RIAU POS
Negara yang Selalu Tegang
05 Juni 2007 Pukul 14:10
Drama perseteruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mantan Ketua
MPR Amien Rais berakhir dengan "damai", setelah keduanya bertemu selama 12
menit di Bandara Halim Perdanakusuma. Sudah pasti ada pihak yang kecewa dan ada
pula yang senang. Mereka kecewa karena semula berharap Amien akan konsisten
dengan pernyataannya untuk buka-bukaan soal kebobrokan para penyelenggara
negara ini, yakni kasus dana kampanye yang ditengarai ilegal menjadi pintu
masuknya.
Amien Rais juga sudah mengakui menerima dana dari Departemen Perikanan
dan Kelautan (DKP) itu, suatu kejujuran yang seharusnya mesti
dipertanggungjawabkan melalui proses-proses hukum yang berlaku. Diharapkan
pula, pengakuan Amien itu bisa "diteladani" para capres/cawapres lain, termasuk
Yudhoyono-Kalla yang saat ini memimpin negara ini.
Sementara itu, bagi yang senang, justru peristiwa islah itu menjadi happy
ending, berakhir dengan sesuatu yang menyenangkan. Mengapa? Pertama, mereka tak
ingin melihat budaya perseteruan elite terus merecoki pengelolaan bangsa ini.
Mereka khawatir karena biasanya "saat dua gajah beradu, yang jadi korban
serangga-serangga kecil tak berdaya akibat terinjak-injak".
Tepatnya, perseteruan elite bangsa akan menjadikan ketegangan sosial
politik meningkat. Para elite akan semakin sibuk mengurus diri dan atau
kelompoknya, sementara rakyat tak terurus. Apalagi, yang terlibat secara
langsung adalah presiden pilihan rakyat yang diharapkan waktunya diabdikan
untuk mengurus dan menyejahterakan rakyat.
Kedua, baik bagi pihak Amien maupun Yudhoyono, pertemuan damai itu akan
bisa menjadikan keduanya tenang dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Keduanya
tak perlu resah dengan kemungkinan adanya upaya hukum untuk menelusuri
kebenaran aliran dana DKP (dan juga barangkali dana asing) yang masuk ke pihak
masing-masing. Sebab, Yudhoyono sebagai presiden bisa menggunakan otoritasnya
untuk menghentikan penyusutan kasus dana ilegal itu.
Ketiga, bagi pihak Yudhoyono sendiri, mengakhiri perseteruan dengan Amien
berarti memperkecil ruang konflik di tengah berbagai problem yang menjadikannya
tersorot dan menurunkan derajat popularitasnya akhir-akhir ini. Sebab, kalau
saja Amien masih ngotot untuk buka-bukaan sebagaimana dijanjikannya, tak
mustahil Yudhoyono akan kewalahan menghadapinya.
Apalagi, saat ini Yudhoyono-Kalla sedang dipersoalkan di lingkungan
parlemen (DPR) (ancaman interpelasi) khususnya sebagai buntut kebijakannya
terhadap Iran. Maka sudah pasti, berdamai dengan Amien merupakan jalan terbaik
untuk mengeliminasi persoalan yang tengah dihadapinya.
Penyelesaian masalah kebobrokan dengan cara-cara negosiasi dan berdamai
memang merupakan bagian dari salah satu karakter menonjol para elite politik
dan penyelenggara negara. Biasanya, sekali lagi, dengan cara itu pula proses
hukum bisa berakhir atau tak dilakukan sama sekali. Tak ada yang bisa menggugat
mereka karena memang hukum dianggap berada di bawah kendali kekuasaan.
Tetapi, dengan cara-cara seperti itu pula, masalah bangsa ini tak pernah
selesai. Sebab, tak ada satu aturan pun yang melarang kasus seperti itu dibuka
kembali, yang sudah pasti akan melahirkan guncangan di publik seperti yang baru
saja terjadi antara Amien dan Yudhoyono.
Setiap seorang elite yang merasa tersakiti hatinya oleh elite lain,
pastilah mereka akan berusaha mencarikan atau membuka kebobrokannya. Figur atau
pihak yang menjadi sasaran pun bereaksi dengan menggunakan cara-cara defensif
atau bahkan ofensif. Lagi-lagi muncul ketegangan sosial politik. Sementara itu,
masyarakat umum menonton perseteruan di antara para elite itu. Ya, hanya
menonton. Mereka tak bisa berbuat lebih dari itu, hingga berakhirnya lagi kasus
tersebut melalui negosiasi damai seperti yang baru saja terjadi pada Amien
versus Yudhoyono.
Tampaknya, disadari atau tidak, kekacauan di dalam negeri ini sebenarnya
diciptakan para elite sendiri. Rakyat hanya jadi penonton dan bahkan jadi
korban. Kalau terjadi dampak politik, sosial, dan ekonomi terhadap instabilitas
yang ditimbulkan konflik elite, yang jadi korban adalah rakyat kecil.
Para elite tetap berjaya, menikmati keuntungan dalam penyelenggaraan
negara, termasuk buah dari tawar-menawar politik dalam penyelesaian masalah
secara damai itu.
Pertanyaannya, apakah watak bangsa seperti itu tak bisa diubah? Saya kira
memang sulit karena para elite merasakan manfaatnya.
Pada tingkat tertentu, hal tersebut juga merupakan bagian dari "jualan"
media massa dengan mengeksploitasi konflik atau perseteruan elite yang
kontroversial. Asumsinya, barangkali, semakin banyak konflik atau perseteruan
elite yang terjadi, semakin hangat dan laris media massa itu. Semua itu,
seperti yang terjadi di Indonesia belakangan ini, memang boleh dikatakan tiada
hari tanpa berita yang menegangkan, kendati semua berakhir dengan sangat
mengecewakan.
Lama-kelamaan, masyarakat juga akan terbiasa dengan masalah yang berisi
kepura-puraan bahkan kebohongan. Lagi-lagi, para elitelah yang berada di
dalamnya atau menjadi aktor-aktor yang berperan penting. Hanya, muncul
pertanyaan, apakah rakyat akan terus membiarkan negaranya atau diri mereka
dikelola orang-orang yang merupakan pencipta masalah, pencipta ketegangan,
bahkan sebagian terlibat dalam kasus-kasus yang setiap hari ramai
diperbincangkan?
Jawaban atas pertanyaan itu tentu berpulang pada rakyat sendiri. Yang
pasti, sekarang atau baru saja berlalu sebuah sandiwara elite yang saling
mengamankan kepentingan demi tetap bertahannya popularitas atau langgengnya
kekuasaan. Lebih dari itu, potret bangsa ini sama saja dengan negara yang
selalu tegang tanpa ujung penyelesaian masalah melalui proses-proses hukum yang
berkeadilan.(jpnn)
Laode Ida,
Wakil Ketua DPD
