he he...PDIP dulu...PKS kini....
Waktu kasus ini dibuka kembali, PDIP memang menghadapi masalah terutama karena
Panda dulu ketua pansus yang menyetujui bahwa trisakti bukan pelanggaran HAM
berat.
Tapi hari ini Panda menghadapi musuh dari internalnya sendiri, namanya Yacobus
Mayong Padang. Sampai detik terakhir Yacobus habis-habisan mempertahankan
pendapat bahwa ini adalah kasus pelanggaran HAM berat .
Siapa Yacobus?? Mantan wartawan di Sulsel, anggota dpr yang mula-mula
mengembalikan dana tunjangan 50 juta itu, anggota dpr yang melakukan perjalanan
reses dengan berjalan kaki dari desa ke desa di dapelnya....siapa dia
...Sekretaris Fraksi PDIPerjuangan.
Dari kabar di senayan, sampai detik terakhir hanya dua yang berjuang
habis-habisan, PDIP-Yacobus Mayong Padang dan PKB.
PKS...oooh .....
kompleksitas ya...
timoer
Wido Q Supraha <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dear mas Bat,
Agar tidak simpang siur, mending mas Bat Tanya langsung ke wakil rakyat dari
PKS apa yang telah mereka lakukan.
Minimal, mas bat kan dah gak percaya ama partai selain PKS, sehingga yang
disoroti selalu saja PKS, hehehe.
Tapi kalau mas rada berat main ke gedung dewan, ini saya copy-paste-kan
jawaban dari mas Sapto Waluyo, yang kita tahu sebagai direktur sebuah majalah,
wartawan senior yang saat ini sedang melanjutkan studi di negeri seberang,
semoga dapat memahamkan apa yang terjadi seputar kasus ini.
---------------------------------
From: On Behalf Of sapto waluyo
Sent: Saturday, March 17, 2007 7:04 AM
Subject: Re: [pak ade] PKS dan isu HAM-perjuangkan KEADILAN (?)
assalamu'alaikum pak ade dkk semua,
trims atas posting dan judulnya yg mengelitik. tp sy
ingin menyampaikan background info yg memperlihatkan
ketidaktahuan ibu sumarsih (saya simpati sejak awal
krn berada di trisakti dan semanggi saat meliputi
peristiwa 1998), atau kebohongan politik yg dimainkan
pdip (tidak termasuk dlm daftar 14 partai itu ya?). sy
dpt dan ricek langsung info ini ke anggota komisi I
(masalah hankam) dan III (hukum dan ham). jika anda
ingin mengecek langsung juga bisa menghubungi suryama
m. sastra, anggota komisi 3 dr pks, atau mustafa kamal
(sekretaris fraksi pks).
ceritanya, memang pada awal pembahasan kasus
trisaksi/semanggi, partai moncong putih getol
mengajukan pembentukan pengadilan ham ad hoc. maklum,
jika anda perhatikan sebagian anggota fraksi banteng
ituberlatar belakang lsm (kayak nursjahbani
kacasungkana) dan pengacara (kayak trimedia panjaitan
yg jadi ketua komisi 3). tapi tahukah anda, bhw di
ujung agenda/paripurna ternyata pdip mundur teratur.
sebaliknya pks, sedari awal telah memandang persoalan
ini menjadi bagian tak terpisah dari agenda reformasi
krn korban ham antara lain aktivis mahasiswa dan
kelompok masyarakat kritis. cuma, pks melihat gejala
hendak dibenturkan dgn pihak tni/polri, ini menjadi
kontraproduktif. akhirnya dipertimbangkan, apakah
kasus pelanggaran perlu diselesaikan di pengadilan ham
ad hoc (hasilnya belum tentu bagus juga, lihat kasus
tanjung priok, yg didukung penuh pks) atau komisi
kebenaran dan rekonsiliasi (dlm komisi ini juga ada
pemeriksaan dan pengakuan atas pelanggaran di masa
lalu, cuma bentuk sanksinya yg agak beda, di beberapa
negara dipandang berhasil meletakkan fondasi bagi
keadilan semua pihak).
ini memang kerumitan dlm sistem hukum kita yg masih
labil, KUHP saja masih warisan belanda, dan baru mau
direvisi setelah satu abad. lebih rumit lagi kasus
ham, krn terkait dgn konstelasi politik. kalau banteng
benar ngotot perjuangkan keluarga korban
trisaksi/semanggi/orang hilang, terus maju dong di
paripurna, ternyata tidak. nah, fraksi pks telah
mempersiapkan pandangan umum utk mendukung terus
pengusutan kasus itu secara hukum, tp sampai detik
terakhir tak ada yg mau diajak bersama. ingat kasus
pelanggaran ham bisa diusut kapan saja, krn ada asas
retroaktif, jd tak ada kadaluarsa spt kriminal,
apalagi ada peluang di mahkamah internasional, apabila
suatu negara dinyatakan melanggar konvensi ham. pks
melihat konsolidasi politik sipil belum matang,
sehingga kalau berada di garis depan akan dibenturkan
langsung dgn tni/polri. apalagi kekuatan politik lain
(termasuk pdip) tak pernah lagi menyebut agenda
reformasi, setelah nyaris sembila tahun berlalu
(1998).
dlm situasi yg dilematis itu, pks memikirkan jalan
alternatif, mungkin lewat KKR atau sampai ada
kepemimpinan nasional yg kuat. kompleksitas di
parlemen spt inilah yg sering tak tertangkap oleh
masyarakat luas, lalu mereka termakan propaganda
kelompok tertentu yg kecewa, atau pelintiran media
massa. krn sejumlah wartawan juga sering malas utk
menggali info lbh dalam.
wassalam, sapto.
Salam,
Wido Q Supraha
Re: PKS Ancam Hapus Hiasan Mirip Bintang Daud Yahudi
Posted by: "bobbylesyeux" [EMAIL PROTECTED] bobbylesyeux
Tue Mar 20, 2007 4:01 am (PST)
pks mendukung penjahat ham?
katanya ketua senat mahasiswa ui tahun 1998 rama pratama sekarang
menjadi anggota dpr fraksi pks. kok ngga ada suaranya ya? apa karena
kang rama ini bukan anggota komisi I yang mengurusi soal hankam jadi
cuek aja gitu sama perjuangan mantan koleganya? atau menjadi anggota
legislatif adalah puncak perjuangan sehingga gerakan mahasiswa hanya
sebuah batu loncatan.
cool... soalnya keenakan kipas-kipas.
bat
--- In [email protected], "chaos rules" <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
>
> jauh2 ngurusin yahudi, tapi PKS di DPR gak mau ngedukung pengungkapan
> kasus pembunuhan mahasiswa pada tragedi trisakti dan semanggi I-II..
> apa bedanya PKS sama golkar kalo sama2 melindungi penjahat HAM?
> sama2 penjahat atau sama2 pengecut?
---------------------------------
We won't tell. Get more on shows you hate to love
(and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list.
