REFLEKSI: Di setiap sudut kota atau desa terdapat rumah tempat orang
beribadah memuja kepada Yang Mahasegala Kuasa. Selain itu juga dengan suara
nyaring dan keras dipancarkan pesan sang Mahasegala Kuasa. Sekalipun demikian
sesuai artikel di bawah ini budaya manipulatif dan kamuflase hidup dengan
nyaman dalam masyarakat. Ini berarti pada tempat-tempat tsb dilakukan tidak
lain dari hanya ritual tanpa makna, dan agaknya juga peranan Iblis bin Seytan
lebih jaya perkasa dan oleh sebab itu budaya saling manipulatif, teristimewa
petinggi negara terhadap rakyat atau pun para petinggi agama terhadap umat,
begitupun antar sesama anggota masyarakt tetap terpelihara nyaman segar bugar.
Begitukah?
+++
RIAU POS
27 Agustus 2007 Pukul 10:28
Budaya Manipulatif dan Kamuflase
Oleh Ronny Basista
Masyarakat kita saat ini hidup dalam penuh kepalsuan. Banyak cara untuk
membuktikan watak dan perilaku manipulatif ini. Katanya, angka kemiskinan
semakin meningkat, namun mal, restoran, dan pusat perbelanjaan lainnya selalu
saja penuh sesak. Katanya, negeri ini pusat kebudayaan Melayu, namun apakah
budaya hedonis yang hampir setiap saat kita saksikan bukan merupakan distorsi
dari budaya Melayu itu sendiri?
Cara lain untuk melihatnya masih ada, film dan sinetron misalnya. Banyak
adegan kebohongan yang dinikmati oleh penonton kita. Semakin dramatis
kebohongan yang ditampilkan semakin tinggi pula rating tayangannya. Kita sudah
menjadi bagian dari kepalsuan itu. Kepalsuan dan kebohongan menjadi watak
kehidupan di hampir semua aspek.
Banyaknya proyek pemerintah yang gagal menyentuh kepentingan masyarakat
luas adalah produk dari kepalsuan. Banyaknya pegawai negeri sipil yang
nongkrong di warung kopi dan lontong saat jam kantor merupakan bentuk kepalsuan
lainnya. Salah jika kita menganggap mereka pelayan masyarakat secara prima.
Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana keuntungan dapat mereka peroleh
setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Segala macam perizinan terutama
yang mendatangkan "uang masuk" diusahakan diperlambat urusannya sebelum datang
uang pelicinnya.
Mari lihat, setiap datang waktu Salat Jumat para ibu PNS yang bertugas
melayani masyarakat mulai bertebaran di pusat perbelanjaan. Hingga jam kantor
berakhir kita tidak akan melihat batang hidungnya di kantor.
Manipulatif di Tingkat Elite
Gaya hidup modern, pertumbuhan ekonomi, bahkan perilaku religius pun
ditampilkan penuh kepalsuan. Angka-angka kemajuan dipropagandakan, ayat-ayat
suci dikumandangkan seolah si penuturnya orang yang suci dan jauh dari
praktik-praktik manipulatif alias KKN. Simbol-simbol ditonjolkan, wajah-wajah
"tanpa dosa" terpampang dalam bentuk raksasa di hampir setiap penjuru kota
bahkan ke pelosok daerah. Itu semua kamuflase dan sungguh-sungguh manipulatif.
Di bidang politik, kamuflase dan praktek manipulatif ini terjadi secara
lebih menggila lagi. Pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
menteri sampai peraturan daerah adalah contoh betapa kepalsuan telah merasuk di
level elite sehingga berdampak pada semakin rusaknya kehidupan masyarakat.
Dalam bayangan kita sebagai masyarakat awam, undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan sejenisnya adalah kebijakan
publik yang dibuat berdasarkan norma-norma ideal untuk kepentingan masyarakat.
Para pembuat kebijakan diasumsikan adalah mereka yang memiliki kepribadian dan
orientasi yang selalu didedikasikan untuk rakyat. Padahal kenyataannya tidaklah
demikian. Ia tidak lebih merupakan produk permainan dan rebutan kepentingan
ekonomi politik para elite. Peraturan perundang-undangan lebih banyak dibuat
berdasarkan kepentingan dan keperluan para pembuatnya. Bukan untuk
kesejahteraan rakyat.
Munculnya isu disantuninya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
ketika marak protes terhadap Anggaran Publik (baca: APBD) untuk Ormas
sebenarnya bukanlah hal yang mengagetkan. Selama ini, proses penyusunan APBD
selalu sarat dengan titip menitip proyek. Masyarakat sudah lama tahu bahwa
harga atau biaya pengesahan APBD bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu anggota
legislatif. Artinya, biaya pembuatan mulai dari proses penyusunan, pembahasan
sampai pengesahan bisa mencapai miliaran rupiah.
Biaya yang besar dalam pembuatan APBD mengindikasikan dua hal penting.
Pertama, para pembuat kebijakan menganggap bahwa pembuatan APBD adalah sebuah
proyek yang bisa dimanipulir untuk meraup keuntungan finansial, baik untuk
pribadi maupun kelompok politiknya. Kedua, karena titik berat orientasi
pembuatan APBD lebih pada keuntungan finansial, perhatian terhadap substansi
materi dan kebutuhan masyarakat sebagai subjek yang diatur tidak dianggap
sebagai hal penting.
Betapa kelirunya kita ketika membayangkan mereka yang berada di pusat
kekuasaaan -baik eksekutif maupun legislatif- adalah mereka yang peduli kepada
rakyat. Juga keliru kalau kita yang di daerah menganggap bahwa pejabat-pejabat
di Jakarta adalah mereka yang selalu memikirkan dan bekerja untuk memajukan
daerah. Walaupun bekerja di departemen atau direktorat yang mengurusi daerah,
mereka bahkan tidak sepenuhnya paham berbagai persoalan di daerah. Apalagi
berpikir dan bertindak untuk memajukan daerah.
Anggota legislatif lebih banyak sibuk mengurusi masalah-masalah yang
sekiranya membawa keuntungan bagi dirinya selama masa kerjanya yang lima tahun,
atau membawa keuntungan jangka panjang bagi partainya. Sebagian besar anggota
dewan tidaklah bekerja untuk rakyat. Mereka sibuk dengan urusan-urusan sendiri.
PR untuk Kita Semua
Bagaimana kita harus menyikapi masalah-masalah ini? Pastilah kita sepakat
bahwa budaya manipulatif dan kamuflase ini harus diberantas tuntas. Tetapi,
dari mana harus mulai? Tidak ada solusi yang mudah untuk jangka pendek.
Penguatan kesadaran politik rakyat menjadi salah satu aspek penting. Kalau para
politisi kita di lembaga legislatif tidak berpihak kepada rakyat, solusinya, ya
jangan pilih partainya. Hilangkan fanatisme kepartaian. Sudah mendesak waktunya
bagi kita untuk berpikir dan bersikap substantif, mengingat budaya manipulatif
ini sudah menjalar sedemikan luasnya.
Bagaimana dengan mereka yang duduk sebagai pejabat di instansi-instansi
pemerintah? Kita hanya berharap bahwa gubernur, wali kota dan bupati beserta
para stafnya yang kompeten dan berdedikasi bisa segera bersikap lebih tegas
lagi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.
Ronny Basista, dosen Ilmu Politik Universitas Abdurrab, Pekanbaru
