RESHUFFLE; POLITIK LUMPUR HIDUP
Eka Sastra
Staff Ahli DPR RI
Kalau reshuffle betul dilaksanakan awal Mei ini, indikasi politik lumpur
hidup dalam sistem ekonomi politik Indonesia semakin menemukan justifikasinya.
Kelembagaan ekonomi politik saat ini ibarat lumpur hidup yang menenggelamkan
siapapun pelaku politik yang sedang beruntung berada di panggung kekuasaan,
tapi sayangnya tidak memiliki tempat bergantung yang kokoh dari kuatnya tarikan
lumpur hidup di sekelilingnya. Yang terjadi adalah jatuh bangunnya pelaku dan
kekuatan politik di pentas Nasional tanpa kejelasan penyelesaian masalah
kebangsaan yang sedang menghadang. Secara bersama-sama, bangsa ini menghabiskan
energy sosialnya dan membenamkan dirinya dalam kubangan lumpur hidup.
Lumpur Hidup Di Sekeliling Kita
Lumpur hidup disini adalah kelembagaan ekonomi politik Indonesia yang telah
diaransemen secara terbatas pasca runtuhnya otoritarianisme orde baru, tapi
sayangnya belum menemukan pola baru dan titik keseimbangannya. Implikasi dari
aransemen terbatas dan sifatnya hanya permukaan, kelembagaan yang lahir
memiliki beberapa persoalan krusial didalamnya. Sebuah kelembagaan yang memang
secara taken for granted memiliki masalah internal sehingga sulit untuk
membayangkan jalan keluar permasalahan bangsa dengan berlandaskan pada
kelembagaan yang ada saat ini. Implikasinya siapapun pelaku politik yang sedang
berada di tengahnya akan tersandera sendiri oleh buruknya kelembagaan yang ada,
tertelan oleh lumpur hidup disekelilingnya.
Ada tiga unsur penting dalam kelembagaan yaitu aturan, pelaku, dan sistem
(Yustika, 2002). Idealnya, sebuah kelembagaan harus berbasis pada sistem nilai
yang kemudian diterjemahkan secara konsisten dalam aturan sehingga mampu
mengikat seluruh pelaku yang ada. Dengan kelembagaan yang kokoh, pelaku dapat
berinteraksi dalam sebuah aturan main yang pada ujungnya akan memberikan
manfaat sosial dari setiap kerja sama dan persaingan antar pelaku yang
terjadi. Hal ini tidak diketemukan dalam kelembagaan ekonomi politik Bangsa
saat ini baik pada ranah politik yang mengatur pengelolaan kuasa maupun pada
ranah ekonomi yang mengatur pengelolaan sumber daya.
Pada ranah politik, sistem Presidensial dengan partai politik formal maupun
non formal yang begitu banyak mendorong maraknya transaksi politik. Presiden
dan Kabinet dibayang-bayangi oleh ancaman pencabutan dukungan dari Partai
Politik sehingga praktis kinerja Pemerintahan tertawan oleh kuatnya oligarki
Partai. Bayangkan repotnya mengelola Pemerintahan dengan partai yang begitu
beragam dengan kepentingan beragam pula. Presiden, Wapres dan menterinya harus
berpikir bukan hanya bagaimana mengefektifkan kinerjanya tapi juga harus
berpikir bagaimana tetap menjaga hubungan baik dengan partai yang
mengusulkannya, mendiamkan partai lain yang kadang mempersoalkannya dan
berdialog tanpa henti dengan Parlemen yang kadangkala begitu keras
mempersoalkan kinerjanya tanpa ukuran yang jelas. Belum lagi persoalan
efektifitas penyelenggaran pemerintahan yang ditimbulkan oleh perbedaan partai
dan dukungan politik baik dalam Pemerintahan Pusat sendiri, maupun antara
Pemerintah Pusat dengan
Propinsi dan Kab/Kota. Kondisi ini diperparah dengan karakteristik dasar dari
birokrasi yang belum efektif sehingga lengkaplah sudah hambatan bagi
efektifitas kinerja Pemerintahan akibat aransemen kelembagaan yang bobrok.
Pada ranah ekonomi juga serupa, otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia
telah berubah bentuk dari bank yang sebelumnya berada di bawah kontrol penuh
pemerintah menjadi lembaga yang ibaratnya negara dalam Negara. Bagaimana
mungkin mengefektifkan kinerja sector riil tanpa dukungan dari sektor moneter
yang otoritasnya hanya fokus pada pengelolaan inflasi semata tanpa orientasi
terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun perluasan lapangan kerja?
Kewenangan pemerintah di ranah ekonomi saat ini juga sangat terbatas karena
harus berbagi peran bukan hanya dengan BI semata tapi juga dengan Pemerintahan
Daerah yang telah memiliki kewenangan luas pasca desentralisasi dan sektor
swasta domestik maupun asing seiring liberalisasi yang terjadi. Letak
masalahnya bukan pada banyaknya pemain atau lebarnya lapangan tapi bagaimana
menciptakan aturan main yang mengintegrasikan seluruh pelaku dalam berkompetisi
dan bekerja sama agar mampu memberikan kemanfaatan sosial. Kelembagaan ekonomi
kita belum memiliki hal tersebut karena yang tercipta hanyalah disharmonisasi
antara organisasi dan pelaku ekonomi. Dimana-mana disharmonisasi pelaku tidak
akan mampu melahirkan kekuatan ekonomi domestik yang kokoh di tengah iklim
global yang makin kompetitif. Mungkin inilah gambaran dari sebuah proses upaya
meninggalkan pola lama yang tidak relevan lagi sementara pola baru belum
terlembagakan dengan baik.
Ibarat lumpur hidup, kelembagaan yang tidak tertata baik siap menelan
siapapun yang kebetulan menduduki jabatan publik di Pemerintahan. Terlepas
dari bagusnya visi dan program yang dirumuskan, problem kelembagaan yang berada
disekitarnya begitu keras menghambat realisasi visi dan program. Akibatnya
publik yang kritis akan menilai kinerjanya jeblok, media massa akan mengulasnya
secara konsisten dan kelak akan menjadi mainan baru bagi elit politik lainnya
bernama reshuffle. Dengan situasi seperti ini, lumpur hidup berupa kelembagaan
ekonomi politik yang bobrok akan menenggelamkan siapapun yang tidak memiliki
akar untuk bergantung.
Benahi Kelembagaan, Bersihkan Lumpur
Pandangan tentang sentralisme kelembagaan tidak serta merta
dikategorikan sebagai determinisme kelembagaan yang menafikan kemampuan pelaku
secara aktif dalam merefleksikan diri dan mentransformasikan lingkungannya
(Giddens, 1984). Pelaku memiliki kemampuan reflektif dan transformative tapi
tetap saja akan berdialog dengan kelembagaan yang ada disekelilingnya. Dengan
kapasitas kelembagaan ekonomi politik yang kita miliki saat ini, tak akan ada
visi besar yang mampu membumi dengan baik. Sementara situasi kebangsaan yang
kita alami saat ini adalah situasi abnormal yang membutuhkan visi besar dan
terobosan strategi yang melampaui rutinitas sebelumnya.
Terkait dengan hal ini, upaya ganti mengganti Pemerintahan dalam PilPres,
atau ganti-mengganti menteri dalam reshuffle perlu ditempatkan lebih obyektif.
Tidak melulu semua persoalan ditimpakan seutuhnya pada pelaku dalam hal ini
Presiden, Wakil Presiden atau Kabinetnya dan tidak semua energi sosial yang
terbatas perlu kita habiskan untuk urusan ganti mengganti pelaku. Ini bukan
pembelaan terhadap Pemerintahan yang ada hari ini karena data survey Lembaga
dan Lingkaran Survey Indonesia bulan Maret lalu mengindikasikan kalau proses
penghukuman masyarakat sedang berlangsung. Pemerintahan sebelumnya juga
mengalami hal yang sama, dihukum oleh masyarakat secara kolektif pada Pemilu
2004 lalu. Boleh jadi kemenangan SBY-JK bukan karena visi misi dan program
alternatifnya tapi hanya karena keberuntungan dari upaya menghukum masyarakat
terhadap Pemerintahan. Pola menghukum Pemerintah yang sekarang terulang, dan
mungkin juga kemenangan sementara pihak oposisi bukan karena kemampuan
oposisi dalam menawarkan gagasan alternative dan mengemasnya dengan baik tapi
keberuntungan dari hukuman masyarakat terhadap pemerintah. Hukuman terhadap
SBY-JK mungkin akan didistribusikan menjadi hukuman kepada Kabinetnya dalam
bentuk reshuffle awal Mei ini. Kalau ini terjadi dan pola ini terus terulang
lagi, kita semua harus waspada, Politik lumpur hidup sedang berjalan.
Kalau politik lumpur hidup yang berjalan, kehidupan bernegara akan terasa
absurd, hampa makna, ibarat siklus tak berujung dan dampaknya pada kejenuhan
politik kolektif yang mendatangkan apatisme. Energi sosial dihabiskan untuk
urusan ganti-mengganti pelaku sementara permasalahan kebangsaan belum
terselesaikan sehingga luapan pengangguran dan kemiskinan akan bertambah
seiring rutinitas ganti-mengganti. Boleh jadi persoalan yang utama pada
kelembagaan yang bobrok sehingga energi sosial bngsa perlu dialokasikan untuk
melahirkan tindakan kolektif dalam upaya perbaikan kelembagaan secara
komprehensif. Kalau itu yang terjadi aransemen kelembagaan yang harusnya
menjadi prioritas bersama dan bukan hanya tugas Pemerintah tapi juga seluruh
bangsa termasuk oposisi. Kita perlu menyusun agendanya secara lebih konkret dan
terukur ataukah kita semua harus siap sedia tertelan oleh lumpur hidup yang
semakin melebar.
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check outnew cars at Yahoo! Autos.
