KOMPAS Kamis, 24 Mei 2007 Jika Profit sebagai Tuan
Benny Susetyo
Sangat ironis sekali penghargaan bangsa ini akan sebuah tanggung jawab.
Seharusnya warga korban luapan lumpur panas Lapindo tak perlu berdemo menuntut
kompensasi rumah dan lahannya yang hilang terendam. Itu sudah berupa conditio
sine qua non, keharusan mutlak.
Hak masyarakat dirampas oleh kekuasaan ekonomi dan diperburuk oleh perilaku
kekuasaan politik. Yang kita saksikan adalah isak tangis dalam demo
berhari-hari karena mereka menuntut kejelasan. Sayangnya, ada yang terus
berusaha mengelak dari tanggung jawab, enggan mengubah ganti rugi benar-benar
sebagai ganti untung.
Pembangunan yang menghancurkan
Kita kehilangan daya empatik. Di tengah situasi sakit seperti ini, masih ada
yang berusaha menambah beban sakit. Ganti rugi sebesar apa pun, sanggupkah
mengganti kerugian sosial yang dialami masyarakat? Kasus Lapindo menjadi titik
puncak cermin pembangunan yang menjadikan manusia hanya sebagai korban, dan
profit sebagai tuan.
Ini seharusnya menjadi pelajaran bersama bahwa seperti inilah muka pembangunan
kita sepanjang Indonesia merdeka. Dan masa reformasi tidak bisa menaikkan
derajat pembangunan dari mengubah situasi gelap menjadi terang, justru menjadi
alat efektif untuk menambah gelap suasana.
Pembangunan telah melahirkan deretan angka kemiskinan baru yang sangat
menyedihkan. Kritik selalu dianggap sebagai penghalang. Manusia hanya menjadi
obyek. Hati nurani harus takluk di atas perintah kekuasaan akal. Dan akal sehat
harus dikalahkan olah akal yang sakit. Pembangunan mengalami krisis legitimasi
karena meletakkan manusia sebagai obyek.
Jurgen Habermas sudah sejak lama mengingatkan kita mengenai hal ini. Dalam
kajiannya yang terkemuka mengenai krisis legitimasi, ia dengan jelas
menunjukkan bahwa pembangunan yang mengalami krisis legitimasi akan menyebabkan
kemacetan sosial yang membelit masalah pembangunan itu sendiri. Dalam konteks
ini sudah harus dianggap final siapa penanggung jawab masalah ini. Tidak perlu
lagi saling lempar batu sembunyi tangan.
Dalam bisnis, komitmen moral harus dijunjung tinggi. Tanggung jawab moral
pemilik merupakan sebuah keharusan jika ia menjalankan bisnis dalam dedikasi
moralitas dan bukan profit semata.
Hancurnya modal sosial
Tragedi lumpur Lapindo merupakan titik puncak dari kegagalan pembangunan yang
tidak mengindahkan keberadaan manusia dan lingkungannya. Tragedi ini bisa
menjadi contoh utama tentang kegagalan ketika pembangunan hanya berorientasi
pada profit daripada keberlanjutan lingkungan. Manusialah akhirnya yang menjadi
korban.
Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur kerugian selama ini terlalu
simplifikatif. Pengusaha dan penguasa menghitung kerugian hanya pada aspek
material, berapa rumah yang rusak, berapa luas sawah dan ladang yang hancur dan
lainnya.
Sudahkah dihitung berapa banyak tatanan sosial yang hancur akibat tragedi ini?
Berapa banyak modal sosial (social capital) yang tak ternilai harganya yang
musnah akibat gaya pembangunan seperti ini?
Hilangnya etika bisnis
Bangsa ini harus kembali menyadari bahwa Lapindo adalah segumpal dari gunung es
fenomena bisnis yang tidak mengindahkan manusia dalam sosoknya yang utuh. Kita
akan menjadi bangsa yang hancur lebur jika tetap bertahan dan merasa benar
dengan gaya membangun seperti ini, dan dengan formasi hubungan pengusaha,
penguasa, dan masyarakat seperti ini. Kasus Lapindo menjadi cermin bagaimana
etika bisnis dibuang dari etos dan perilaku bisnis.
Bisnis memang harus mencari keuntungan, tetapi keuntungan itu bukanlah kerugian
bagi yang lain. Jelas rakyat selalu dalam posisi yang dikalahkan dalam segala
hal. Ini nyata karena setiap pembicaraan ganti rugi selalu dibuat terkesan
berlarut-larut, dan berbagai persyaratan aneh. Dan, sampai kapan kita memiliki
pengusaha dan penguasa yang abai terhadap kepentingan publik seperti ini?
BENNY SUSETYO Pendiri Setara Institute; Sekretaris Eksekutif HAK KWI
<<spacer.gif>>
