Saya pikir moral has nothing to do with a high education (sarjana), tetapi 
untuk menjadi President/pemimpin  tentunya di butuhkan dua  basic yg terkuat 
yaitu moral dan high education or experiences, seseorang yg memiliki naluri 
tajam dalam menentukan kebaikan dan keburukan dalam setiap sikap manusia dan 
character, juga seseorang yg mampu memiliki observasi yg cekatan yg ditunjang 
oleh intelektual/ intelegent yg tinggi, ketika org bertanya kepada kpd saya " 
apakah kamu setuju Hillay Clinton menjadi president US ?"
  "why not, she is very well educated, but she dont have a military experience, 
she is not a chief commander, and so and so...."
  " how about Barrack Obama ?"
  " well, he has a strong economist background, maybe will do good for middle 
class people "
  " how about John Kerry?"
  " eh..no, thanks, he might be a great soldier in vietnam, but he is an 
idiot...hahahahahhaaaa"
   Yeah, moral dan pendidikan yg proper utk pemimpin/president is a MUST! 
president hrs mampu membuat keputusan2 besar, bertanggung jawab atas keputusan2 
politik nya dan ini memerlukan kebijakan moral dan pendidikan yg layak, kita 
tidak mau dipimpin oleh president yg hanya lulus SMA saja misalnya seperti yg 
kita rasakan saat ini di tanah air.
   
  salam
  omie lubis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  judithms lubis <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
      apakah gelar sarjana  itu menjamin moral seseorang menjadi baik dan mampu 
jadi pemimpin ?

  jms
  '  be legal '  
    ----- Original Message ----- 
  From: Leo TOBING 
  To: [email protected] 
  Sent: Sunday, March 25, 2007 1:43 PM
  Subject: RE: [mediacare] Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral
  

      parameter-nya bahwa seseorang bermoral itu bagaimana, ya?
  apakah orang yg tidak pernah dipidana sudah dapat dinyatakan sebagai orang 
yang bermoral? (terbukti tak pernah memiliki permasalahan hukum).
  lalu ... bagaimana dengan calon pemimpin yg pernah dipidana? apakah ada 
kesempatan untuk menjadi pemimpin lagi?
   
   
     
  Regards,
  LEO TOBING
   
   
  -------------------
  NO PEACE WITHOUT JUSTICE!


      
---------------------------------
  From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Sunny
Sent: Saturday, March 24, 2007 8:26 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: [mediacare] Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral


  
    http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/24/index.html
   
  SUARA PEMBARUAN DAILY   Soal Capres Sarjana     Indonesia Lebih Butuh 
Pemimpin Bermoral   
  [JAKARTA] Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang memiliki moral baik 
ketimbang gelar sarjana. Syarat calon presiden minimal sarjana dinilai sebagai 
upaya pemerintah saat ini untuk menjegal lawan politik.   Hal itu disampaikan 
anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, AP 
Batubara kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/3). Dia menanggapi rencana 
pemerintah untuk merevisi paket undang-undang politik yang salah satunya 
mensyaratkan calon presiden harus memiliki gelar sarjana.   "Gelar sarjana 
bukan sebuah jaminan kualitas kemampuan seorang pemimpin. Apa arti gelar 
sarjana, master, dan doktor jika tidak dipercaya rakyat. Sebab, kepemimpinan 
itu menyangkut soal kepercayaan dan moral," kata dia.   Menurut Batubara, saat 
ini banyak politisi di Indonesia yang bergelar sarjana, baik di eksekutif dan 
legislatif, tetapi memiliki mental dan moral yang rendah. Dia mencontohkan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bergelar sarjana tapi terlibat dalam
 perbuatan tidak bermoral, yaitu hubungan seksual yang ditayangkan lewat video 
porno.   "Contoh lain, banyak koruptor yang memiliki predikat sarjana tapi 
kepintarannya itu digunakan untuk mengeruk uang negara alias korupsi," kata 
dia.   Dikatakan, revisi paket UU Politik itu menunjukkan sikap dan mental 
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak demokratis dan penakut. Oleh 
karena itu, sebagai partai yang selalu konsisten mengusung misi demokrasi dan 
kerakyatan, PDI-P jelas menolak revisi itu.   Revisi paket UU politik itu, kata 
Batubara, juga telah menjadi alat kepentingan Pemerintahan Yudhoyono untuk 
menjegal Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk tampil sebagai calon 
presiden pada Pemilu 2009. Namun, dia yakin, upaya seperti itu tidak akan 
mendapatkan dukungan dari rakyat.   "Apalagi, berbagai hasil survei yang 
dilansir sejumlah lembaga, seperti Lingkaran Survei Indoensia (LSI), 
menunjukkan kalau PDI-P kembali tampil menjadi partai utama yang
 diunggulkan," kata dia.   Sebagai presiden yang selalu mengumandangkan 
demokrasi dalam berbagai kesempatan, Yudhoyono diimbau untuk tidak melakukan 
cara-cara inkonstitusional. Apalagi jika cara-cara seperti itu dilakukan hanya 
untuk kepentingan kekuasaan. [O-1]   
Last modified: 24/3/07 

  

 

 
---------------------------------
The fish are biting.
 Get more visitors on your site using Yahoo! Search Marketing.

Kirim email ke