Refleksi: Angka statistik adalah wajah negara, angka-angka ini dapat dimanipulasikan untuk memperindah wajah keseahatan tubuh negara yang sakit.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0706/28/opi01.html Independensi dan Akurasi Data BPS Oleh Salman Darajat Integritas Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pengukur dan penghasil data utama di Indonesia kembali dipertanyakan. Institusi ini ditengarai banyak membuat kejanggalan dalam perhitungan maupun presentasi data. Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB) dengan Komisi XI DPR, akhir bulan lalu. Menurut TIB, kredibilitas angka statistik dari BPS yang meragukan tercermin dari pengukuran inflasi yang tidak akurat. Ini terlihat dari kontradiksi antara data inflasi yang dilaporkan BPS dengan fakta kenaikan harga kebutuhan pokok di lapangan. Misalnya beras. Di mana pada periode Januari-Maret 2007 harga eceran beras medium meningkat 8,3 persen, namun inflasi yang tercatat oleh BPS hanya 1,9 persen. Pengumuman BPS tentang angka pengangguran yang menurun pun dinilai janggal. Seperti, peningkatan drastis pada rasio penciptaan lapangan kerja terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga terkait peningkatan drastis pada pekerja informal sektor pertanian. Untuk memperkecil angka pengangguran, BPS menambahkan de-finisi pekerja walaupun tidak digaji atau pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Pekerja keluarga yang membantu suatu usaha, asalkan dalam seminggu minimal membantu selama satu jam, maka mereka dikategorikan sebagai pekerja, walaupun mereka tidak dibayar. Saat ini, tidak ada satu negara pun, khususnya di ASEAN, selain di Indonesia yang menggunakan definisi cukup minimal bekerja satu jam dalam seminggu sudah dianggap sebagai pekerja. Negara lain umumnya telah menggunakan ukuran minimal 15 jam seminggu untuk dianggap sebagai pekerja. Berbagai kejanggalan dan ketidakakuratan data tersebut sangat ber-bahaya. Kesulitan ekonomi rakyat seperti kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok, tingkat pengangguran, dan kemiskinan terus "direkayasa". Masalah kemiskinan dan pengangguran justru diselesaikan lewat rekayasa statistik, bukan dengan program ekonomi yang pro-rakyat dan pro-lapangan kerja. Tidak Independen dan Kredibel Tak sedikit kalangan menilai BPS saat ini belum memenuhi kriteria independen dan kredibel. Setidaknya ini tercermin dari keharusan BPS berkoordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Padahal menurut Undang-Undang No. 16/1997 tentang Statistik, BPS dinyatakan akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Akan tetapi, pada 2005 lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 11/2005 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPS akan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Perpres inilah yang dinilai telah menjadi alat kendali atas indipendensi BPS dan membuka peluang pemerintah untuk mengintervensi data dan metodologi pengukuran data oleh BPS. Selama dua tahun terakhir, BPS bahkan harus mengonsultasikan enam indikator utama ekonomi dengan sejumlah menteri bidang ekonomi, sebelum diumumkan ke publik. Keenam indikator tersebut adalah: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, inflasi, perdagangan internasional, dan ekspor-impor. Sesungguhnya sejak lama kita lemah dalam urusan administrasi kependudukan. Tengok bagaimana BPS tergopoh-gopoh mengumpulkan dan memverifikasi data penduduk miskin dari seluruh daerah saat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) hendak diluncurkan. Artinya, kita tidak memiliki data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi data resmi nasional, serta acuan setiap program pemerintah. Pejabat negara kita terlalu terbiasa bertindak manipulatif. Bahkan untuk urusan rakyat miskin pun, data yang berbeda akan tersaji untuk melayani kepentingan yang berbeda pula. Lihat saja perilaku kepala daerah yang tega menyembunyikan kemiskinan di wilayahnya, apabila data yang diminta dimaksudkan sebagai pemeringkatan status kemiskinan. Mereka tidak ingin wilayahnya dianggap tertinggal, dan kepemimpinannya dinilai gagal. Namun sebaliknya, bila data itu dimaksudkan untuk menghitung dana bantuan kemiskinan yang akan diberikan pemerintah pusat, tak jarang ada daerah yang sengaja membengkakkan jumlah penduduk miskin. Di sisi lain, BPS selaku lembaga resmi yang dipercaya mencatat segala rupa data kependudukan dan perekonomian di negeri ini, kini justru dipertanyakan kredibilitas dan independensinya. Sesuai Kepentingan Alhasil, BPS dianggap sebagai subordinasi dari Pemerintah, yang hanya memasok data sesuai kepentingan Pemerintah. Kondisi tersebut mencerminkan kerumitan administrasi di pemerintahan. Akibatnya, tak sekadar menyulut polemik berkepanjangan. Namun, hal itu bisa menyebabkan formulasi program pemerintah tidak realistis sesuai kehidupan masyarakat, sehingga program menjadi tak tepat sasaran. Padahal, salah satu pilar penting untuk membangun bangsa ini menjadi sejajar, bahkan unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia adalah ketersediaan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan. Ketika proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi tidak independen, perencanaan pembangunan akan menjadi tidak tepat sasaran dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, BPS sebagai institusi penyedia data utama di Indonesia semestinya memposisikan diri tidak sebagai alat dan pemuas kekuasaan. Data yang disajikan harus senantiasa berusaha memotret fenomena riil yang berkembang di masyarakat. Ketersediaan data yang baik dan tentu up to date akan membuat arah pemerintahan pun menjadi baik lantaran didasarkan pada kondisi riil masyarakat. Berangkat dari kenyataan tersebut, kejujuran adalah modal yang utama. Melalui kejujuran, data yang dikumpulkan dan disajikan tidak menjadi bias. Kebijakan pembangunan pun bisa disusun lebih terarah. Pemerintah pun harus bersikap jujur dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan berlapang dada mengungkapnya. Kredibilitas dibutuhkan agar data yang dikeluarkan BPS benar-benar akurat dalam menggambarkan kondisi Indonesia yang sebenarnya. Sementara independensi dibutuhkan untuk memastikan data yang dihasilkan BPS bukanlah merupakan hasil dari intervensi kalangan tertentu. Dan jika BPS ingin menjadi institusi negara yang dianggap kredibel, maka harus terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. BPS ini basis data. Dan kita akan mengolah dan mengobservasi data-data terkait kondisi objektif keadaan ekonomi nasional. Ketersediaan data yang akurat merupakan sesuatu yang vital, karena tidak hanya menyangkut nasib orang per orang, tapi menyangkut nasib 225 juta rakyat Indonesia. Penulis adalah alumnus IPB, bekerja di Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Aceh Timur.
