Kisah Wartawan Mak Nyus dan Mak Nyos Dhimam Abror Djuraid
Kita tahu beda wartawan dengan asbak. Wartawan tukang cari berita. Asbak tempat membuang asap rokok. Tapi, di Pasuruan ada ketua dewan bernama Akhmad Zubaidi yang mengalami kesulitan membedakan wartawan dengan asbak. Tangan wartawan dikiranya asbak. Maka, mak nyooss Ia menyundut tangan wartawan sampai melepuh. Kalau Pak Bondan mak nyuuss pasti dikerubuti orang karena ia memberi rekomendasi makanan yang sedap. Tapi sekarang orang akan lari ketika melihat Zubaidi membawa rokok, takut dijadikan asbak mak nyooosss Makanya betul sekali peraturan di DPR Pusat. Anggota Dewan dilarang merokok. Rupanya, kali ini anggota dewan lumayan cerdas. Paling tidak, dengan larangan merokok di Senayan, kasus seperti Zubaidi bisa dihindari. Kartono Mohammad, kolumnis yang mantan ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menulis bahwa kasus Pasuruan seharusnya dijadikan awal gerakan nasional untuk melarang anggota dewan merokok Tentu saja Pak Kartono guyon. Ia, yang dokter, tentu tahu jahatnya asap rokok bagi kesehatan. Tetapi, ia juga tahu jahatnya anggota dewan yang tidak memahami fungsi pers yang bebas bagi demokrasi. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) jauh-jauh hari melarang anggota dan wakilnya di dewan merokok. Jadi, wartawan tidak perlu takut kepada anggota dewan dari PKS, karena pasti mereka tidak butuh asbak. Zubaidi bukan PKS, maka bebas saja ia merokok di gedung dewan. Ia perokok berat dalam arti yang sebenarnya, bukan perokok berat beli seperti umumnya wartawan. Sebagai ketua dewan, Zubaidi pasti mendapat banyak tunjangan, termasuk tunjangan uang rokok. Nah uang rokok inilah yang bisa menarik tafsir macam-macam. Kalau seorang ketua dewan dapat jatah uang rokok, tentu tidak sekadar ribuan rupiah jumlahnya, tapi bisa sampai Rp 3,2 miliar. Wartawan pun masih banyak yang suka minta uang rokok kepada narasumbernya. Ini menyalahi etika. Tapi kali ini, wartawan bukan sedang minta uang rokok kepada Zubaidi, wartawan sedang minta konfirmasi soal uang rakyat Rp 3,2 miliar yang diselewengkan untuk mengurusi Persekabpas. Zubaidi rupanya merasa kena nyooss wartawan karena kasus ini, dia pun serta merta membalas nyooss.. Itulah susahnya memberantas korupsi di negeri ini. Bentuknya sangat samar dan halus, identitasnya sulit dikenali karena namanya bermacam-macam. Orang tidak mengaku menerima korupsi, yang ia terima hanya uang rokok. Orang tidak mengaku menerima korupsi karena yang ia terima adalah uang komisi. Wartawan memang punya fungsi seperti asbak atau tong sampah. Ia menampung hal-hal kotor dari persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Ia menampung segala keluhan yang terjadi di sekitarnya, kemudian menuliskannya untuk menggugah kesadaran. Di buku Culture Matters yang diedit Samuel Huntington diungkap perilaku korup birokrasi dan anggota dewan terhadap anggaran. Mengapa mereka tidak suka mengalokasikan uang negara untuk pendidikan, padahal ini yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Jawabnya, karena proyek pendidikan sangat gampang dimonitor oleh masyarakat dan tidak gampang dikorupsi. Tentu tidak berarti anggaran pendidikan tidak bisa dikorup. Di negeri kita alokasi yang tidak sampai 20 persen seperti amanat undang-undang itu pun sudah banyak digerogoti korupsi. Dana BOS disunat, gaji guru dipotong, dan wali murid dikutip iuran ini dan itu. Tetapi, korupsi seperti itu sangat gampangdideteksi, dan mereka di birokrasi dan lembaga legislatif yang sudah jago menilap uang rakyat tidak akan mau bermain risiko di anggaran pendidikan. Makanya mereka lebih suka mengalokasikan uang untuk proyek-proyek pembangunan seperti gedung, jalan, yang belum tentu bermanfaat untuk rakyat. Proyek-proyek ini gampang untuk digerogoti dan sulit dideteksi. Semakin tidak jelas anggaran, semakin gampanglah dikorupsi. Karena itu tidak usah heran mengapa birokrasi dan dewan berebutan meng- acc anggaran miliaran rupiah untuk sepak bola yang tidak pernah maju dan tidak mencerdaskan rakyat. Karena anggaran ini sulit dideteksi dan tidak perlu rumit-rumit dipertanggungjawabkan. Anggaran seperti ini paling gampang dibuat bancakan dan rakyat cenderung diam karena sudah dininabobokkan dengan sepakbola dagelan setiap akhir pekan di stadion. Ini mirip dengan korupsi zaman Romawi. Rakyat dibodohi dengan pertunjukan di kolaseum, sementara para ningrat minum anggur sampai teler. Rakyat lupa dengan penderitaannya, elite politik terus berfoya- foya. Saya setuju menteri dalam negeri melarang uang rakyat dipakai untuk membiayai sepak bola yang korup ini mulai tahun depan. Sayang Pak Maruf keburu stroke sebelum aturan ini berlaku. Mudah-mudahan dia tidak disantet dukun bola, dan mudah-mudahan Pak Mardiyanto yang jadi penerusnya tidak takut menerapkannya. Kembalikan uang rakyat untuk kepentingan rakyat, dan mari kita awasi bersama-sama kiprah birokrasi dan wakil rakyat. Itulah fungsi media. Kalau semua bisa sama-sama memahami fungsinya, tidak akan ada lagi insiden mak nyoosss. Yang ada adalah semuanya mulus mak nyuuss dan mak legendeerrr .*
