu-satunya
yang harus ditonjolkan dalam memilih presiden.
Roeslan.
------------------------------------------------------------------------------
Von: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Im Auftrag von Sunny
Gesendet: Montag, 19. März 2007 12:23
An: Undisclosed-Recipient:;
Betreff: [nasional-list] Istana Bantah Jegal Megawati
REFLEKSI: Megapa Megawati waktu masih muda tidak berusaha memperoleh
gelar "S".
HARIAN KOMENTAR
17 Maret 2007
Istana Bantah Jegal Megawati
Kubu Pemerintahan SBY per-lu mengklarifikasi opini yang berkembang terkait
syarat capres 2009 harus S1 (sarjana).
Ditegaskan, Presiden SBY tak pernah berusaha menjegal Megawati Soekarnoputri
su-paya tak bisa tampil dalam Pil-pres 2009 dengan mengubah persyaratan
pendidikan capres menjadi minimal S1.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang di-dampingi
Jurubicara Kepresi-denan Andi Mallarangeng di Kantor Kepresidenan, Jakarta,
kemarin (16/03). "Untuk meng-hindari pandangan keliru dari publik, maka perlu
kami sam-paikan bahwa sampai saat ini RUU Pilpres belum pernah di-sampaikan
kepada presiden," katanya.
RUU tersebut masih disusun dan dibahas oleh tim khusus yang dibentuk oleh
Departe-men Dalam Negeri. Tim ini sedang menggali pendapat dan masukan dari
masyarakat baik dari para ahli maupun dari lembaga-lembaga negara.
Selain RUU Pilpres, tiga RUU lainnya yang termasuk Paket UU Politik yakni RUU
Parpol, RUU Pemilu dan RUU Susduk juga tengah dikonsultasikan dengan berbagai
elemen masyarakat seperti akademisi, parpol, dan LSM. "Siang ini
dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI," jelas Sudi seperti
dilansir dari rakyat merdeka online.
Sudi menegaskan, SBY tak pernah ada niat untuk mengubah persyaratan calon
presiden. Dalam pasal 6 huruf UU 23/2003 tentan Pilpres disebutkan bahwa capres
dan cawapres harus memenuhi persyaratan pendidikan seren-dah-rendah SLTA atau
sede-rajat. "Presiden tetap berpegang kepada ketentuan UU ter-sebut," tandas
Sudi.
"Presiden sangat menghargai berlangsungnya pelaksanaan demokrasi dengan baik
dan tidak pernah terpikir untuk mencederainya. Apalagi, untuk
menghalang-halangi seseorang ikut dalam pencalonan pre-siden," demikian Sudi.
Sebelumnya, PDIP menilai, syarat calon kandidat yang ikut pemilihan presiden
(Pilpres) minimal S-1 merupakan per-syaratan yang penuh rekayasa. Hal ini
disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam temu wicara
antara PDIP dengan Mahkamah Konstitusi di Hotel Hilton, kemarin sore.
Presiden RI kelima itu meminta kepada semua pihak, agar menyerahkan mekanisme
Pilpres itu kepada masyarakat. "Terserah masyarakat yang memilih," tegas Mega.
Apalagi, lanjut istri Taufik Kiemas itu, sistem yang digunakan saat ini adalah
sistem yang sangat berbeda dengan sistem yang dulu. "Sekarang kan Pilpres, dulu
kan perwakilan, dulu kan ada rekayasa, tapi kalau sekarang hanya
sedikit-sedikit saja," ucap Mega memancing tawa sekitar 300 peserta temu
wicara.(zal/rm
