Di perpolitikan pun memang sering ada "striptease", eksibisionisme keterlaluan yang berakibat mengekspos kedangkalan sendiri, juga adu tinju seperti kemarin di parlemen Turki.
Btw., tulisan Tjipta Lesmana lumayan juga, namun agak meleset sekait interaksi antara kultur Barat dengan kultur Jawa. Memang saya kelamaan di eksil jadi tidak banyak tahu tentang perkembangan "melting pot" budaya di Indonesia, tetapi - terutama anti klimaks nya - dari adegan yang hampir mencapai transparansi itu yang menulis skenario nya Menteri Hatta Rajasa yang kelahiran Sumatera Selatan. Jadi Presiden dan Mantan Ketua MPR hanya semacam anak wayang saja, yang tentu punya taruhan sangat besar. Hingga sesuai skript, terjadi happy end, dan unsur budaya yang tidak terbuka ini saya kira adalah budaya Indonesia, bukan hanya budaya Jawa. Karena saya tidak yakin bahwa budaya Jawa sudah demikian dominannya di RI. Mohon dikoreksi Mas Hinu, Salam, bdg ----- Original Message ----- From: HINU ENDRO SAYONO To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, May 30, 2007 2:43 AM Subject: [nasional-list] Re: Kultur Barat Lawan Kultur Jawa - DKP, Drama Konferensi Pers Saya menerima kiriman SMS dari seorang temanku sebagai berikut ini : "Kalau ada yang bertanya, karena heran, jawab saja 'Tenang saja lah, wong ini cuma sandiwara picisan. Keduanya sama-sama menelanjangi dirinya sendiri'. Mangkanya, keduanya masuk angin". --- In [EMAIL PROTECTED], "Arif Harsana" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Bukan perang kultur, tapi sandiwara konyol yang bikin malu bangsa. > Kalau pencuri ayam saja mesti diadili, kenapa kalau yang dikorup > ratusan juta rupiah justru para pelakunya aman-tenteram (harmonis) saja ? > Orang semakin paham ttg. makna apa itu "politikus busuk" , satu istilah > yang oleh teman-teman pegiat pembela HAM dan Demokrasi dipopulerkan > pada masa-masa kampanye pemilu tempo dulu. > Waktu itu sudah dicanangkan oleh teman-teman, supaya waspada > terhadap ulah para politikus busuk dan supaya dicegah jangan sampai > politikus busuk itu lolos dalam pemilu. > Kenyataannya, banyak dari politikus busuk yang lolos pemilu > dan setelah lolos kerja mereka hanya menumpuk uang haram hasil korupsi. > Lebih celaka lagi, politikus yang tadinya belum dikenal busuk, bahkan > yan g menyatakan dirinya sebagai pahlawan reformasi juga bisa berubah > menjadi politikus busuk........ > Tapi orang awam jaman sekarang tidak mudah dikibuli lagi, sebab barang > busuk, yang walaupun tidak nampak akan berbau busuk juga. Apalagi > kalau masalah busuk itu sudah terlanjur terbuka dimedia massa, maka > bau busukpun tak terelakkan tersebar kesegala penjuru angin. > Minta ampun deh, bau busuknya tak ketulungan lagi ............ > Kalau memang mau serius menghilangkan bau busuk itu, mestinya > masalah itu dibawa ketempat pembersihan, ya mestinya kepengadilan. > Cuma, tidak ada garansi kalau pengadilannya akan bersih, sebab selama > ini banyak kejadian yang membikin orang pesimis terhadap kredibilitas > para hakim dalan proses pengadilan di Indonesia. > > A.H. > > > > Deddy Sitorus schrieb: > > > Wah, kalau gitu semua hakim dan jaksa kita harus orang jawa atau bisa > > ngomong jawa? Atau setiap tertuduh berhak diadili dengan menggunakan > > bahasa daerahnya masing-masing. Sudah gila apa????? Kalau begitu buat > > apa ada Indonesia? Semua orang tinggal saja di kampungnya > > masing-masing! Tindakan Pak Harto yang kampungan begitu koq malah > > dipuji?? Itu nggak ada hubungannya dengan kultur timur versus barat. > > Tolong periksa cara berpikir anda. Menurut saya, perilaku suharto edan > > itu adalah bukti kepicikan dan arogansi yang tiada tara. Dia diadili > > di republik Indonesia tho, bukan republik Jawa??? Berarti selama ini > > GAM itu benar dong, yang ada itu Republik Jawa sehingga kekuasaaan > > Jakarta adalah kekuasaan imperialisme Jawa. > > > > > > > > Tidak semua kultur itu layak dipertahankan, bahkan banyak yang harus > > dibuang!!!! > > > > > > > > > > > > > > > > ------------------------------------------------------------------------ > > > > From: Sunny [mailto:[EMAIL PROTECTED] > > Sent: Tuesday, May 29, 2007 9:44 AM > > To: [EMAIL PROTECTED]; HKSIS-Group > > Subject: Re: [nasional-list] Kultur Barat Lawan Kultur Jawa - DKP, > > Drama Konferensi Pers > > > > > > > > Mempertahankan kultur bukan saja penting tetapi juga bernilai. Harus > > dicontohi langkah Pak Harto melawan kultur barat. Beberapa tahun silam > > setelah Pak Harto mundur dari tahta kekuasaan, pengadilan Jakarta mau > > "memeriksa" beliau. Pak Harto dengan keras menolak pemeriksaan > > dilakukan dalam bahasa Indonesia. Beliau mau dilakukan dalam bahasa > > Jawa Kromo Inggil. Terpaksa pengadilan Ja karta memakai penterjemah > > bahasa Jawa Kromo Inggil ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. > > Langkah atau tindakan Pak Harto ini harus diakui sebagai usaha sangat > > penting perlawan beliau terhadap kultur barat. > > > > > > > > > > > > ----- Original Message ----- > > > > From: HKSIS <mailto:[EMAIL PROTECTED] > > > > To: HKSIS-Group <mailto:[EMAIL PROTECTED] > > > > Sent: Tuesday, May 29, 2007 1:10 AM > > > > Subject: [nasional-list] Kultur Barat Lawan Kultur Jawa - DKP, > > Drama Konferensi Pers > > > > > > > > KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007 > > > > > > > > > > > > > > > > Kultur Barat Lawan Kultur Jawa > > > > TJIPTA LESMANA > > > > Pertikaian A mien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono > > terkait dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan adalah > > pertarungan kultur barat dan kultur Jawa. > > > > Kultur Jawa mengagungkan kerukunan dan keharmonsian. Rukun berarti > > berada selaras, tenang, dan tenteram. Antarsesama, jangan membuka > > aib. Kritik terbuka--apalagi kecaman--harus dihindarkan. Namun, > > oleh Soeharto prinsip "rukun" dipelesetkan untuk membungkam lawan > > atau mereka yang kritis. > > > > Awal Oktober 1995, misalnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup > > Sarwono Kusumaatmadja mengkritik pemerintah, menilai terjadi > > ketidakberesan dalam komunikasi politik. Akibatnya, sulit > > menentukan arah dialog politik yang mampu menumbuhkan kesadaran > > pencapaian cita-cita bangsa (Kompas, 4/10/1995). Pernyataan > > Sarwono memancing kontroversi di antara sesama menteri. Soeharto > > marah. > > > > Dalam perjalanan pulang dari Osaka ke Jakarta, di pesawat, > > Soeharto mengingatkan semua pihak bahwa landasan pembangunan yang > > diletakkan menuju kemampuan Indonesia bersaing dengan negara lain > > jangan diganggu "tetek bengek" yang menggelisahkan rakyat, tidak > > bisa memanfaatkan peluang pasar (Kompas, 21/11/1995). "Kalau > > dibiarkan diganggu berita-berita yang tidak benar, semua potensi > > kita akan terganggu, timbul keragu-raguan, tidak bisa memusatkan > > tenaga dan pikiran untuk membangun sehingga peningkatan daya saing > > kita menjadi kurang!" > > > > Kultur Jawa > > > > Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga bercorak kultur > > Jawa, tak beda dengan Soeharto. Perhatikan berbagai pernyataannya, > > "Kalau bicara hati-hati", "Jangan sembarang kritik", "Jangan> > memfitnah", "Membangun budaya damai". > > > > Namun, pemimpin tipikal Jawa pun bisa marah. Soeharto menggunakan > > kata "gebuk" untuk mengultimatum para politisi yang tergabung > > dalam kelompok Petisi 50 saat ia mencurigai langkah-langkah mereka > > sudah mengarah ke tindakan makar. SBY pun mengancam akan menyeret > > Amien Rais ke pengadilan jika "nyata-nyata Amien Rais atau siapa > > pun menuduh saya (menerima dana nonbudgeter DKP) di depan umum." > > > > Amien bicara dengan kultur Barat saat (a) mengakui menerima > > sumbangan dana dari mantan Menteri Rokhmin Dahuri dan siap > > mempertanggungjawabkannya secara hukum; (b) meminta agar calon > > presiden 2004 lain mengakui secara ksatria kalau juga menerima > > bantuan serupa. Ia tidak pernah menuduh secara eksplisit pasangan > > SBY-JK ikut menikmati dana itu. Bahwa opini publik berkembang dan > > mengarah ke nama SBY-JK, itu bisa dimaklumi sebab dari persidangan > > Menteri maupun Sekretaris Jenderal DKP terungkap, hampir semua > > calon presiden/wakil presiden dikatakan menerima melalui tim > > sukses mereka. > > > > SBY atau calon presiden 2004 mana pun tidak usah kebakaran jenggot > > jika merasa tak menerima. Seyogianya SBY tidak menggunakan > > komunikasi konteks Jawa dalam menanggapi serangan Amien, tetapi > > perintahkan saja pengadilan atau aparat penegak hukum "membuka" > > kotak pandora yang dilemparkan Rokhmin. > > > > Konteks kultur Jawa pada era Orde Baru dan Reformasi amat berbeda. > > Pada era Orde Baru, siapa pun tak berani merespons, apalagi > > menantang, saat melihat Soeharto gusar. Pada era reformasi tidak > > ada yang takut. Bahkan kian memprovokasi SBY untuk melampiaskan > > amarahnya setiap kali ia melontarkan pernyataan kontroversial! > > > > SBY perlu memahami, kultur Jawa sudah kehilangan pamor. Pada rezim > > Orde Baru, kekuasaan Soeharto begitu omnipoten sehingga bebas > > menggebuk siapa pun yang berani melawannya. Kini, kekuasaan dalam > > arti luas (power) terdistribusi merata antara Presiden, DPR, > > lembaga peradilan, LSM, dan media. Belum lagi tuntutan agar hukum > > ditegakkan secara adil. > > > > Jalur hukum > > > > Jika SBY tidak pernah menerima dana DKP dan merasa kehormatannya > > ternoda oleh tuduhan-tuduhan miring, tuntut saja pihak-pihak yang > > dinilai telah memfitnahnya?! Ucapan Presiden, "Saya ini tidak suka > > sedikit-sedikit menuntut. Ini tidak sehat", memberi pelajaran > > buruk dari perspektif law enforcement. > > > > Jangan lupa reformasi menuntut tegaknya good governa nce, jika > > tidak mau menggunakan istilah kultur Barat. Good governance > > berarti pemerintahan harus dijalankan secara terbuka dan > > akuntabel. Masyarakat berhak mengontrol. Setiap pertikaian harus > > diselesaikan melalui jalur hukum. Jika SBY terus bersikap defensif > > dan menyatakan tidak menerima uang DKP tanpa tindakan nyata, > > posisinya akan kian terjepit. Prinsip good governance mengharuskan > > Presiden memerintahkan penegak hukum untuk menindaklanjuti data > > peradilan yang diangkat Rokhmin. > > > > Bisa saja sejumlah anggota Tim Sukses SBY-JK atau calon presiden > > lain menerima bantuan DKP tanpa sepengetahuan capres dan cawapres > > bersangkutan. Daripada menduga-duga, lebih baik buka-bukaan. Maka, > > tepat ucapan Amien, "The show must go on." Skandal dana > > nonbudgeter DKP harus dituntaskan lewat proses hukum! > > > > Tjipta Lesmana Mantan Anggota Komisi Konstitusi > > > > > > > > KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007 > > > > > > > > > > > > > > > > DKP, Drama Konferensi Pers > > > > EFFENDI GAZALI > > > > Konferensi pers yang paling mengesankan dalam memori saya saat > > kuliah dulu adalah ketika Bill Clinton nyaris menghadapi ancaman > > pemakzulan gara-gara skandal dengan Monica Lewinsky. > > > > Siang menjelang sore saat itu. Clinton keluar ke halaman istana > > bersama sejumlah tokoh Partai Demokrat untuk memberi kesan, mereka > > tetap mendukung Clinton bagaimanapun krisis yang sedang dihadapi > > Sang Presiden. > > > > Saat itu Clinton tidak terlalu banyak bicara. Teman-temannya yang > > memberi banyak pernyataan menguatkan posisi Clinton, sekali gus > > mengingatkan lawan- lawannya yang menyimak dari layar televisi. > > > > Jumat (25/5) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga > > menggelar jumpa pers pertama di bawah dua pohon tua (ki hujan) di > > lapangan rumput Istana Kepresidenan. Seingat saya, saat itu > > Clinton tidak membawa podium ke halaman. Di Jakarta, staf istana > > menyiapkan podium dengan 10 kuntum mawar merah! > > > > Mengapa SBY melakukannya? Presiden--di mana pun--berhak membela > > diri jika nama dan kehormatannya terserang. Presiden juga manusia. > > > > Sebelum pengamat mana pun memberi komentar dan analisis, mereka > > harus mencoba berempati lebih dulu: bagaimana jika mereka ada di > > posisi Presiden SBY. Bukankah mereka juga akan marah dan akan > > melakukannya? > > > > Masalah 2004 > > > > Sambil mencoba berempati, il muwan komunikasi umumnya harus mencoba > > memprediksi interpretasi berbagai pihak, bahkan berbeda 180 > > derajat dari niatnya (Fiske, 1987; Stuckey, 2004). > > > > Dengan itu, tim dalam istana mungkin perlu mendiskusikan pada SBY > > bahwa pokok masalah yang dibahas adalah peristiwa tahun 2004 saat > > menjadi capres. > > > > Saya mungkin akan memiliki dua memori yang sebanding (dengan jumpa > > pers Clinton itu) jika SBY Jumat lalu membahas tantangan yang > > dihadapi pemerintahannya, meski hal itu mengenai minyak goreng > > yang tidak terkendali harganya atau soal air pasang dan ombak > > belakangan ini. Lalu di bawah pohon ki hujan itu lahir tekad baru, > > misalnya untuk menekan harga minyak secara nyata atau hal lain. > > > > Bicara soal konteks waktu, tepatkah Presiden SBY melakukan > > konferensi pers dengan gaya relatif mar ah ketika tingkat > > popularitasnya menurut data terakhir menurun drastis? > > > > Biasanya dalam komunikasi politik, pemimpin yang sedang amat > > populer (karena itu rakyat sedang puas dengan kepemimpinannya) > > yang lebih boleh diberi ruang untuk menyatakan kekesalan atau > > kemarahannya. > > > > Bahkan, beberapa presiden kini cenderung memilih menyampaikan > > kekesalannya dengan nada humor, memakai pernyataan tidak langsung > > dan analogi, meski popularitas mereka di mata rakyat masih > > (sedang) tinggi! > > > > Salah citra > > > > Jikapun ingin bermain di ranah pencitraan, mestinya jumpa pers > > semacam itu akan diarahkan ke image presiden sedang dizalimi oleh > > berbagai pernyataan orang lain yang menyerangnya! > > > > Sebagai orang yang terzalimi, dia akan lebih banyak memainkan > > mimik, sedikit bicara tetapi dengan pilihan kata-kata yang membuat > > hati dan emosi pemirsa TV akan jalan bersama dia! > > > > Maaf, saya lupa, bukan cuma Clinton, SBY sendiri pernah > > melakukannya saat dia terpersepsikan sebagai orang yang dizalimi > > oleh berbagai pernyataan istana. > > > > Selain dengan mimik dan pilihan kata yang memancing empati > > pemirsa, mungkin perlu pula dikedepankan satu atau dua agenda > > lain, jadi tidak menjadi semacam konferensi pers untuk langsung > > dan sepanjang acara itu mengecam Amien Rais. > > > > Lagi-lagi, mungkin bicara lebih dulu soal ekstradisi dengan > > Singapura; soal minyak goreng, gelombang pasang, atau lainnya > > sebelum mulai mempersoalkan serangan Amien Rais. > > > > Bukankah bisa juga dipilih tidak melakukan jumpa pers sama sekali? > > Ya, teleconference Jusuf Riza l dari Blora Center dengan Rokhmin > > Dahuri yang berisi penyangkalan tertentu dari Rokhmin sementara > > ini sudah cukup. > > > > Bahkan, yang selanjutnya bicara haruslah mereka yang ada di > > sekitar Amien Rais saat Wolfowitz (menurut cerita Amien Rais) > > menawarinya bantuan dana asing; yang dalam versi SBY justru > > (mereka) siap menyangkal cerita Amien Rais! > > > > Sudahlah, dua pohon ki hujan serta wajah Hatta Rajasa sudah > > menjadi saksi sebuah jumpa pers dramatik dalam perjalanan bangsa > > ini belajar komunikasi politik! > > > > Mari kita tunggu pembelajaran apa yang bisa dipetik untuk Pemilu > > 2009, atau akankah lobi-lobi politik mengubur bakal hikmah itu > > seiring dengan singkatnya memori sosial bangsa ini? > > > > Effendi Gazali Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI
