02/07/2007 06:41 WIB
Bahaya Bila PKS Tak Ikuti Proses Pilkada DKI Nurvita Indarini - detikcom Jakarta - Karena banyak dicurangi, PKS mengancam tidak akan mengikuti proses Pilkada DKI Jakarta. Bila ancaman ini direalisasikan, dinilai berbahaya bagi jalannya Pilkada DKI. "Kalau PKS tidak ikut proses pilkada, maka pilkada bisa ditunda. Karena itu, persiapan pilkadanya akan sangat panjang," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (1/7/2007). Bila pilkada ditunda, maka berimplikasi kepada masa bakti Gubernur DKI Sutiyoso yang lebih panjang. "Yang perlu dipikirkan juga adalah kemungkinan aksi huru-hara, yang lantas menyebabkan stabilitas Jakarta menjadi tidak aman," imbuh Ray. Huru-hara yang dimaksud Ray adalah semakin maraknya demonstrasi yang terjadi di Ibu Kota. "Jadi yang terganggu bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga pelaksanaannya. Karena itu, KPUD DKI harus memperhatikan secara serius, harus melayani semua dengan baik, dan jangan menyepelekan ancaman-ancaman itu," tukasnya. (nvt/Ari) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/07/tgl/02/tim e/064143/idnews/799844/idkanal/10 02/07/2007 00:03 WIB Puskaptis: Pendemo KPUD DKI Gunakan Data yang Tidak Valid Ramdhan Muhaimin - detikcom Jakarta - Hasil survei Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) digunakan sebagai acuan menolak daftar pemilih tambahan KPUD DKI Jakarta. Data itu dinilai tidak valid dan tidak akurat. "Para penolak penetapan DPT berdasarkan hasil survey LP3ES sebagai rujukan untuk protes kepada KPU DKI Jakarta tidak bisa dibenarkan karena data tersebut tidak valid," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Minggu (1/7/2007). Dia memaparkan, data survei tidak bisa digeneralisasi untuk ditarik sebagai sebuah kesimpulan dan dijadikan sebagai dasar untuk pengambil keputusan. "Dikarenakan pihak LP3ES hanya mensurvey 5.131 responden yang tersebar di 267 kelurahan," ungkap Husin. Karenanya, data temuan LP3ES tentang adanya 22,2 persen warga Jakarta tidak terdaftar sebagai pemilih, dan 21 persen ghost voters (pemilih siluman) tidak bisa digeneralisasi bahwa ada sekitar 1,3 juta penduduk Jakarta yang tidak terdata. "Hasil temuan LP3ES tersebut dapat kita jadikan masukan dan rujukan bersama dalam pelaksanaan pilkada telah ditemukan data sebesar 19,1 persen responden yang mengecek namanya apakah terdaftar di TPS atau tidak. Sementara responden yang tidak mengecek namanya di Daftar Pemilih Sementara (DPS) mencapai 78,4 persen, juga ditemukan bahwa DPS berada dilokasi yang sangat strategis sebesar 97,2%," papar pria bertubuh subur ini. Dia pun mengajak masyarakat agar bersikap arif menyikapi persoalan yang ada. "Kalau semua kebenaran sudah diungkapkan, pastinya tak ada kesimpang siuran yang terjadi seperti saat ini," imbuh Husin. DPT mengalami penambahan waktu sebanyak tiga kali. Pertama, 14-16 Juni, kedua 17-19 Juni, dan ketiga 26-28 Juni, dengan jumlah penambahan DPT sebesar 4.261. Hasil akhir DPT sebanyak 5.725.767 hak pilih, yang terdiri dari 2.893.255 (51%) pemilih laki-laki dan 2.832.512 (49%) pemilih perempuan di 11.202 TPS. Husin menilai hal ini sebagai perwujudan kerja keras KPU DKI. "Jumlah ini mencapai 75,36% dari jumlah penduduk DKI Jakarta. 7.597.290 Jiwa yang terdata oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yaitu dalam DP4 di 29.111 rukun tetangga, 2.595 rukun warga di 267 Kelurahan, 44 Kecamatan, dan 1.868.838 kepala keluarga, dengan total sebanyak 5.627.350," tambahnya. Pelaksanaan pemutakhiran verifikasi pendataan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Dinas Dukcapil, kata Husin, telah melalui prosedur yang benar dan akurat, karena didasarkan atas Surat Edaran menteri dalam Negeri No 470/SJ/3300/2005. "Prosedur sudah dilaksanakan dengan benar," tandas Husin. (nvt/Ari) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/07/tgl/02/tim e/000346/idnews/799824/idkanal/10 02/07/2007 07:20 WIB Dituding Cemarkan Nama Baik, Muflizar Dilaporkan ke Polisi Nurvita Indarini - detikcom Jakarta - Sekretaris KPUD DKI Muflizar akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Alasannya, dia dituding melakukan pencemaran nama baik atas Ahmad Lukman. "Klien saya (Ahmad Lukman) dituduh mencuri daftar pemilih tetap (DPT) di panitia pemungutan suara (PPS) Pancoran. Ini telah mencemarkan nama baik klien saya," kata Agus Otto yang merupakan kuasa hukum Ahmad Lukman. Hal itu disampaikan Agus dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (2/7/2007). Agus akan datang ke Polda Metro Jaya, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, hari ini pukul 11.00 WIB. Dijelaskan dia, saat mengambil DPT dari PPS Pancoran, Ahmad Lukman memintanya dengan baik-baik. Dan oleh petugas di PPS tersebut pun diberikan dengan baik-baik. Jadi, tidak ada upaya perampasan. "Minta baik-baik, tidak ada pemaksaan," cetus Agus. Akibat tudingan Muflizar, menurut Agus, keluarganya menjadi syok, sehingga malu dan takut keluar rumah. Karena beban psikologis itu, pihak Ahmad Lukman meminta Muflizar agar menyampaikan maaf di depan umum, dan menarik tuduhannya. Apakah Ahmad Lukman orang PKS? "Dia tidak masuk kepengurusan PKS. Tapi saya tidak tahu apakah dia pendukung PKS atau bukan. Yang jelas dia masyarakat," tukas Agus. (nvt/nrl) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/07/tgl/02/tim e/072024/idnews/799847/idkanal/10 02/07/2007 08:10 WIB Pilkada DKI PKS Maju Terus Pantang Mundur Nurvita Indarini - detikcom Jakarta - Ancaman tidak akan mengikuti proses Pilkada DKI Jakarta sempat dilontarkan PKS. Namun setelah melalui diskusi dan pemikiran yang matang, PKS akan tetap maju dalam perhelatan akbar itu. "Dengan berbagai pertimbangan, kita akan teruskan proses pencalonan," kata Ketua Advokasi Pemilu PKS Rois Hadayana Syauqie dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (2/7/2007) pukul 07.45 WIB. Meski demikian, lanjut dia, PKS maju dengan catatan. Catatan itu adalah Pilkada DKI tidak sehat lantaran mengandung cacat. "Ini bukan pilkada yang baik dan betul-betul sesuai harapan. Tapi kalau kami tidak ikut serta, maka akan semakin memperburuk suasana demokrasi yang tidak sehat," imbuhnya. Menurut Rois, PKS akan tetap melanjutkan tuntutan atas daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPUD DKI. Setelah melaporkan hal itu ke polisi, pengaduan ke Panwas Pilkada juga akan tetap didorong. "Sekarang bukan berarti masyarakat berdiam diri saja. Kalau belum terdaftar, harus tetap gencar menggedor KPUD. Ini hak mereka," tukas Rois. (nvt/nrl) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/07/tgl/02/tim e/081031/idnews/799879/idkanal/10 02/07/2007 09:42 WIB Rano Karno Bingung Kisah Rp 3 M dari Foke Diungkit Lagi Melly Febrida - detikcom Jakarta - Tudingan yang menyatakan Rano Karno dibayar Rp 3 miliar dari Fauzi Bowo alias Foke kembali mencuat. Eks Sekretaris Tim Rano Karno, Gugus Joko, menyebutkan Rano mundur dari kancah Pilkada DKI setelah ada "deal" dengan Foke. Rano pun heran kenapa masalah ini kembali diungkit-ungkit kembali. Dan Rano menyangkal keras tudingan menerima Rp 3 miliar itu. "Ini diulang. Ngapain dibikin kisah ini lagi, apa ada yang mengarahkan?" kata Rano Karno saat dihubungi detikcom, Senin (2/7/2007) pukul 09.15 WIB. Saat dikontak, Rano sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengurus umroh. Berikut petikan wawancara detikcom dengan bintang Si Doel Anak Sekolah yang turut membintangi iklan mendukung Foke ini: Mengenai tudingan Rp 3 miliar itu bagaimana? Saya juga bingung, padahal sudah 2 bulan tim ini sudah selesai. Sebetulnya Abang juga pernah klarfikasi dengan membantah ini. Apa Rp 3 miliar ini untuk ongkos iklan dukungan Foke? Nggaklah. Itu bahasanya beda, harus dipisahkan. Ini masalah profesi dan pribadi, iklan itu murni profesi sebagai seniman. Itu nggak ada urusan dengan Rp 3 miliar. Gugus mengatakan akan membocorkan semuanya ke publik bagaimana? Silakan saja, itu juga bahasa dia. Dia juga pernah membantah waktu dulu, saya juga bingung. Mungkin dalam suatu perjalanan ada kekecewaan, itu biasa. Apa akan melaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik? Abang masih melihat ini, tapi nggak perlulah. Abang sih nyantai-nyantai aja. Setelah melihat realita nggak ikut, semua sudah selesai dan sekarang kembali ke tugas kita. Abang juga mau ngurus umroh ini. Pada 30 Juni 2007, Gugus Joko mengatakan siap membeberkan kisah di balik mundurnya Rano sebagai calon wakil gubernur. Walaupun tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan Foke, indikasi tersebut diperkuat dengan munculnya iklan Fauzi Bowo di televisi yang menggandeng keluarga Si Doel. Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/07/tgl/02/tim e/094202/idnews/799933/idkanal/10 30/06/2007 07:48 WIB Dibayar Fauzi Bowo Rp 3M, Rano Lepas Posisi Cawagub Gagah Wijoseno - detikcom Jakarta - Rano Karno sempat diidolakan mengisi posisi cawagub dalam Pilkada DKI Jakarta. Tapi di tengah-tengah jalan, pria yang akrab dipanggil Si Doel ini memilih mundur. Ada apa? Rupanya tudingan Gus Dur yang mengatakan bahwa Rano dibayar Rp 3 miliar diamini oleh Sekretaris tim Rano Karno, Gugus Joko. Walaupun tidak mengetahui jumlah uang yang diberi, indikasi tersebut diperkuat dengan munculnya iklan Fauzi Bowo di televisi yang menggandeng Keluarga Si Doel. "Proses mundurnya Rano diawali dengan kunjungan (negosiasi) Foke ke rumah Rano diantar Ibu Foke pada pertengahan bulan Mei 2007. setelah 'deal', keesokan harinya Rano dan Foke menemui Megawati di kediamannya untuk menyatakan bahwa 'RANO SUDAH DI BAWAH KETIAK FOKE'," papar Gugus dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (30/6/2007). Gugus membantah keterangan Rano yang dulu pernah menyatakan keputusan mundurnya dari kancah pilkada karena ditinggalkan PKB. Menurut Gugus keputusan mundur di internal tim Rano sudah diambil jauh-jauh hari sebelum PKB memutuskan sikap resmi. Gugus dan kawan-kawannya siap membeberkan kebenaran di balik persoalan ini. Keberanian 'melawan' Rano Karno baru bisa muncul saat ini karena Gugus dulu belum mempunyai cukup bukti. "Waktu itu saya dan 5 orang tim Rano yang lain belum bersikap karena belum ada fakta dan bukti. Proses seperti ini mengecewakan banyak orang termasuk kami karena mencederai proses demokratisasi. Saya dan kawan-kawan siap mengungkap ini semua ke publik demi tegaknya kebenaran," tegasnya. (gah/gah) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/06/tgl/30/tim e/074854/idnews/799495/idkanal/10 02/07/2007 11:37 WIB KPUD Siap Ladeni Tantangan PKS Ramdhan Muhaimin - detikcom Jakarta - Tantangan PKS untuk melaporkan KPUD DKI Jakarta tidak membuat Sekretaris KPUD DKI Muflizar gentar. Dia siap melawan balik dengan sama-sama menempuh jalur hukum. PKS akan melaporkan Muflizar pada Senin (2/7/2007) siang ke Polda Metro Jaya. Muflizar dituding telah mencemarkan nama baik kader PKS dengan tuduhan mencuri daftar pemilih tetap (DPT) pada 29 Juni. "Kita juga akan hadapi dengan jalur hukum. Kita sudah siapkan tim advokasi atas nama KPUD untuk menanggapi persoalan hukum yang muncul," kata Muflizar dalam jumpa pers di kantor KPUD DKI, Jl Budi Kemuliaan Jakarta. KPUD, lanjut dia, menghormati langkah hukum yang dilakukan oleh PKS. Pernyataan dirinya yang menyebut kader PKS bernama Ahmad Lukman melakukan pencurian DPT di Kelurahan Pancoran, 29 Juni lalu, berdasarkan laporan yang diterimanya dari petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lapangan. "Apa yang saya sampaikan apa adanya, sesuai laporan malam itu dari petugas PPS dan PPK. KPU DKI tidak membuat fitnah," tukas Mufrizal. Mufrizal menyatakan, pihaknya kini tengah menunggu hasil laporan dari tiap-tiap PPS ke KPUD Jakarta. Setelah terkumpul, dirinya akan membuat berkas untuk melawan balik PKS. "Kita tunggu laporan semua TPS. Setelah terkumpul dan mendapat informasi yang jelas baru kita lapor ke Polda," tegasnya. Terkait dengan kasus itu, Mufrizal punya versi sendiri. Saat kejadian, kader atau simpatisan PKS mendatangi kantor Kelurahan Pancoran untuk meminta fotokopi DPT sekitar pukul 22.30 WIB pada 29 Juni. Namun saat itu ketua PPS Pancoran Sumadi tidak berada di tempat. Para kader dan simpatisan PKS meminta izin memfotokopi DPT pada petugas hansip yang berjaga. Saat Sumadi datang, didapatinya lembar DPT yang dipampang sudah berpindah tangan ke salah seorang kader PKS, yakni Ahmad Lukman. "DPT yang dipampang itu tidak boleh berpindah tangan kepada siapapun. Jadi kalau ada pemindahtanganan tanpa izin dari yang berhak, yakni ketua PPS, lalu apa namanya kalau bukan pencurian," tandas Mufrizal. (Ari/sss) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/07/tgl/02/tim e/113702/idnews/800005/idkanal/10
