Saya merasa amat terganggu, DPD minta kursi di Kabinet.Menyesal saya ikut beri suara untuk DPD. Mereka dibutuhkan sesuai fungsinya, koq malah minta kekuasaan. Memang sudah parah banget kaum elit kita. Kasihan rakyat kita yang makin menderita. Salam kebangsaan,RA
--- Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > SUARA MERDEKA > Sabtu, 28 April 2007 > > Soal Nasib Para Menteri > SB dan JK Pasrah ke SBY > > > SM/dok > a.. Soetrisno Bachir > > > JAKARTA - Reshuffle kian dekat. Menjelang hari > pergantian, tanggapan dari sejumlah ketua parpol > beragam. Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir (SB) > dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) pasrah > dan menyerahkan sepenuhnya nasib menteri dari PAN > dan Golkar kepada SBY. > > "Karena reshuffle adalah prerogatif Presiden, ya itu > terserah Presiden. Seorang menteri dari PAN yang > dipilih oleh Presiden itu sudah kita wakafkan kepada > Presiden. Tidak ada hubungan secara struktural dan > terputus secara partai," kata Soetrisno di Gedung > DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4). > > Menurut pengusaha nasional itu, Presiden tidak bisa > mentolerir lagi menteri-menteri yang terindikasi > melakukan tindak pidana korupsi, menteri yang > mengalami sakit dan menteri ekonomi yang gagal > memberdayakan sektor riil. "Jika lebih efektif > Presiden harus mengganti mereka itu lebih baik. > Kalau yang sakit tidak ganti zalim," ujar Soetrisno. > > Saat ditanya apakah sudah dimintai pendapat oleh SBY > soal reshuffle, politisi asal Pekalongan ini mengaku > 4 hari lalu dihubungi Menseskab Sudi Silalahi. Namun > belum ada kepastian kapan rencana pertemuan dengan > SBY. "Empat hari lalu saya dihubungi tetapi saya > belum ketemu karena itu saya belum tahu," kata > Bachir. > > Terkait dengan rencana pergeseran posisi Menhub > Hatta Rajasa, dia minta agar pergeseran tidak > dilakukan atas pertimbangan politik. Tapi harus > semata-mata karena dinilai Hatta kurang cakap di > jabatan itu. > > "Ada indikasi terdapat gerakan politik untuk > membunuh karakter Hatta. Kita sebagai pimpinan > parpol akan membantunya," janjinya. > > > > Partai Golkar > > Sementara itu Partai Golkar mengambil sikap pasif. > Belum ada kader yang disiapkan sebagai kandidat > pengganti menteri yang dicopot Presiden SBY. > > "Saya kira Golkar menunggu saja Pak Presiden > mengumumkan itu. Saya belum tahu siapa yang akan > diganti, bagaimana mau mempersiapkan kader," kata > Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. > > Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan > seusai salat Jumat di Kantor Wapres, Jl. Medan > Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (27/4). > > Secara pribadi JK mengaku bosan mendengar pertanyaan > atas masalah yang sebenarnya menjadi hak prerogatif > Kepala Negara. Maka akan lebih baik bila semua pihak > bersabar menunggu pengumuman resmi. > > "Ini pertanyaan yang diulang-ulang. Terpaksa > jawabannya juga diulang-ulang," ujar JK dengan nada > bosan. > > Sikap DPD > > Sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan > anggotanya menjadi menteri dinilai dapat menurunkan > kewibawaan lembaga tersebut. Meningkatkan peran DPD > lebih penting daripada merekomendasikan anggotanya > untuk menjadi menteri. > > ''Selama ini DPD cukup bagus saat mengusulkan wacana > amandemen UUD 1945. DPD sebaiknya konsentrasi pada > peningkatan perannya. Ngapain mengirim orang untuk > menjadi menteri. Tindakan tersebut sangat tidak > patut,'' kata Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi > Syndicated, Sukardi Rinakit, dalam diskusi bertema > ''Hitungan Mundur Reshuffle Kabinet'' di Gedung DPD > RI Senayan Jakarta, Jumat (27/4). > > Seperti diberitakan, 30 anggota DPD telah > menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden > Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berisi dukungan > terhadap anggota DPD dari Bengkulu, Bambang Soeroso > untuk menjadi menteri. Menurut Wakil Ketua DPD Laode > Ida, pihaknya juga tengah menyiapkan dukungan serupa > terhadap Wakil Ketua DPD Irman Gusman, untuk > kemudian disampaikan kepada SBY. > > Sukardi mengatakan, DPD seharusnya lebih berperan > dalam konsolidasi demokrasi. Penguatan fungsi DPD > adalah hal yang jauh lebih penting dibanding dengan > ikut-ikutan merekomendasikan nama calon menteri. > ''Padahal selama ini, citra DPD jauh lebih baik > dibanding dengan DPR. Mengapa sekarang DPD > menurunkan diri sendiri,'' ujarnya. > > Di tempat yang sama, anggota DPD Ichsan Loulembah > (Sulawesi Tengah) mengatakan, usulan dari DPD > dimaksudkan untuk memperbanyak pilihan bagi Presiden > SBY dalam melakukan reshuffle. > > ''Apa yang dilakukan sama dengan apa yang dilakukan > oleh kelompok lain, mulai dari DPR dan LSM. Presiden > SBY tidak perlu merasa terdesak. Tidak ada satu > institusi apa pun yang dapat menekan Presiden SBY,'' > katanya. > > Menurutnya, DPD mengusulkan pergantian menteri > terutama di bidang yang berkaitan dengan daerah. > Misalnya, menteri dalam negeri, menteri keuangan, > menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum. > > Tidak Efektif > > Pengamat ekonomi dari INDEF Aviliani menegaskan > ketidaksetujuannya terhadap reshuffle kabinet. > Reshuffle dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini > tidak akan efektif. Yang selama ini ribut soal > reshuffle kabinet hanyalah kalangan elite yang > mengincar posisi menteri. > > ''Masyarakat tidak peduli dengan reshuffle,'' > katanya. > > Reshuffle, menurutnya, justru akan menambah > persoalan. Kinerja pemerintah akan semakin buruk, > karena para menteri baru memerlukan waktu untuk > konsolidasi, dan mempelajari masalah yang dihadapi. > > Dikatakan, bila para menteri ekonomi diganti para > profesional, maka akan dipengaruhi kekuatan partai > politik. ''Profesional yang tidak masuk dalam partai > politik akan sulit untuk menjadi menteri. Jadi, > pergantian susunan kabinet bukan satu hal yang > penting bagi dunia ekonomi,'' tandasnya. > > Aviliani mengatakan, yang terpenting bagi kalangan > pebisnis adalah kepanstian dari sisi kebijakan yang > dikeluarkan pemerintah. ''Presiden SBY harus segera > berkoordinasi dengan menteri ekonominya, karena > masih banyak permasalahan ekonomi yang harus > dituntaskan, menyusul semakin tingginya angka > pengangguran dan kemiskinan.'' > > Dia mengaku takut bila reshuffle dilakukan secara > radikal bisa membahayakan posisi Presiden sendiri. > ''Presiden akan dimusuhi banyak parpol yang tidak > puas karena kadernya tidak dilibatkan di kabinet,'' > ujarnya. > > Sebaiknya, kata dia, pergantian sebaiknya dilakukan > pada level pejabat direktorat jenderal. Alasannya, > mereka yang paling dekat dengan perumusan kebijakan. > Bahkan bila perlu, posisi dirjen ditempati oleh > pejabat non-karier.(H28, dtc-49 > __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
