Walhi dan Tuduhan Terorisme KOMPAS /28 Sep 2007
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi sebuah organisasi lingkungan hidup terkemuka di Indonesia dikaitkan dengan terorisme (Kompas, 20/9/2007). Adalah Ian MacDonald, senator Partai Liberal Negara Bagian Queensland, yang menyatakan hal itu di depan Parlemen Australia (9/8/2007). Hal sama disampaikan Richard B Ness, Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya (NMR), anak perusahaan Newmont Mining Corporation, perusahaan pertambangan emas dunia berkantor pusat di Denver, Colorado, AS. Sebelumnya, April 2006, The Straits Times yang terbit di Singapura menulis laporan bernada hampir sama. Tuduhan itu menjadi penting karena disampaikan tiga aktor berbeda negara. Dalam tahun-tahun ini, mereka amat giat berkampanye melawan terorisme. Tuduhan yang aneh Tuduhan itu terasa aneh. Pertama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) adalah salah satu contoh gerakan sosial baru (new social movement) yang menonjolkan jaringan tanpa batas. Sebagai bagian dari Friends of the Earth International, sebuah jaringan organisasi lingkungan terkemuka di dunia yang peduli dengan isu-isu lingkungan global, Walhi adalah contoh dari apa yang dalam literatur gerakan sosial disebut transnational social movement (Tilly & Tarrow, Contentious Politics, 2006). Organisasi ini kerap menggalang aksi bersama (collective actions) lintas negara, melibatkan aktivis dari tingkat kampung sampai kota dari negara kapitalis maju. Semboyannya, organize locally, resist globally. Ini sebagai jawaban atas problem di tingkat lokal, dengan penyebab berakar global. Kedua, Walhi adalah organisasi yang menjunjung prinsip nonviolence. Dalam sejarahnya, organisasi ini mendampingi berbagai kelompok masyarakat yang kerap menjadi korban tindak kekerasan, terutama oleh aparat keamanan. Jangankan terlibat kekerasan, sejumlah aktivisnya di berbagai daerah justru menjadi korban kekerasan dan teror. Ketiga, Walhi amat menghormati pluralisme. Ketika bekerja dengan masyarakat, organisasi ini sama sekali tidak mempertimbangkan asal-usul etnik dan agama. Yang ditonjolkan adalah kelompok masyarakat yang menjadi korban aneka pembangunan berdimensi sosioekologis. Tudingan terkait terorisme jelas bertentangan dengan faham itu dan fakta di lapangan. Oleh karena itu, selain tidak relevan, klaim itu harus dibaca sebagai bagian strategi Newmont memperbaiki citranya. Korporasi ini berharap dengan melakukan kriminalisasi terhadap musuhnya, dengan memakai isu yang secara global marketable, wajah buruknya dapat diperbaiki. Perlindungan politik Konteks tuduhan itu sebenarnya kebutuhan perlindungan politik setelah PT NMR terjepit. Perusahaan ini bermasalah karena operasinya menimbulkan bencana lingkungan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Seperti diketahui, bersama masyarakat korban di sana, Walhi adalah salah satu organisasi yang konsisten mempersoalkan dampak buruk perusahaan itu bertahun-tahun. Dalam kerangka ini, MacDonald hanya menjalankan peran tradisional politisi sebagai kaki tangan korporasi (baca Newmont). Bahkan menjadi contoh bagaimana suara pemerintah negara-negara maju dalam melindungi kepentingan berbagai korporasi raksasa yang beroperasi di negara berkembang. Negara-negara maju mendikte negara-negara tempat berbagai korporasi itu bekerja (host countries) untuk memberlakukan rezim pertambangan yang "imperialistik", melalui kebijakan perburuhan, perpajakan, perdagangan, kepemilikan properti, dan yang paling pokok perlindungan politik. Si senator perlu berteriak karena menyadari Pemerintah Indonesia terlalu lembek dalam menghadapi tekanan perusahaan asing. Ini diperkuat tesis, terorisme selalu berkembang biak di negara dalam kategori gagal (failed state) atau lemah (weak state). Oleh karena itu, diperlukan tekanan lebih kuat kepada pemerintah, dengan memakai instrumen terorisme. Dengan menempatkan Walhi sebagai bagian terorisme, MacDonald berharap problem yang dihadapi NMR bisa ditekan. Setidaknya, oposisi terhadap perusahaan ini berkurang. Dalam tingkat tertentu, strategi ini cukup efektif karena membuat aktivis Walhi membuang- buang waktu untuk membuat klarifikasi, daripada mengurusi problem pokok kasus NMR. Walhi boleh dibilang telah terperangkap permainan perusahaan secara tidak perlu. Namun, jangan lupa, dengan memainkan kartu terorisme, sebenarnya NMR dan industri pertambangan umumnya hendak menunjukkan wajahnya sendiri. Bagaimanapun industri ekstraktif pertambangan dikenal berdarah-darah. Di belahan dunia mana pun, terutama di negara-negara berkembang, kegiatan pertambangan oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional selalu identik dengan teror dan kekerasan. Pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan berbagai bentuk teror dilakukan korporasi-korporasi itu melalui aparatus kekerasan negara. Di Indonesia, pelajaran dari Freeport, Inco, dan Newmont sendiri memberi contoh, betapa berbagai perusahaan itu begitu berkuasa, karena perlindungan politik, yang mengandalkan kekerasan. Di sini, kita memasuki wilayah lain, state terrorism. Arianto Sangaji Mahasiswa Postgraduate Social and Political Theory, Department of Sociology, School of Social Sciences, University of Birmingham, UK
