SUARA MERDEKA Sabtu, 28 April 2007 Soal Nasib Para Menteri SB dan JK Pasrah ke SBY
SM/dok
a.. Soetrisno Bachir
JAKARTA - Reshuffle kian dekat. Menjelang hari pergantian, tanggapan dari
sejumlah ketua parpol beragam. Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir (SB) dan
Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) pasrah dan menyerahkan sepenuhnya
nasib menteri dari PAN dan Golkar kepada SBY.
"Karena reshuffle adalah prerogatif Presiden, ya itu terserah Presiden. Seorang
menteri dari PAN yang dipilih oleh Presiden itu sudah kita wakafkan kepada
Presiden. Tidak ada hubungan secara struktural dan terputus secara partai,"
kata Soetrisno di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).
Menurut pengusaha nasional itu, Presiden tidak bisa mentolerir lagi
menteri-menteri yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, menteri yang
mengalami sakit dan menteri ekonomi yang gagal memberdayakan sektor riil. "Jika
lebih efektif Presiden harus mengganti mereka itu lebih baik. Kalau yang sakit
tidak ganti zalim," ujar Soetrisno.
Saat ditanya apakah sudah dimintai pendapat oleh SBY soal reshuffle, politisi
asal Pekalongan ini mengaku 4 hari lalu dihubungi Menseskab Sudi Silalahi.
Namun belum ada kepastian kapan rencana pertemuan dengan SBY. "Empat hari lalu
saya dihubungi tetapi saya belum ketemu karena itu saya belum tahu," kata
Bachir.
Terkait dengan rencana pergeseran posisi Menhub Hatta Rajasa, dia minta agar
pergeseran tidak dilakukan atas pertimbangan politik. Tapi harus semata-mata
karena dinilai Hatta kurang cakap di jabatan itu.
"Ada indikasi terdapat gerakan politik untuk membunuh karakter Hatta. Kita
sebagai pimpinan parpol akan membantunya," janjinya.
Partai Golkar
Sementara itu Partai Golkar mengambil sikap pasif. Belum ada kader yang
disiapkan sebagai kandidat pengganti menteri yang dicopot Presiden SBY.
"Saya kira Golkar menunggu saja Pak Presiden mengumumkan itu. Saya belum tahu
siapa yang akan diganti, bagaimana mau mempersiapkan kader," kata Ketua Umum
Partai Golkar Jusuf Kalla.
Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan seusai salat Jumat di Kantor
Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (27/4).
Secara pribadi JK mengaku bosan mendengar pertanyaan atas masalah yang
sebenarnya menjadi hak prerogatif Kepala Negara. Maka akan lebih baik bila
semua pihak bersabar menunggu pengumuman resmi.
"Ini pertanyaan yang diulang-ulang. Terpaksa jawabannya juga diulang-ulang,"
ujar JK dengan nada bosan.
Sikap DPD
Sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan anggotanya menjadi menteri
dinilai dapat menurunkan kewibawaan lembaga tersebut. Meningkatkan peran DPD
lebih penting daripada merekomendasikan anggotanya untuk menjadi menteri.
''Selama ini DPD cukup bagus saat mengusulkan wacana amandemen UUD 1945. DPD
sebaiknya konsentrasi pada peningkatan perannya. Ngapain mengirim orang untuk
menjadi menteri. Tindakan tersebut sangat tidak patut,'' kata Direktur
Eksekutif Sugeng Sarjadi Syndicated, Sukardi Rinakit, dalam diskusi bertema
''Hitungan Mundur Reshuffle Kabinet'' di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Jumat
(27/4).
Seperti diberitakan, 30 anggota DPD telah menandatangani surat yang ditujukan
kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berisi dukungan terhadap anggota
DPD dari Bengkulu, Bambang Soeroso untuk menjadi menteri. Menurut Wakil Ketua
DPD Laode Ida, pihaknya juga tengah menyiapkan dukungan serupa terhadap Wakil
Ketua DPD Irman Gusman, untuk kemudian disampaikan kepada SBY.
Sukardi mengatakan, DPD seharusnya lebih berperan dalam konsolidasi demokrasi.
Penguatan fungsi DPD adalah hal yang jauh lebih penting dibanding dengan
ikut-ikutan merekomendasikan nama calon menteri. ''Padahal selama ini, citra
DPD jauh lebih baik dibanding dengan DPR. Mengapa sekarang DPD menurunkan diri
sendiri,'' ujarnya.
Di tempat yang sama, anggota DPD Ichsan Loulembah (Sulawesi Tengah) mengatakan,
usulan dari DPD dimaksudkan untuk memperbanyak pilihan bagi Presiden SBY dalam
melakukan reshuffle.
''Apa yang dilakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok lain, mulai
dari DPR dan LSM. Presiden SBY tidak perlu merasa terdesak. Tidak ada satu
institusi apa pun yang dapat menekan Presiden SBY,'' katanya.
Menurutnya, DPD mengusulkan pergantian menteri terutama di bidang yang
berkaitan dengan daerah. Misalnya, menteri dalam negeri, menteri keuangan,
menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum.
Tidak Efektif
Pengamat ekonomi dari INDEF Aviliani menegaskan ketidaksetujuannya terhadap
reshuffle kabinet. Reshuffle dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini tidak
akan efektif. Yang selama ini ribut soal reshuffle kabinet hanyalah kalangan
elite yang mengincar posisi menteri.
''Masyarakat tidak peduli dengan reshuffle,'' katanya.
Reshuffle, menurutnya, justru akan menambah persoalan. Kinerja pemerintah akan
semakin buruk, karena para menteri baru memerlukan waktu untuk konsolidasi, dan
mempelajari masalah yang dihadapi.
Dikatakan, bila para menteri ekonomi diganti para profesional, maka akan
dipengaruhi kekuatan partai politik. ''Profesional yang tidak masuk dalam
partai politik akan sulit untuk menjadi menteri. Jadi, pergantian susunan
kabinet bukan satu hal yang penting bagi dunia ekonomi,'' tandasnya.
Aviliani mengatakan, yang terpenting bagi kalangan pebisnis adalah kepanstian
dari sisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. ''Presiden SBY harus segera
berkoordinasi dengan menteri ekonominya, karena masih banyak permasalahan
ekonomi yang harus dituntaskan, menyusul semakin tingginya angka pengangguran
dan kemiskinan.''
Dia mengaku takut bila reshuffle dilakukan secara radikal bisa membahayakan
posisi Presiden sendiri. ''Presiden akan dimusuhi banyak parpol yang tidak puas
karena kadernya tidak dilibatkan di kabinet,'' ujarnya.
Sebaiknya, kata dia, pergantian sebaiknya dilakukan pada level pejabat
direktorat jenderal. Alasannya, mereka yang paling dekat dengan perumusan
kebijakan. Bahkan bila perlu, posisi dirjen ditempati oleh pejabat
non-karier.(H28, dtc-49
<<attachment: sm1sutrisnobachir28x.jpg>>
