SUARA PEMBARUAN DAILY
---------------------------------
Cakrawala Politik PDI-P Boni Hargens inggu kedua September 2007,
Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) mengadakan Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) II dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Tepatnya 8-10 September
2007. Ada 22 butir rekomendasi yang dihasilkan, selisih satu dari 23 butir
Rakernas I di Bali 9 Januari 2007. Namun demikian, substansi dua Rakernas ini
sama. Pertama, kritik atas Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
yang dinilai gagal. Kedua, tuntutan agar Megawati Soekarnoputri dicalonkan pada
Pemilihan Presiden 2009 dengan maksud mengawal komitmen PDI-P terhadap
Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, serta kebinekaan dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Tentang yang pertama, sudah lagu lama. Semua tahu bahwa
pemerintahan ini gagal. Maka efektif atau tidak kritik PDI-P ditentukan oleh
apakah, dalam kapasitas sebagai partai oposan, PDI-P mampu menggerakkan bandul
politik di parlemen ke arah yang lebih kritis (terhadap
pemerintah) atau malah sebaliknya. Lalu kedua, perihal pencalonan Megawati.
Logis bahwa komentar miring datang dari berbagai arah. Soalnya Mega, meski
dibilang tak laku lagi, masih menjadi pesaing berat bagi figur seperti Susilo
Bambang Yudhoyono. Apalagi kalau bersaing dengan Jusuf Kalla, Wiranto, Akbar
Tandjung, Sutiyoso, Amien Rais. Di antara para "kuda tua" itu, jelas Mega masih
lebih unggul walau keunggulan minus malum. Bahkan jika pencapaian politik SBY
tidak melampaui pemerintahan Megawati dulu, otomatis tergusur di pemilu
berikutnya. Mega barangkali layak was-was kalau pesaing nanti adalah
figur-figur baru yang punya reputasi tinggi. Untungnya, hingga kini belum ada
yang layak menyandang predikat itu. Dua kemungkinan lain yang menjadi alasan
bakal saingan Mega ketakutan adalah, pertama, oposisi politik di parlemen
sukses, dan kedua, komunikasi politik PDI-P, terutama Mega, dibenahi secara
komprehensif. Dua hal itu melayakkan PDI-P bermimpi indah. Pemimpin
Dalam orasi politik, Ketua Umum PDI-P Hj Megawati Soekarnoputri menegaskan,
Pemilu 2009 bukan sekadar menghasilkan presiden, melainkan seorang pemimpin.
Pemimpin, mengutip Megawati, adalah orang yang terus berpikir untuk bangsa.
Apakah Rakernas ini upaya mencari "pemimpin" di 2009? Ini tantangan bagi
Moncong Putih. Sebagai partai tua, ia tentu pantas angkat kepala. Tapi politik
adalah ketidakpastian sehingga syarat dasar adalah bagaimana mensinergikan visi
partai dengan kepentingan bangsa. Sebab meluasnya basis dukungan berbanding
lurus dengan keberpihakan partai pada nasib rakyat. Kalau dalam pidato
peringatan kelahiran Pancasila, 1 Juni 2007, di Ende, Flores, Megawati
Soekarnoputri mengutip Soekarno tentang pentingnya menjadi bangsa mandiri yang
berdiri di atas kaki sendiri, maka tugas pemimpin adalah bagaimana mengokohkan
hakikat Indonesia sebagai bangsa mandiri, bermartabat, dan yang kedaulatannya
tak digadai ke tetangga atau otonominya relatif karena tekanan
lembaga dunia (IMF, Bank Dunia, dan lain-lain) yang sering kali menyembunyikan
tabiat kolonial di balik slogan globalisasi dan pembangunan mondial.
Seolah-olah dunia sebagai desa buana (global village) dengan sendirinya
memberadabkan negara-negara kaya yang gandrung memperlakukan secara tidak adil
negara-negara satelit di Dunia Ketiga. Pada konteks inilah, tampak sekali
Indonesia memerlukan pemimpin yang negarawan. Maka tantangan bagi partai
nasionalis seperti PDI-P, bagaimana membendakan ide pemimpin-negarawan sehingga
bukan sekadar utopia. Sudah seharusnya Rakernas kali ini mengupas siasat-siasat
realistis dalam mencari pemimpin-negarawan itu. Sebab cakrawala politik
Indonesia mesti menjadi cakrawala politik PDI-P. Implikasinya, PDI-P turut
bertanggung jawab atas hilangnya negarawan dari cakrawala Indonesia. Rakernas
boleh saja merekomendasikan pencalonan Megawati Soekarnoputri, tapi itu
kepentingan partai, bukan kepentingan publik. Kepentingan publik adalah
merasakan kontribusi PDI-P dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada
mustadzáfin atau the disinheritted dalam bahasa Frantz Fanon (1925-1961). Pil
pahit yang ditelan PDI-P pada Pemilu 2004 lalu kiranya menjadi pelajaran, bahwa
ketika partai tidak memberikan konstribusi nyata, rakyat-pemilih bakal
mencampakkannya. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran bahwa tugas partai bukan
sekadar merekrut elite tetapi bagaimana melakukan konsien-tisasi politik agar
rakyat dimerdekakan dari belengu-belenggu multidimensi. Itu "utang bersama"
partai politik dalam sejarah kita, termasuk PDI-P, karena hampir pasti tidak
ada partai yang peduli dengan agenda penyadaran politik. Makanya jajak pendapat
Kompas (10/9) representatif, bahwa parpol cenderung mementingkan kekuasaan
daripada kesejahteraan rakyat (63,9 persen responden). Dua Syarat Secara
sederhana, ada dua utang pokok partai nasionalis seperti PDI-P. Pertama,
melahirkan pemimpin-negarawan yang masih absen dari sejarah
kita. Kedua, proyek penyadaran bagi masyarakat-politik (the polity). Pada dua
aras ini, PDI-P harus membuktikan diri layak diharapkan. Implementasi
konkretnya, diperlukan dua syarat. Pertama, menggalang oposisi politik yang
produktif di parlemen, setidaknya hingga 2009 minimal satu kebijakan
kontroversial pemerintah yang berhasil dibatalkan atau direvisi atas desakan
oposisi. Dulu pengajuan hak angket impor beras di awal 2005 kandas di jalan.
Begitu pula nasib interpelasi lain dalam kasus pencabutan subsidi bahan bakar
minyak (BBM), nuklir Iran terkait Resolusi PBB No 1747, dan terakhir
interpelasi lumpur Lapindo. Andai satu saja yang sukses, PDI-P barangkali tak
perlu berkampanye untuk memenangkan Pemilu 2009. Kedua, hubungan dua partai
besar, PDIP-Golkar, perlu diatur dalam jarak yang strategis. Silaturahmi atau
apa pun yang menyerupai koalisi di Medan dan Palembang perlu dikawal supaya
"arus bawah" tidak berkesimpulan, partai hanya milik elitenya dan supaya tidak
meremehkan oposisi. Sadar atau tidak, kemerosotan citra parpol belakangan
berkorelasi signifikan dengan kecenderungan elitisasi parpol, di mana partai
direduksi sebagai privilese kelompok elitis. Sejumlah parameter sudah jelas,
mulai dari mekanisme pengambilan keputusan, penentuan isu yang menjadi
kepedulian partai, sampai pada penentuan kandidat pemimpin. Isu partai lokal
yang sempat semarak mau mendobrak elitisme yang kaku di tubuh partai nasional.
Secara organisatoris, partai mencakup pusat hingga daerah. Namun secara
pragmatis, gasing partai berkisar di pusat, menggauli isu-isu elitis yang
jarang bersentuhan dengan nasib rakyat jelata. Partai apa pun yang mampu
mengubah gasing partai yang sentrifugal bakal mendulang dukungan luas dari
publik. Sebab partai harus bergerak sentripetal, menjangkau masyarakat luas
dalam pengabdiannya. Dalam hal ini, PDI-P amat berpotensi menjadi partai
terbuka yang akomodatif. Dan justru karena potensi itulah, PDI-P berpeluang
besar
untuk memenangkan Pemilu 2009 mendatang. Apalagi Golkar sebagai partai besar
lain, yang ideologinya sama-sama nasionalis, mengalami persoalan. Posisi
politiknya sebagai partai pro-pemerintah menyempitkan peluang untuk kembali
mengungguli partai-partai lain di Pemilu 2009. Aura kemenangan sudah terpancar
pada PDI-P, hanya apakah aura itu akan tetap bersinar ataukah sebaliknya, semua
berpulang pada kiprah Moncong Putih hingga detik- detik menentukan di 2009.
Variabel paling signifikan adalah kinerja partai. Sebab ukuran kemenangan di
pemilu berikutnya adalah apakah partai committed memunculkan negarawan dalam
suksesi politik ataukah uang masih menjadi determinan utama. Penulis adalah
pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia; Direktur Riset Parrhesia
Institute, Jakarta
---------------------------------
Last modified: 25/9/07
---------------------------------
Yahoo! Answers - Get better answers from someone who knows. Tryit now.
