RIAU POS
11 Mei 2007 Pukul 09:38
Ancaman "Biofuel"
Malam itu dua orang wanita bule menemui saya sebagai teman lama. Saya
langsung saja pada masalah pokok dan bertanya "Kenapa datang ke Indonesia?".
Diapun menjelaskan "Saya baru saja dari Brazil dan sayang sekali saya di sana
mendapat serangan jantung. Tapi ada hal yang menarik disamping sakit yang saya
derita dan dua hari tidak sadar.
Sekitar seperempat bahan bakar transportasi di Brazil tahun 2002 adalah
etanol". Pembicaraan lebih serius. Uni Eropa merencanakan 5,75 persen etanol
yang dihasilkan dari gandum, bit, kentang atau jagung ditambahkan pada bahan
bakar fosil pada tahun 2010 dan 20 persen pada 2020.
Apa hubungannya dengan Indonesia? Masyarakat dunia khawatir sesudah
penghancuran hutan Sumatera dan Kalimantan maka deretan yang berikutnya adalah
Papua. Pada masa kini di Eropa sudah tak ada lagi musim semi dan begitu musim
dingin maka langsung didera oleh panas.
Selama saya mengikuti Al-Jazeera, BBC dan CNN memang perubahan iklim
sangat dahsyat sekarang ini. Temperatur di seantero dunia menaik. Akibatnya
kutub utara dan antartika akan mencair karena efek rumah kaca yang timbul oleh
karena industrialisasi di Barat besar-besaran sementara di Indonesia hutan
tanaman industri dan kelapa sawit akan menggantikan humus sehingga terhambatnya
proses fotosintesa dan produksi CO2 yang berlebih di negara-negara utara. Nah,
maksud Tim Eropa ini adalah memetakan Papua sehingga entah namanya biji jarak,
kelapa sawit yang diharapkan oleh pemerintah menjadi biofuel sebagai energi
alternatif makin menyebabkan dunia semakin panas.
Pemerintah Indonesia bahkan merespon kondisi tersebut dengan melahirkan
kebijakan mendorong percepatan penyediaan biodiesel di Indonesia. Jarakisasi
(pengembangan tanaman jarak secara meluas) dipandang sebagai sebuah program
yang dapat memberikan jawaban atas krisis energi dan perbaikan kesejahteraan
rakyat.
Nah, bagaimana dengan Riau? Ambisi Riau ujung-ujung ini memang meningkat.
Dumai akan dijadikan pelabuhan biofuel terbesar di dunia. Kelapa sawit dan
hutan tanaman industri akan mencabut hutan-hutan di Riau. Yang satu untuk
kertas dan yang satu lagi untuk biofuel.
Sekalipun dunia memandang Indonesia sebuah masalah yang akan timbul dalam
mengembangkan biofuel di negeri ini adalah ketika ternyata pengembangan yang
dilakukan adalah harus dalam skala areal yang sangat luas. Penyediaan energi
bagi mobil mewah hingga industri-industri yang hingga saat ini sangat tidak
jelas konstribusinya bagi kesejahteraan rakyat, akan berakibat pada semakin
terpuruknya sistem kehidupan rakyat.
Disadari atau tidak kelapa sawit bukanlah jargon untuk biofuel. Maka
pemerintahpun akan melihat tanaman jarak pagar. Pada tahun 2006 pemerintah
telah memfasilitasi upaya percepatan pengembangan jarak pagar yaitu melalui
Bagian Anggaran 62 MAK 581129 (Divesifikasi Energi) untuk membangun kebun
induk di 14 provinsi masing-masing 10 hektare dan penanaman seluas 1.720
hektare, masing-masing 120 hektare di 11 provinsi (Jambi, Sumbar, Jabar,
Jateng, DIY, Jatim, NTT, Sulut, Gorontalo, Sulsel dan Sultra) dan 140 Ha di NTB
serta 260 Ha di Papua. Di samping itu juga difasilitasi pengadaan 1 paket UPH
(Unit Pengolahan Hasil) yang terdiri dari 1 unit mesin pengupas buah jarak, 1
unit mesin press biji jarak, 1 unit mesin penyaring minyak jarak dan 20 unit
kompor minyak jarak untuk 12 propinsi (Jambi, Sumbar, Jabar, Jateng, DIY,
Jatim, NTT, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Sultra dan Papua). Pengadaan 2 paket UPH
serta 40 unit kompor untuk NTB.
Berapa luas kebun sawit di Riau di luar yang diusahakan rakyat?
Sedikitnya 105.732 hektare (tahun 2000). Kini diprediksikan dengan kebun sawit
rakyat paling sedikit dua kali lipat. Sebagai kelanjutan dari program tahun
2006, pemerintah pada tahun 2007 akan menfasilitasi pemeliharaan kebun induk
seluas 140 hektare di 12 provinsi/kabupaten.
Pengembangan tanaman seluas 1.838 hektare sebagai luncuran kegiatan tahun
2006 di 13 propinsi/kabupaten. Luncuran kegiatan tahun 2006 dilakukan karena
keterbatasan benih unggul, maka pengembangan tanaman tahun 2006 yang
direncanakan seluas 1.750 hektare tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana,
sehingga hanya terealisir 478 hektare (27,7 persen).
Saatnya bagi kelompok-kelompok komunitas lokal untuk berdiri pada posisi
kedaulatan atas sumber kehidupan, dengan tidak membiarkan terjadinya kerusakan
ekologi akibat pengembangan produk tanaman tunggal (monokultur) pada kawasan
luas pada lokasi dan sekitar lokasi berkehidupan. Menyerahkan tanah pada
kepentingan industri monokultur untuk kepentingan energi hayati, sama saja
dengan mencabut ruh kehidupan komunitas secara perlahan.
Bagaimana dengan pengalaman negara lain? Ternyata penggunaan biofuel
justru menambah panas bumi. Pengalaman dari Brazil dan Amerika yang telah
puluhan tahun mengembangkan bioethanol dari tebu dan jagung, malah memerlukan
sumber energi yang jauh lebih banyak dalam proses pengolahannya, yang tentu
saja sumbernya berasal dari sumber energi yang tersedia saat itu, berupa sumber
energi fosil. Juga telah dibuktikan bahwa secara tidak langsung pengembangan
biofuel tersebut telah memberikan tambahan gas rumah kaca di atmosfer.
Lalu bagaimana dengan rencana ambisius provinsi ini yang menjadikan Dumai
Pelabuhan biofuel terbesar di dunia sementara hutan di Riau telah pipil oleh
HTI. Mungkinkah kelapa sawit yang ditanam menggantikan HTI setelah pasca Indah
Kiat dan RAPP punah-ranah?
Jawabnya bukan disini tapi di Papua di mana mata dunia kini sedang
melihat agar Papua dan Amazone tetap hijau. Untuk inilah LSM dunia
beramai-ramai datang ke Papua. Jangan-jangan hutan di sinipun telah pula
menjadi hutan Kalimantan.
Tapi paling tidak kedatangan kedua tamu saya ini yang akan berangkat ke
Papua menunjukkan perhatian dunia, tinggal Amazone dan Papua yang memberikan
nafas bagi dunia. Bila Eropa telah kehilangan musim semi maka di Riau pun
berubah menjadi musim banjir dan musim kabut.***
Prof dr Tabrani Rab, Rektor Rab University
