Mungkin karena ngga cukup buat dibagi-bagi sebagai setoran...... kalo cuma $100.000,- sudah habis dibagi-bagi, kalo lebih dari segitu, masih ada sisa buat 'wujudnya', lalu difoto & dilaporkan.....
salam, "Wido Q Supraha" <[EMAIL PROTECTED]> Sent by: [EMAIL PROTECTED] 04/11/2007 11:29 AM Please respond to [EMAIL PROTECTED] To <[EMAIL PROTECTED]> cc <[EMAIL PROTECTED]>, "PKS Depok" <[EMAIL PROTECTED]>, "PKS Keadilan" <[EMAIL PROTECTED]>, "PKS Umum" <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]> Subject [mediacare] Aneh dan Lucu, Hibah Kok Ditolak Rabu, 11/04/2007 11:06 Aneh dan Lucu, Hibah Kok Ditolak Dadan Kuswaraharja - detikfinance Jakarta - Perintah Wapres Jusuf Kalla untuk mencoret proyek yang dibiayai melalui hibah asing di bawah US$ 100.000 karena dianggap merendahkan martabat bangsa dinilai aneh dan lucu. Masih banyak hal lain yang merendahkan martabat bangsa ketimbang soal hibah yang nilainya secuil itu. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo ketika dihubungi detikFinance, Rabu (11/4/2007). "Pencoretan itu menjadi aneh, agak lucu yah. Yang merendahkan maratabat bangsa itu banyak, misalnya soal kepatuhan Indonesia terhadap AS dalam kasus Blok Cepu, dan resolusi DK PBB soal Iran," ujarnya. Hal lain yang merendahkan martabat bangsa adalah soal perseteruan dengan Malaysia di Blok Ambalat, perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang tidak kelar-kelar, lalu lintas udara yang diatur Singapura. Kalau dari sisi ekonomi yang merendahkan itu bagaimana Indonesia setiap tahunnya harus mengemis ke CGI (Consultative Group on Indonesia). "Itu menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam soal martabat, karena masih banyak hal lain yang merendahkan martabat yang permasalahannya besar tapi tidak diutak-atik, sementara yang remeh diurusin," ujarnya. Kalau begini ceritanya, lanjut Dradjad, hampir sama dengan proses penegakan hukum, kasus yang besar dibiarkan begitu saja, namun kasus yang ecek-ecek diurusin pemerintah. Usai rapat soal tata cara pembiayaan luar negeri yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Selasa 10 April 2007, Jusuf Kalla memerintahkan agar pengajuan hibah sejumlah lembaga pemerintah departemen dan nondepartemen kepada lembaga-lembaga dan negara donor dihapus jika nilainya hanya 100.000 dollar AS atau Rp 1 miliar. (ddn/qom) Source : http://www.detikfinance.com/index.php?url=http://www.detikfinance.com/index.php/kanal.read/tahun/2007/bulan/04/tgl/11/time/110630/idnews/765715/idkanal/4 Selasa, 10/04/2007 18:48 Merendahkan Martabat, RI Tolak Hibah Di bawah Rp 1 Miliar Niken Widya Yunita - detikfinance Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk mencoret proyek yang dibiayai melalui hibah dari luar negeri yang nilainya di bawah US$ 100.000 dolar atau sekitar Rp 1 miliar. Keputusan ini diambil sebab dapat merendahkan martabat bangsa. "Wapres yang perintahkan itu, " ujar Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai rapat tantang tata cara pembiayaan luar negeri yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (10/4/2007). Menurut Paskah, proyek hibah yang dicoret antara lain berupa program konsultasi, bantuan teknis dari lembaga multilateral. Namun Bappenas belum sempat menghitung besar proyek yang dibiayai dari hibah luar negeri tersebut. Paskah menambahkan, Wapres memerintahkan bila proyek yang dicoret itu sifatnya mendesak maka dapat dialokasikan di APBN berikutnya. Pada akhir April, lanjut Paskah, Bappenas akan menyusun proyek mana saja dalam buku biru Bappenas yang akan mendapat kucuran dana dari luar negeri. Setelah dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proyek-proyek itu akan diumumkan ke publik. (ddn/qom) Source : http://www.detikfinance.com/index.php/kanal.read/tahun/2007/bulan/04/tgl/10/time/184834/idnews/765428/idkanal/4
gifRbYgrk5h3S.gif
Description: GIF image
