http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2007072701023215
Jum'at, 27 Juli 2007
BURAS
Kekuasaan 'Personalized'!
H.Bambang Eka Wijaya
"KELUAR dari kasir Adipati kok cemberut?" tanya Jonaha. "Apa bantuan
untuk organisasi kalian disunat staf keuangan?"
"Bukan disunat staf!" jawab Makun. "Justru Adipati sendiri yang memangkas
bantuan untuk organisasi kami! Di APBD Kadipaten per triwulan seharusnya
dibayar 50 dinar, tapi oleh Adipati hanya disetujui 2,5 dinar!"
"Mungkin Adipati tak suka pada organisasi kalian!" tukas Jonaha. "Di
negeri kerajaan, kekuasaan Adipati atau pejabat-pejabat negara memang cenderung
personalized--mempribadi--sehingga penyaluran anggaran juga, sekalipun APBD
berdasar kesepakatan dengan Dewan Rakyat Kadipaten, Adipati tetap melihat
anggaran itu seperti uang milik pribadinya saja! Penyalurannya bergantung pada
suka atau tak suka sesuai dengan selera pribadi Adipati saja!"
"Meski kerajaan, negeri kita kan monarki parlementer!" tegas Makun.
"Adipati, setara menteri besar negara bagian, juga dipilih langsung oleh
rakyat! APBD itu hasil pajak dari rakyat! Jadi tak layak Adipati memperlakukan
uang rakyat itu seperti milik pribadinya saja!"
"Bagaimanapun demokratisnya lewat sistem pemilihan langsung, kekuasaan
yang bersifat personalized seperti itu tak bisa dihindari!" timpal Jonaha.
"Berbeda dengan negeri yang berbentuk republik, penguasa didaulat sebagai
pejabat publik! Mereka pantang mengelola kekuasaan dan anggaran secara
personalized! Anggaran harus benar-benar dijalankan untuk kesejahteraan rakyat,
tak bisa berdasar selera pribadinya! Dewan wakil rakyat juga teliti dalam
menyusun anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat demi peningkatan
kesejahteraannya, mencoret anggaran yang dianggap sesuka penguasa! Anggaran
yang sudah disepakati Dewan, dibayar penuh pada waktunya, bukan bergantung pada
suka atau tidak suka penguasa!"
"Tapi katanya di negeri republik para penguasa daerahnya juga
personalized, bukan lagi sekadar bergaya Adipati, malah menjadi raja-raja
kecil!" entak Makun. "Kalau di negeri kerajaan Adipati tak berani korupsi
karena dianggap mencuri uang raja dan bisa digantung, di negeri republik bukan
cuma corrupt menjadikan kekuassan personalized, melainkan malah corrupt dalam
materiil akibat di negeri itu koruptor tak dihukum gantung!"
"Cerita seperti itu cuma provokasi agar rakyat kerajaan tak menuntut jadi
republik karena malah lebih parah korupsi penguasanya!" tegas Jonaha. "Bukan
hanya corrupt dalam kekuasaan jadi personalized, melainkan juga corrupt
terhadap uang rakyat!"
"Berarti di republik tak ada penguasa yang personalized, menggunakan
anggaran sesukanya saja, juga tak ada pejabat publik mengorupsi uang rakyat?"
kejar Makun.
"Secara teoretis itu tak mungkin terjadi di republik karena selain
pengawasan dari parlemen di semua tingkat kekuasaan ketat sekali, juga kontrol
pers dan civil society-nya berjalan baik!" tutur Jonaha. "Itu teorinya!"
"Celakanya, teori dan praktek sering tidak kelop!" tukas Makun.
"Buktinya, rakyat negeri republik banyak jadi gelandangan cari kerja di negeri
monarki parlementer!" ***
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
