http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/5/7/o1.htm
Kemewahan Birokrat Ciptakan Kesan Buruk IMPIAN akan kemewahan yang ditampilkan para birokrat telah menciptakan kesan buruk masyarakat terhadap birokrat. Terlebih lagi banyak kebijakannya yang tidak pro-rakyat. Lihat kasus Loloan Yeh Poh yang ditentang rakyat, kasus dugaan korupsi dana rakyat miskin di RS Sanglah, pungli di jalanan, pungutan di lembaga perizinan dan sejumlah kasus lainnya yang kini tengah disidangkan maupun masih disidik penegak hukum. Di sisi lain perekonomian berada dalam stagnasi yang berlarut-larut. Meski ekonomi makro sudah relatif stabil, dan restrukturisasi sektor finansial sudah menuju babak akhir, sektor riil masih belum mulai bekerja. Kondisi ekonomi mikro masih jauh dari situasi pulih. Dalam konteks ini, buruknya kualitas pelayanan publik menyumbang persoalan yang cukup besar. Apa yang terjadi itu memperlihatkan reformasi birokrasi jalan di tempat. Padahal reformasi birokrasi telah menjadi agenda pemerintahan SBY-JK. Keberadaan birokrat yang tidak pro-rakyat memang sudah lama dipertanyakan masyarakat. PNS yang mottonya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat ternyata tidak demikian kenyataan di lapangan. Banyak yang kesal ketika berurusan dengan birokrasi. Birokrasi sekarang identik dengan uang dan dimanfaatkan betul oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri. Untuk membangun tatanan birokrasi yang pro-rakyat perlu kompetensi yang tinggi. Selama ini lingkungan birokrat (baca: CPNS) lebih banyak terindikasi KKN. Apalagi sekarang kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang mengangkat 100 persen pegawai honda (honor daerah) yang dulu masuknya tanpa testing. Mereka-mereka ini hanya menjadi beban negara dan dikhawatirkan tidak memiliki kepekaan terhadap kepentingan takyat. PNS yang ramping dan produktivitas yang tinggi berulang kali diungkapkan Kwik Gian Gie ketika menjadi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Dia mengusulkan rasionalisasi PNS dan audit birokrasi. Tanpa adanya audit ini birokrasi akan tetap gemuk dan sulit meningkatkan kesejahteraan jutaan PNS di Tanah Air. Dari sudut prinsip-prinsip dan proses bekerjanya organisasi agar mencapai tujuannya secara optimal, birokrasi tidak berbeda dengan organisasi-organisasi perusahaan swasta/BUMN lainnya. Penentuan garis-garis komunikasi, garis-garis kewenangan, dan garis-garis pertanggungjawaban, termasuk dalam ilmu organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Birokrasi sejak berdirinya RI sampai saat ini tidak pernah ditelaah secara sistematis dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah demikian jauh perkembangan dan kecanggihannya. Jumlah PNS membengkak terus sampai sekitar 4 juta orang sekarang ini. Kini ditambah lagi dengan perekrutan baru sekitar 300.000 orang. Memang ada teori bahwa jumlah PNS harus sekian persen dari jumlah penduduk. Teori seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip yang rasional, objektif, dan dengan orientasi membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Yang kita hadapi sekarang globalisasi yang mengedepankan persaingan dan kemajuan teknologi informasi. Dengan audit dan standar kompetensi akan dapat diketahui jumlah kebutuhan PNS. Apakah PNS yang ada sekarang berlebih atau kurang. Bila didapatkan dari hasil perhitungan bahwa jumlah PNS yang ada melebihi kebutuhan, tentu perlu dilakukan pengurangan. Dalam percaturan internasional -- menghadapi daya saing global -- dibutuhkan birokrasi yang berjiwa wirausaha dan pro-rakyat. Birokrasi yang berjiwa wirausaha digambarkan sebagai birokrasi ramping yang memberdayakan, memfasilitasi, dan menguatkan masyarakat. Kemampuan wirausaha merupakan kemampuan memanfaatkan sumber daya dengan cara inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja.
