Terimakasih banyak, namun pembidikannya kurang tepat. Kerancuan dalam hubungan
Pusat dan Daerah akan masih lama berjalan, apalagi kemacetan demokrasi
berakibat proses desentralisasi politik dan ekonomi sangat kebablasan.
Demokrasi selalu punya soal-soal yang harus dipecahkan sambil jalan. Pion atau
peon anda itu melalui perjuangan mereka sendiri semoga akan mengecam banyak
kebebasan. Namun perjoangan mengharuskan terkumpulnya kekuatan, bukan
pemecahan, dan bukan sikap nihilistik yang menolak semuanya. "Mitos" itu kini
sepenuhnya saya lihat digunakan oleh HMJK mungkin
bahkan terhadap SBY! Namun beliau akan senang sekali kalau pasangan yang ada
ini akan
terpilih lagi. Bisnis famili must go on kan? Dalam NU cukup banyak arus dan
kepentingan. MHJK juga berakar di NU. NU yang arusnya KH A Wahid harus terus
kerjasama dengan nasionalis sejati apapun agamanya dan Muhammadiyah demi NKRI
dan wong cilik.
DM
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pak Manurung,
Ada pepatah yang mengatakan "Dimana ada asap disitu ada api", jadi saya kira
apa yang dikemukakan oleh pihak NU ada benarnya. Sebab kalau dilihat suara
terbanyak terdapat di pulau Jawa, kedua kekayaan tertimbun di Jakarta, Surabya
yang letaknya juga di pulau Jawa.
Mendapat suara penduduk pulau Jawa berarti kemungkinan menduduki krusi
pangkat tinggi di ambang pintu. Lihat saja konsentrasi kampanye-kampanye
pemilihan umum. Apakah ada calon presiden berpidato di Balikpapapan, Bukti
Tinggi, Manokwari, Kendari, Ende, Boven Digul, Bengkulu, Nagoya etc? Mereka
tidak akan ketempat-tempat tsb karena tidak memainkan peranan yang menentukan
untuk memperoleh kekuasaan negara tertinggi. Bukankah kampanye mereka
terkonsentrasi di pulau Jawa?
Selain itu juga bagi yang berdomisili di periferi dari pusat kekuasaan,
misalnya di kepulauan Natuna, Alor, Nias, Tarakan, Ternate, Misol, atau di
Palangkaraya atau di Timika mana bisa mempunyai kesempatan berkampanye untuk
memperoleh kedudukan tinggi itu? Jarak gerografis menyulitkan. Belum lagi soal
fulus untuk kampanye. Rata-rata penduduk daerah periferi dari pusat kekuasaan
berpendatan rendah atau kasarnya miskin melarat.
Bukankah untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden harus masuk
partai politik, syarat utamanya ialah makin banyak sumbangan pribadi kepada
partai makin besar kemungkinan untuk naik tangga guna menduduki kursi demokrasi
empuk. Anggota biasa yang hanya membayar uang iuran organisasi tiap bulan
tidak mempunyai pengaruh atau kesempatan. Apalagi kalau pendidikannya hanya
sekolah dasar, atau sekolah menengah. Mereka hanya berguna sebagai petani
musiman yang tidak dapat menikmati hasil panen, selain nasi bungkus atau Tshirt
waktu kampanye pemilu. Tidak ada perubahan fundamentil kehidupan kepada
pion-pion ini. Habis kampanye habis senyum naunis, ibarat habis manis sepah
dibuang. Habis kampanye hilang pula senyum manis dan ingatan kepada pion-pion
yang telah berjasa membawa paduka-paduka x atau ibu y ke kursi kekuasan .
Bukan saja untuk kedudukan demikian sulit bagi para pion bin krocok, malah
masuk akademi dinas militer, sekolah kedokteran, bidan pendidikan tinggi itu
dan ini dari sekolah-sekolah yang dikatagorikan bermutu juga sulit.
Pertama-tama dibutuhkan biaya besar yang adalah di luar kemampuan pion-pion di
periferi, karena rata-rata berpendapatan rendah atau memang miskin. Jadi
kesempatan mereka bukan saja kecil tetapi juga menjadi tidak mungkin untuk
mendapat posisi yang tinggi. Silahkan periksa siapa-siapa saja yang mempunyai
kesempatan pendidikan demikian? Jadi kekuasan negara di RI dimonopoli oleh
segelintir manusia yang mewariskan kedudukan tsb kepada turunannya
Selain alasan-alasan yang disebutkan ini ada pula faktor lain yang tidak
kalah pentingnya yaitu faktor agama. Mayoritas penduduk Indonesia beragama
Islam. Ada alasan serius dari agama sesuai perintah Allah, yaitu sekalipun
orang Jawa, tetapi bukan beragama Islam, kesempatannya untuk jabatan-jabatan
yang disebutkan itu tidak dimungkinkan, sebab Allah telah mewahyukan melalui
Al Quran 5:51 bahwa yang beragama Islam tidak boleh mengangkat orang Nasrani
menjadi pemimpin dan juga tidak boleh berteman dengan mereka. Pintu bisa
ditutup apabila didengar perintah Allah. Kalau pintu tertutup bagi agama
sepupuh, tentu saja yang beragama Hindu, Buddha, Kongfucuisme, Shintoisme,
Animisme, Kafirisme, Satanisme etc pun tertutup pintunya.
Tentu ada yang bilang Pancasila memberikan jalan keluar yang jitu, tetapi
hendaklah diingat bahwa pokok pertama dari Pancasila adalah keTuhanan yang Maha
Esa. Pertanyaan yang dihadapi ialah Tuhan yang mana, atau Tuhan siapa, karena
Tuhan mayoritas sesuai prinsipnya telah membatasi [QS 5:51] hak demokratis
warganegara minoritas yang beragama bukan Islam.
Perlukah NKRI dipertahankan? Kalau perlu dipertahankan maka pertanyaannya
bagaimana dan kepentingan siapa yang harus diutamakan? Demikian coretan sesuai
suara NU.
Bagi yang mau kritik atau memperbaiki dan menambah coretan ini dipersilahkan.
Wasalam,
----- Original Message -----
From: Don Manurung
To: [EMAIL PROTECTED] ; mediacare@yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED] ;
[EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ;
[EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Sunday, April 01, 2007 1:30 PM
Subject: [HKSIS] Re: [nasional-list] NU: Mitos Presiden Adalah Jawa Asli
Harus Dihilangkan
Mitos ini sekarang ditebarkan oleh Wapres HMJK dengan ucapannya bahwa beliau
tidak akan maju sebagai capres 2009 karena "bukan orang Jawa". Mitos selalu
tidak benar. Diharapkan penebaran itu bukan karena beliau minder, karena
popularitasnya juga tidak bersinar-sinar benar. Juga ini ucapan bukan dari
seorang negarawan, karena sifatnya memecah, bukan merekat bangsa yang majemuk
ini.
Mitos terkait timbul ketika Orba karena "kebosanan" dengan pemerintahan
otoritatif Soeharto yang 32 tahun. Namun mitos itu tumbang karena BJ Habibie
bukan Jawa. Gus Dur
mengatakan punya darah Tionghoa. Megawati Soekarnoputri jelas berayah
Jawa-Bali dan
Ibu Fatmawati berasal dari Bengkulu. Jadi apa pasal? Setiap WNI, punya atau
tidak S1, asal memenuhi persyaratan yang ada dan layak tanpa rekayasa, silahkan
saja dengan penuh PD mencoba jadi capres.
Minta maaf, ketua PB NU SA Siraj sebaiknya lebih sering berbincang-bincang
dengan Gus
Dur sekait multikulturalisme, liberalisme, demokrasi, posmo, Green movement,
global warming dan banyak lagi pemikiran kontemporer sehingga akan
dapatmenerangkan Piagam Madinah secara lebih mantap.
Banyak sukses!
DM
