Karena Malu, Sumarni Memilih Jadi Pembantu 05 Juli 2007
http://pendidikanbanten.multiply.com/ <http://pendidikanbanten.multiply.com/> Pandeglang Sumarni (15), remaja yang ijazahnya "disandera" SDN Cigadung 4 atau Kadulolo selama tiga tahun karena "uang tebusan"-nya kurang Rp 15.000 menggelengkan kepala berulang-ulang ketika ditanya apakah ia akan melanjutkan sekolahnya jika ijazahnya itu ditebus. Oleh : Rahman "Biarlah Pak, saya menjadi pembantu rumah tangga saja. Kan bisa dapat uang per bulan. Kalau sekolah, keluarga saya tak punya uang. Lagi pula, saya malu dengan teman-teman yang sekarang sudah di SMA," kata Sumarni. Dia tetap menggeleng ketika disebutkan pemerintah setempat mau membiaya sekolah Sumarni. Dia mengaku, tiga tahun lalu memang ada keinginan meneruskan sekolah ke SMP. Tapi karena keluarganya tidak mampu menebus ijazahnya, terpaksa ia menguburkan keinginan itu. Waktu itu, SDN Kadulolo minta menyediakan uang Rp 50.000 untuk mengambil ijazahnya. Keluarganya hanya menyediakan Rp 35.000, berarti kurang Rp 15.000. Ijazah itu pun tak bisa diambil. Semula dia berniat bersekolah di SMP terbuka, tetapi salah satu persyaratan untuk mengikuti SMP terbuka tersebut harus ada ijazah SD. "Kumaha rek ka SMP, ijazahna geh ditahan (Bagamana mau melanjutkan ke SMP, ijazahnya ditahan)," tutur Sumarni. Ternyata, nasib serupa juga dialami rekan-rekannya yang tidak mampu "menebus" ijazahnya di SD Negeri Kadulolo. Angkatan Sumarni tahun 2004, sepuluh orang yang ijazahnya ditahan oleh SD Kadulolo. Di antaranya yang masih diingat oleh Sumarni adalah Iroh, Ratna, Dedi, dan Jumadi. "Angkatan saya saja yang ijazahnya ditahan lebih dari sepuluh orang Kang, karena enggak ketebus," papar Sumarni. Nasib adiknya, Unip Frimansyah (12), siswa kelas 6 SDN Kadulolo, warga Desa Kadulolo, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, juga pasrah. Dia mengaku ingin meneruskan sekolah, tapi orangtuanya tak punya uang. Untuk menebus ijazah SD-nya tahun ini sebesar Rp 150.000, orangtuanya bahkan tak mampu. Bukan Unip saja yang tidak bisa menebus ijazah sebesar Rp 150.000, empat rekan Unip yang juga sekolah di SDN Kadulolo pun hal yang sama. Mereka semua harus menerima kenyataan sekolah hanya sampai SD, bahkan ijazah SD pun mereka tidak akan memiliki. "Teman saya Iwan, Roni, Jaed dan Samsudin juga belum menebus ijazah itu," tutur Unip. Ijum (42), ayah Unip, membenarkan apa yang dikatakan anaknya, ia merasa tidak sanggup lagi untuk menebus ijazah SD anaknya, apalagi untuk meneruskan ke SMP. Uang sebesar Rp 150.000 terlalu besar untuknya yang sehari-hari berpenghasilan tidak tentu. Terkadang menjadi buruh pemetik kelapa, cengkeh, dan kadang-kadang menjadi kuli panggul. "Duit gimana Pak, pekerjaan saya tidak tentu, " kata Ijum. Bapak dengan tujuh anak dan satu istri yang tinggal di sebuah rumah kecil yang dindingnya terbuat dari bambu ini hanya menerima saja apa yang sudah ditetapkan oleh SDN Kadulolo, tentang ijazah anaknya yang harus ditebus. "Buat makan juga susah, apalagi harus nebus ijazah Pak," papar Ijum. Karena terbentur biaya, seluruh anaknya tidak ada satu pun yang melanjutkan sekolah sampai SMP, semuanya hanya sampai SD. Ia harus banting tulang membiayai seluruh anaknya. Sebidang tanah yang ditanami pohon cengkeh miliknya yang digadaikan sudah 25 tahun tidak ia tebus. "Harus cari duit kemana, untuk menyekolahkan anak saya, kebon saya juga sudah 25 tahun tidak ketebus. Sekarang saya terpaksa jadi kuli," kata Ijum. Marliah, ibu Unip, menyesalkan SD tempat sekolah anaknya yang mewajibkan para siswanya harus menebus ijazah. "Ini jelas kok Kang, sekolah minta uang Rp 150.000 untuk menebus ijazah. Itu juga alasannya sudah dimusyawarahkan. Orang kampung mana ngerti soal rapat-rapat," ucap Marliah. Janji Sekolah Gratis Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan akan menyelidiki kasus tebusan ijazah di SDN Kadulolo. "Kami tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan, perlu diselidiki dulu apa benar berita itu. Tetapi jika benar, tentu Kepala SD Kadulolo itu akan kami tindak. Seorang Kepala SD harus bijak dan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial di sekitar sekolahnya," katanya. Taufik minta orangtua murid yang ijazahnya ditahan untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Pandeglang. "Saya janji akan diselesaikan hari itu juga. Paling tidak ijazah itu bisa diambil," jelasnya. Widodo, Kepala SDN Kadulolo, tidak berhasil dikonfirmasi soal penahanan ijazah. Menurut guru setempat, Kepala SD tidak berada di sekolah sejak pagi hari. Hal yang sama terjadi ketika didatangi ke rumah Widodo di Desa Cidahu, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. "Nanti saja ke kepala sekolah. Kami tidak berani menjawab apa-apa. Itu kan masalah lama, sudah tiga tahun lalu," kata seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya. Para guru mengakui, sekolahnya menetapkan Rp 150.000 bagi orangtua murid. Dana itu hasil musyawarah orangtua murid, komite, dan pihak sekolah. Dana itu bukan untuk menebus ijazah, tetapi untuk biaya melanjutkan sekolah, fotokopi persyaratan ke SMP dan biaya perpisahan. Sementara itu, Suhada, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Peduli Publik (Alipp), mengungkapkan peristiwa "disanderanya" ijazah Sumarni selama tiga tahun oleh SDN Kadulolo menunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tidak konsisten terhadap kebijakannya yang mencanangkan sekolah gratis bagi wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas). "Sebelum ada bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, Bupati Pandeglang sudah mencanangkan sekolah gratis yang katanya akan diambil dari APBD. Nah, sekarang sudah ada BOS, malah peristiwa ini menunjukkan bersekolah di tingkat SD tidak gratis. Hanya nama dan mekanismenya saja yang berbeda, tetapi pada akhirnya orangtua murid harus mengeluarkan uang," kata Suhada. (nr) dari situs berita : www.bantenlink.com <http://www.bantenlink.com/>
