Refleksi: Bagaimana kalau presiden disebut raja dan disembah seperti raja dipertuan agungkan pada djaman tempo doeloe
http://www.sinarharapan.co.id/nasional/index.html Presiden Memosisikan seperti Raja Oleh Suradi/Herdjoko Jakarta- Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle tidak menggunakannya secara efektif . Sebaliknya, Presiden malah memosisikan diri seperti raja dan semua menteri tergantung pada dirinya. Sebaliknya, harga diri para menteri tidak ada lagi. Presiden pun memainkan emosi masyarakat selama dua pekan ini. Penilaian tersebut dikemukakan politisi senior dari PDIP Sutradara Gintings ketika dihubungi SH, Senin (7/5) siang. Menurutnya, Presiden Yudhoyono seperti bermain sinetron bertema "Kerajaan Cikeas". Pada saat bersamaan, masalah subtansi reshuffle tidak diutamakan. Menurut Wakil Sekjen DPP PDIP bidang pemerintahan ini, urgensi reshuffle adalah bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun yang terjadi, Presiden lebih mengutamakan seremoni pemanggilan menteri-menteri dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan. "Padahal, evaluasi terhadap menteri itu kan bisa dilakukan setiap hari," katanya. Menurutnya, dramatisasi tanpa substansi yang dilakukan Presiden di kediamannya di Cikeas selama tiga hari itu tidak banyak membawa manfaat. Sebaliknya para menteri justru dibuat sangat tergantung pada presiden, meskipun mereka adalah para pembantunya. "Menteri di masa sekarang ini seperti tak terhormat lagi," kata Gintings sambil menambahkan Presiden seperti ingin mengobati kanker dengan obat flu yang bisa dibeli di sembarang tempat. Kental Nuansa Politik Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Yudhoyono lebih kental nuansa politiknya daripada untuk perbaikan kinerja pemerintah. Pramono Anung yang hadir dalam Apel Siaga PDIP Jawa Tengah di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (6/5), dalam reshuffle itu tidak ada terobosan yang besar. "Oleh karena itu, rakyat jangan terlalu berharap banyak. Reshufle itu normal-normal saja," tutur Pramono. Ia menambahkan sebenarnya PDIP berharap dalam persoalan reshuffle ini bisa memberikan langkah yang lebih baik bagi kabinet. "Namun setelah melihat nama-nama yang ada maka bisa dibaca bahwa politik akomodasi masih sangat dominan. Akomidasi terhadap parpol masih tinggi daripada ingin melakukan perbaikan terhadap bangsa," ujarnya. Pramono melihat beberapa nama yang akan dimasukkan ternyata hanya dengan menggeser saja. Penentuan menteri, katanya, tidak betul-betul berdasarkan kapabilitas dan kapasitas seseorang. Politik akomodasi itu, kata Pramono, dengan munculnya nama Sekjen DPP PKB Lukman Edy yang diperkirakan menggantikan Syaifullah Yusuf dan Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalata sebagai Menteri Negara BUMN. "Dari pantauan dua hari terakhir, nama-nama yang muncul lebih mengesankan politik akomodasi itu. Di sini pengaruh Partai Golkar juga sangat kuat," katanya. n
