Pamor Golkar-JK turun.
Citra SBY drop.
Nama Kabinet KIB anjlok.
Keuntungan penguasa pembisnis meroket.
Kemiskinan dan kesengsaraan rakyat meningkat.
Seimbang, bukan?
Jadi apa pasal?
DM
samiaji <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Minggu, 15 Apr 2007,
Kalla: Pamor Golkar Turun karena Pemerintah
Instruksikan Kadernya Hindari Konflik Politik
JOGJAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengakui, turunnya pamor
partai yang dipimpinnya itu tidak bisa dipisahkan dari kualitas kinerja
pemerintah. Sebab, partai berlambang beringin itu adalah pendukung terbesar
pemerintah.
"Memang pada bulan Februari-Maret banyak masalah yang menjadi bahan pembicaraan
masyarakat. Ada masalah beras, banyak terjadi kecelakaan. Tentu (itu)
memberikan nuansa terhadap citra pemerintah dan juga Partai Golkar," kata Kalla
menjelaskan korelasi antara citra pemerintah dan Golkar di sela-sela Rakornas
Golkar di Grand Hyatt Hotel Jogjakarta kemarin.
Kalla yang juga wakil presiden itu melihat, turunnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah dan Partai Golkar banyak dipicu masalah ekonomi. Karena
itu, dia yakin pada kuartal kedua tahun ini dan tahun depan, pertumbuhan
ekonomi akan semakin membaik dan kepercayaan masyarakat akan pulih. "Produksi
beras sudah kita tingkatkan. Peningkatan ekonomi terus dilakukan," tandasnya.
Menurunnya citra Partai Golkar itu ditangkap dari sejumlah survei politik.
Salah satu hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) menunjukkan bahwa
popularitas Golkar drop dan kini berada di bawah PDIP.
"Solusinya sangat sederhana. Yaitu, dengan memperbaiki semuanya," ujar Kalla.
Dia yakin, dalam waktu dekat -jika survei dilakukan lagi- citra pemerintah
sekaligus Partai Golkar akan pulih.
Partai Golkar juga harus ngebut mengevaluasi program-programnya demi
mengembalikan citra. Ketua DPP Partai Golkar Theo L. Sambuaga mengatakan, dua
tahun ke depan (sebelum Pemilu 2009), kader-kader partai yang berkesempatan
menjadi kepala daerah harus memprioritaskan berbagai program kerakyatan.
"Kami minta kepala daerah dari Golkar menggerakkan perekonomian rakyat,
khususnya sektor riil, sesuai dengan spesifikasi daerah masing-masing," kata
Theo. Di antara program yang akan dikebut adalah pelatihan kerja lapangan
terhadap para relawan penanganan bencana alam. Program tersebut dinilai sangat
efektif untuk meraih simpati masyarakat. Dalam berbagai survei, TNI dinilai
sebagai lembaga negara terpopuler karena selalu hadir paling awal ketika
bencana alam terjadi.
Pelatihan akan dilakukan para penyuluh terhadap relawan kader Golkar di seluruh
Indonesia. "Termasuk pelatihan evakuasi korban bencana alam," lanjut ketua
Komisi I DPR tersebut. Selain itu, akan dipersiapkan berbagai penyuluhan
antinarkoba dan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM).
Pernyataan Theo itu diperkuat Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif. Menurut
dia, tidak bisa lagi Partai Golkar mengandalkan jumlah kader di eksekutif dan
legislatif, baik di daerah maupun pusat, untuk meraup simpati masyarakat.
Sebab, masyarakat lebih membutuhkan aksi nyata dalam peningkatan kesejahteraan.
"Kader Golkar yang menjadi kepala daerah harus segera mengubah arah prioritas
program kerja. Dalam dua tahun ke depan, kami minta agar ada pemberdayaan
ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur," tandas Syamsul. Penyikapan
terhadap hasil survei LSI juga mendorong DPP PG untuk mengubah strategi politik
di tingkat daerah dan nasional. Kalla dalam rapat tersebut menginstruksikan
agar kadernya menghindari setiap pertarungan atau konflik politik yang sangat
mungkin bisa terjadi. (cak)
