Masalah Alas Tlogo, baik TNI maupun masyarakat di sana sama-sama memiliki kepentingan. Biarkan masalah ini dituntaskan dengan penyelidikan yang lebih mendalam. Media jangan sampai membangun opini yang bisa menyesatkan dan memperkeruh permasalahan. Diluar dari masalah di Alas Tlogo, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua jauh lebih brutal dari pada apa yang terjadi di pulau Jawa. Pemicunya pun seringkali hal-hal kecil seperti pencari kayu yang tidak sengaja melewati batas hutan. Mengapa tidak ada yang simpati kepada warga Papua yang sedang memperjuangkan Hak Asasi mereka ? Sadarkah , bila di Alas Tlogo memang terjadi penerbitan surat Girik secara tidak sah, maka yang kalian bela itu adalah para penyerobot tanah. Dan yang untung adalah oknum-oknum penerbit girik itu, dan mungkin kemudian mereka akan beraksi di daerah tempat tinggal anda. Saat ini mungkin saja tanah TNI, lain kali bisa jadi tanah kalian.
Regards, Paulus T. On 7/10/07, Y Rakhmat <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Tidak ada buruknya bila sekali-kali mempunyai empati pada rakyat kecil yang berabad-abad selalu disalahkan dan dimarjinalkan dalam segala konflik dan banyak haknya tidak diakui serta diinjak-injak oleh mereka yang punya untuk menggunakan kekerasaan, termasuk punya dana untuk memakai kekerasaan resmi. Semoga arwah para korban telah diterima disisiNYA, dan keluarganya akan mempunyai nasib yang lebih baik untuk hidup dalam masarakat yang lebih adil. Y Rakhmat *Yap Hong Gie <[EMAIL PROTECTED]>* wrote: # Kepala Desa (Kades) Alas Tlogo, Imam Supnadi, adalah oknum yang menerbitkan Surat Girik untuk warga penduduk, dengan mengutip bayaran, untuk mengongkosi istri pertama dan keduanya. # Kalau ternyata Imam Supnadi tidak berhasil mengambil alih tanah TNI-AL, maka dia akan berhadapan dengan warga Alastlogo yang selama ini diiming- iming dan dijadikan sapi perahan. # Dengan munculnya berbagai lembaga dan aksi gerakan "Petani", seperti a.l . Serikat Petani Merdeka (SEPAM), khususnya Divisi Advokasi SEPAM, nampak sekali adanya gerakan terorganisir secara sistimatis untuk menjalankan program "landreform" lahan tanah TNI. # Pertanyaannya, setelah mensengketakan dan berhasil menjarah lahan TNI, giliran lahan tanah siapa menjadi target berikutnya?
